Putusan PN MASOHI
95/Pid.B/2016/PN Msh

Putusan PN MASOHI Nomor 95/Pid.B/2016/PN Msh
Tanggal 9 Agustus 2016 — Penuntut Umum:
DWI PRIMA SATYA, SH.
Terdakwa:
RAWI RANI Alias RAWI

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa RAWI RANI alias RAWI tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa RAWI RANI alias RAWI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara? sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama
   6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa:

• 13 (tiga belas) buah buku kecil yang bagian depannya bertuliskan kode ? ACC ? dan Hurup H dalam lingkaran, buku tersebut adalah buku kupon putih (togel);
• 2 (dua) buah gulungan kertas yang didalamnya bertuliskan angka ? angka dalam kolom itu adalah daftar angka keluaran togel Hongkong;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

• Uang sebesar Rp 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribuh rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, pecahan Rp 2000,- (dua ribuh rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp 1000,- (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

Masing-masing dirampas untuk Negara;

8. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah);