Putusan PT KENDARI
23/PID/2020/PT KDI

Putusan PT KENDARI Nomor 23/PID/2020/PT KDI
Tanggal 7 April 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : Toyib Hasan,SH
Terbanding/Terdakwa : Ardi Alias Mo Bin Passe Diwakili Oleh : Wawan, SH

MENIMBANG, BAHWA PERMINTAAN BANDING YANG DIAJUKAN OLEH PENUNTUT UMUM TELAH DIAJUKAN DALAM TENGGANG WAKTU DAN MENURUT TATA CARA SERTA SYARAT-SYARAT YANG DITENTUKAN OLEH UNDANG-UNDANG, OLEH KARENA ITU PERMINTAAN BANDING TERSEBUT SECARA FORMAL DAPAT DITERIMA ;

MENIMBANG, BAHWA ADAPUN MEMORI BANDING YANG DIAJUKAN OLEH PENUNTUT UMUM PADA POKOKNYA BERISI ALASAN-ALASAN SEBAGAI BERIKUT :

1. KEBERATAN TERHADAP STRAFMAAT / PEMIDANAAN YANG DIJATUHKAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA DALAM PUTUSAN A QUO.

BAHWA PIDANA PENJARA YANG DIJATUHKAN MAJELIS HAKIM PADA TINGKAT PERTAMA YANG MENJATUHKAN PIDANA PENJARA SELAMA 2 (DUA) BULAN TERSEBUT TERLALU RENDAH, TIDAK MEMENUHI RASA KEADILAN BAGI MASYARAKAT, TERUTAMA RASA MALU YANG HARUS DITANGGUNG KELUARGA BESAR DARI SUAMI TERDAKWA TERUTAMA RASA MALU YANG HARUS DITANGGUNG KELUARGA BESAR DARI SUAMI TERDAKWA SAKSI HERMAN SEBAGAIMANA PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA DALAM PUTUSAN HALAMAN 19 (SEMBILAN BELAS) KHUSUSNYA PERTIMBANGAN KEADAAN YANG MEMBERATKAN : PERBUATAN TERDAKWA MEMBUAT MALU SAKSI HERMAN DAN MASYARAKAT SEKITARNYA.. SEBELUMNYA DALAM TUNTUTAN PIDANA YANG KAMI BACAKAN DAN SERAHKAN DALAM PERSIDANGAN PADA TANGGAL 17 FEBRUARI 2020, KAMI MENUNTUT MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA ARDI ALIAS MO BIN PASSE DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 6 (ENAM) BULAN.

BAHWA PUTUSAN MAJELIS HAKIM TERSEBUT BERTOLAK BERLAKANG DENGAN SALAH SATU PRINSIP DAN TUJUAN PEMIDANAAN YAITU PENCEGAHAN (PREVENTIF) YAITU PEMIDANAAN TERSEBUT SEBAGAI PELAJARAN BAGI ORANG LAIN UNTUK TIDAK MELAKUKAN KEJAHATAN, SEHINGGA MINIMAL DAPAT DILAKUKAN PENCEGAHAN AKAN KEJAHATAN YANG DAPAT TERJADI.

BAHWA MAKNA DARI PRINSIP DAN TUJUAN PEMIDANAAN YANG MERUPAKAN PENCEGAHAN (PREVENTIF) YAITU PEMIDANAAN TERSEBUT SEBAGAI PELAJARAN BAGI ORANG LAIN UNTUK TIDAK MELAKUKAN KEJAHATAN, SEHINGGA MINIMAL DAPAT DILAKUKAN PENCEGAHAN AKAN KEJAHATAN YANG DAPAT TERJADI ATAU DENGAN KATA LAIN PEMIDANAAN MENJADI CONTOH. KEGAGALAN MEMBERIKAN CONTOH ATAU MEMBERIKAN PELAJARAN BAGI ORANG LAIN UNTUK TIDAK MELAKUKAN KEJAHATAN, MAKA AKAN MENYEBABKAN MAKIN TINGGINYA KUALIAS KEJAHATAN.

HAL TERSEBUT SELARAS DENGAN APA YANG DISAMPAIKAN OLEH PROF. MARDJONO REKSODIPUTRO, SH, MA MENGENAI SISTEM PERADILAN PIDANA TERLALU DIFOKUSKAN PADA PELAKU (OFFENDER CENTERED) DAN KURANG SEKALI MEMPERHATIKAN KORBAN. (MARDJONO REKSODIPUTRO, KRIMINOLOGI DAN SISTEM PERADILAN PIDANA, BUKU KEDUA, JAKARTA: PUSAT PELAYANAN KEADILAN DAN PENGABDIAN HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA, 1994, HALAMAN 75-76).

