Putusan PTUN JAKARTA
105/G/2019/PTUN.JKT

Putusan PTUN JAKARTA Nomor 105/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 23 Oktober 2019 —Penggugat:
PT. Indo Karya Perdana PT. IKP. Diwakili oleh Awang Puji Wahyono
Tergugat:
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN

• Menolak permohonan penundaan yang dimohonkan Penggugat dan Penggugat Intervensi;

DALAM EKSEPSI

• Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa :
3. Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0126843 tertanggal 1 Maret 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Karya Putra Borneo;
4. Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03.0132545 tertanggal 5 Maret 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Karya Putra Borneo ;
5. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa :
6. Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0126843 tertanggal 1 Maret 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Karya Putra Borneo;
7. Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03.0132545 tertanggal 5 Maret 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Karya Putra Borneo ;
8. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.380.000.00, (Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);