Putusan PN KEFAMENANU
2/Pid.Prap/2015/PN Kfm.

Putusan

Putusan PN KEFAMENANU Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm. Tanggal 13 Oktober 2015 — - ONGKY SYAHRUL RAMADHONA sebagai PEMOHON - NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEJAKSAAN AGUNG RI CQ. KEJAKSAAN TINGGI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR CQ. KEJAKSAAN NEGERI KEFAMENANU sebagai TERMOHON
Nomor	2/Pid.Prap/2015/PN Kfm.
Tingkat Proses	Pertama
Klasifikasi	Pidana Umum Pra Peradilan
Kata Kunci	2 PIDANA PRAPERADILAN 2015 ONGKY SYAHRUL RAMADHONA NEGARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN AGUNG RI TINGGI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NEGERI KEFAMENANU KORUPSI JOSIS SOLEMAN HOTAN
Tahun	2015
Tanggal Register	16 September 2015
Lembaga Peradilan	PN KEFAMENANU
Jenis Lembaga Peradilan	PN
Hakim Ketua	- Miduk Sinaga
Amar	Kabul
Catatan Amar	1. Mengabulkan permohonan pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu Nomor : Print-10/P.3.12/Fd.1/05/2014 tanggal 21 Mei 2014 yang menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka oleh TERMOHON terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penetapan a quo tidak mempunyai kekuatan mengikat;3. Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh TERMOHON terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya Penyidikan a quo tidak mempunyai kekuatan mengikat;4. Menyatakan oleh karena penyidikan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, maka Penyidikan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat pada Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-11/P.3.12/Fd.1/07/2015 tanggal 2 Juli 2015 adalah tidak sah menurut hukum;5. Menyatakan penetapan tersangka atas diri pemohon yang dilakukan oleh termohon adalah tidak sah;6. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap diri pemohon oleh termohon; 7. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk segera mengeluarkan PEMOHON ONGKY SYAHRUL RAMADHONA dari Rumah Tahanan Negara Kelas 2 B Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur;8. Membebankan biaya perkara kepada negara sebesar nihil;
Tanggal Musyawarah	—
Tanggal Dibacakan	13 Oktober 2015
Kaidah	—
Abstrak

Lampiran

Putusan Terkait

Putusan terkait tidak ada

Statistik

476

331