1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN LAHAT
  4. Pidana Umum
  5. Penghinaan

Putusan PN LAHAT
Nomor : 02/Pid.B/2016/PN.LHT.

    Putusan PN LAHAT Nomor Nomor : 02/Pid.B/2016/PN.LHT.
    Tanggal 17 Februari 2016 —RAPIKA ADINATA ALIAS RAPIK BIN ROPE’I
    Nomor Nomor : 02/Pid.B/2016/PN.LHT.
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Umum Penghinaan
    Kata Kunci
    Tahun 2016
    Tanggal Register 4 Januari 2016
    Lembaga Peradilan PN LAHAT
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Erslan Abdillah..
    Hakim Anggota Ahmad Renardhien.. Saiful Brow..
    Panitera Haryanto
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya MENJATUHKAN PIDANA KEPADA TERDAKWA OLEH KARENA ITU DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 8 (DELAPAN) TAHUN
    Catatan Amar M E N G A D I L I1. Menyatakan terdakwa Rapika Adinata alias Rapik Bin Rope?i, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Pemerkosaan? 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rapika Adinata alias Rapik Bin Rope?i, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun;3. Menetapkan masa penagkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ; 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;5. Menetapkan barang bukti berupa :- 1 (satu) Helai seprai kasur berwarna hijau bergambar bunga- 1 (satu) Helai baju berwarna hitam garis-garis putih- 1 (satu) Helai bra (BH) berwarna hijau dalam keadaan robek (putus)- 1 (satu) Helai celana pendek warna abu-abu- 1 (satu) Helai celana dalam warna putih bermotif bunga warna putih- 1 (satu) Helai celana pendek berwarna hitam merk elger- 1 (satu) Helai bra (BH) berwarna ungu bermotif bunga dalam keadaan robek (putus)- 1 (satu) Helai baju kaos warna hitam Merk POLICEDikembalikan kepada saksi LIA NESTIKA Binti ABDULLAH;6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;
    Tanggal Musyawarah 17 Februari 2016
    Tanggal Dibacakan 17 Februari 2016
    Kaidah —
    Abstrak
  • Download Zip
  • —
  • Download PDF
  • —

  • Putusan terkait tidak ada

102
23