1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN DENPASAR
  4. Perdata Agama
  5. Perceraian

Putusan PN DENPASAR
641/Pdt.G/2016/PN Dps

    Putusan PN DENPASAR Nomor 641/Pdt.G/2016/PN Dps
    Tanggal 7 Nopember 2016 — PENGGUGAT melawan TERGUGAT
    Nomor 641/Pdt.G/2016/PN Dps
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Perdata Agama Perceraian
    Kata Kunci
    Tahun 2016
    Tanggal Register 15 September 2016
    Lembaga Peradilan PN DENPASAR
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Angeliky Handajani Day
    Hakim Anggota I.g.n. Partha Bhargawa, I.g.n. Putra Atmaja
    Panitera Ketut Adiun
    Amar Kabul
    Catatan Amar M E N G A D I L I :1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut menurut hukum ?Tidak Hadir?;2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Abiansemal Badung, pada tanggal 17 Juli 2006, sesuai dengan Ata Perkawinan,Nomor : 000051/B1/AB.CS/TP/2008,tertanggal 20 Pebruari 2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;4. Menyatakan secara hukum bahwa anak yang lahir dari pekawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lak-laki,lahir di Bongkasa,pada tanggal 9 Desember 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.: 3596/2009, tetap berada dalam asuhan Tergugat dengan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya untuk memberikan perhatian dan kasih sayang;5. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untik mengirimkan salinan putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 enampuluh) hari sejak putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;6. Menghukum pihak Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).
    Tanggal Musyawarah —
    Tanggal Dibacakan 7 Nopember 2016
    Kaidah —
    Abstrak

  • Putusan terkait tidak ada

13
11