Putusan PN MALILI
22/Pdt.G/2017/PN Mll

Putusan PN MALILI Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Mll
Tanggal 14 Desember 2017 — Penggugat melawan Tergugat

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

• Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagaian;

1. Menyatakan menurut hukum Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2 tahun1985 atas nama Alm.THOMAS LEPONG TODING DATU,suami Penggugat seluas 19.952 M2 (Sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) atau + 2 hektar adalah sah dan MENGIKAT terhadap obyek sengketa;
2. Menyatakan menurut hukum surat kantor Agraria tertanggal 3 Juli 1995 dengan perihal surat usul pemberian hak milik atas nama THOMAS LEPONG TODING DATU yang terletak di ledu-ledu dahulu kecamatan Nuha sekarang kecamatan Wasuponda dan surat dari PemerintahPropensi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Direktorat Agraria pada tanggal 17 Desember 1995 perihal pemberian hak milik An. THOMAS LEPONG TODING DATU atas tanah luas 19.952 M2 adalah sah dan benar MENGIKAT terhadap obyek sengketa;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah berdasarkan Surat Keterangan ahli waris dari Pemerintah kecamatan Wasuponda tertanggal 10 Oktober 2016;
4. Menyatakan perbuatan para Tergugat yang telah menguasai secara paksa obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan sah menurut hukum tanah obyek sengketa yang bersertifikat hak milik (SHM) nomor 2 tahun 1985 atas nama Alm. THOMAS LEPONG TODING DATU, suami Penggugat seluas 19.952 M2 (Sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah meter persegi) atau + 2 hektar yang kini dikuasai Para Tergugat yang batas-batas tanah obyek sengketa sebagai berikut?

Utara : Tanah Negara;

Selatas : tanah Negara/ Jalan;

Timur : Tanah Negara;

Barat : tanah Jemy Yonathan tandi / albertina tandi;

Adalah MILIK dan KEPUNYAAN Penggugat

1. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapayt hak dari padanya untuk menyerahkan dan mengembalikan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong, sempurna tanpa syart kepada Penggugat, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian;
2. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
3. Menghukum para Tergugat untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng yang hingga saat ini di hitung sebesar Rp.1.101.000,00 (satu juta seratus satu ribu rupiah)