2. KEBERATAN TERHADAP BARANG BUKTI.

BAHWA DALAM AMAR PUTUSANN MAJELIS HAKIM HALAMAN 20 (DUA PULUH) POIN 3 (TIGA) MENETAPKAN BARANG BUKTI BERUPA:

1 (SATU) LEMBAR SARUNG BERWARNA HITAM DENGAN MOTIF KOTAK;
1 (SATU) LEMBAR SARUNG BERWARNA PUTIH ABU-ABU DENGAN MOTIF GARIS
HITAM;
1 (SATU) LEMBAR SEPREY BERWARNA PINK DENGAN MOTIF BUNGA;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

BAHWA SEBELUMNYA DALAM AMAR TUNTUTAN KAMI YANG DIBACAKAN DAN DISERAHKAN DALAM PERSIDANGAN TANGGAL 17 FEBRUARI 2020 MENETAPKAN AGAR BARANG BUKTI TERSEBUT DIKEMBALIKAN KEPADA RATI WIDIA WATI ALIAS INDAH BINTI SYAMSU ALAM, KARENA KAMI MENGANGGAP BAHWA BARANG BUKTI TERSEBUT DI ATAS BUKAN MERUPAKAN ALAT KEJAHATAN, DAN TENTUNYA BARANG BUKTI TERSEBUT MASIH SANGAT DIBUTUHKAN OLEH PEMILIKNYA YAITU RATI WIDIA WATI ALIAS INDAH BINTI SYAMSU ALAM.

BAHWA BERDASARKAN URAIAN SEBAGAIMANA TERSEBUT DI ATAS, DENGAN INI KAMI MOHON SUPAYA MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI MEMUTUSKAN :

MENERIMA PERMOHONAN BANDING JAKSA PENUNTUT UMUM;
MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA ARDI ALIAS MO BIN PASSE
OLEH KARENA ITU DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 6 (ENAM) BULAN;

3. MENETAPKAN BARANG BUKTI BERUPA :

1 (SATU) LEMBAR SARUNG BERWARNA HITAM DENGAN MOTIF KOTAK;
1 (SATU) LEMBAR SARUNG BERWARNA PUTIH ABU-ABU DENGAN MOTIF GARIS
HITAM;
1 (SATU) LEMBAR SEPREY BERWARNA PINK DENGAN MOTIF BUNGA;

DIKEMBALIKAN KEPADA RATI WIDIA WATI ALIAS INDAH BINTI SYAMSU
ALAM;

MENIMBANG, BAHWA ATAS MEMORI BANDING DARI PENUNTUT UMUM TERSEBUT, TERDAKWA TELAH MENGAJUKAN KONTRA MEMORI BANDING YANG PADA POKOKNYA BERISI ALASAN-ALASAN SEBAGAI BERIKUT :

BAHWA TERBANDING (TERDAKWA) TIDAK SEPENDAPAT DAN MENOLAK KERAS SERTA KEBERATAN TERHADAP MEMORI BANDING PENUNTUT UMUM KARENA ALASAN-ALASAN MEMORI BANDING TERSEBUT DIDASARKAN PADA FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN DAN DASAR YANG TIDAK BENAR, OLEH KARENA ITU MEMORI BANDING TERSEBUT HARUSLAH DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA DENGAN ALASAN SEBAGAI BERIKUT :

BAHWA JAKSA PENUNTUT UMUM MENGAJUKAN MEMORI BANDING YANG PADA INTINYA KEBERATAN TERHADAP HUKUMAN YANG TELAH DIJATUHKAN OLEH MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA AQUO. JAKSA PENUNTUT UMUM MEMANDANG HUKUMAN YANG DIJATUHKAN TERLALU RINGAN DAN TIDAK MEMENUHI RASA KEADILAN BAGI MASYARAKAT, TERUTAMA RASA MALU YANG HARUS DITANGUNG KELUARGA BESAR DARI SUAMI TERDAKWA.

BAHWA APA YANG DINYATAKAN OLEH PEMBANDING DIATAS, TERNYATA JUSTRU TIDAK MENCERMINKAN PERNYATAAN YANG DIKATAKAN OLEH PEMBANDING MENGENAI PEMIDAAN ADALAH SEBAGAI PELAJARAN BAGI ORANG LAIN UNTUK TIDAK MELAKUKAKN KEJAHATAN, TETAPI DALAM PERMOHONAN PEMBANDING TERKESAN MENGINGINKAN ADANYA BALAS DENDAM TERHADAP TERBANDING. MAKA KAMI MOHON AGAR PENDAPAT DALAM PEMOHON BANDING JAKSA PENUNTUT UMUM DIKESAMPINGKAN DAN DITOLAK.

BAHWA TERBANDING/TERDAKWA MENOLAK DENGAN TEGAS DALIL-DALIL PEMBANDING/JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MEMORI BANDINGNYA, YANG MENYATAKAN BAHWA PIDANA PENJARA YANG DIJATUHKAN MAJELIS HAKIM PADA TINGKAT PERTAMA YANG MENJATUHKAN PIDANA PENJARA SELAMA 2 (DUA) BULAN TERSEBUT TERLALU RENDAH, TIDAK MEMENUHI RASA KEADILAN BAGI MASYARAKAT, TERUTAMA RASA MALU YANG HARUS DITANGGUNG KELUARGA BESAR SUAMI TERDAKWA SAKSI HERMAN, KEADILAN UNTUK SIAPA??? APAKAH KEADILAN UNTUK SAUDARA PEMBANDING/JAKSA PENUNTUT UMUM??? KARENA :

BERDASARKAN PERNYATAAN YANG DIBUAT OLEH SAKSI HERMAN, TIDAK MERASA MALU BAHKAN TELAH MEMAAFKAN TERDAKWA.
BAHWA BERDASARKAN FAKTA-FAKTA DAN PEMERIKSAAN SAKSI-SAKSI DI PERSIDANGAN, TIDAK ADA SATUPUN YANG MENERANGKAN SEPERTI YANG SAUDARA JAKSA PENUNTUT UMUM KEMUKAKAN DALAM MEMORI BANDING HALAMAN 2 (DUA).

BAHWA TERBANDING SEPENDAPAT DENGAN PUTUSAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PADA PERKARA INI, DENGAN MEMPERHATIKAN RASA KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM MASYARAKAT. BAHWA BERDASARKAN URAIAN TERSEBUT DIATAS, TERBANDING (TERDAKWA) MOHON AGAR PENGADILAN TINGGI KENDARI BERKENAAN MEMBERIKAN PUTUSAN ;

MENOLAK PERMOHONAN BANDING DARI PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LASUSUA;
MENOLAK DALIL-DALIL ATAU ALASAN-ALASAN YANG DIKEMUKAKAN PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LASUSUA DALAM MEMORI BANDING ;
MENGUATKAN ATAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LASUSUA NOMOR 11/PID.B/2020/PN LSS PADA TANGGAL 24 FEBRUARI 2020.

MENGADILI SENDIRI

MENJATUHKAN HUKUMAN YANG SERINGAN-RINGANNYA TERHADAP TERDAKWA ;

MENIMBANG, BAHWA SETELAH PENGADILAN TINGGI MEMBACA DAN MEMPELAJARI DENGAN SEKSAMA SELURUH BERKAS PERKARA A QUO BESERTA TURUNAN RESMI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LASUSUA TANGGAL 24 PEBRUARI 2020 NOMOR 11/PID.B/2020/PN.LSS, DAN SETELAH MEMBACA DAN MEMPERHATIKAN PULA MEMORI BANDING YANG DIAJUKAN PENUNTUT UMUM MAUPUN KONTRA MEMORI BANDING YANG DIAJUKAN OLEH TERDAKWA, MAKA PENGADILAN TINGGI AKAN MEMBERIKAN PENDAPAT / PERTIMBANGAN HUKUM ATAS PERMOHONAN BANDING TERSEBUT SEBAGAI BERIKUT ;

MENIMBANG, BAHWA TERDAKWA DIAJUKAN KEDEPAN PERSIDANGAN OLEH PENUNTUT UMUM, OLEH KARENA TELAH DIDAKWA DENGAN DAKWAAN YANG BERBENTUK ALTERNATIF, YAITU :

DAKWAAN PERTAMA : PASAL 284 AYAT (1) KE-1 HURUF A KUHP ;

ATAU :

DAKWAAN KEDUA : PASAL 284 AYAT (2) HURUF A KUHP ;

MENIMBANG, BAHWA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LASUSUA TANGGAL 24 PEBRUARI 2020 NOMOR 11/PID.B/2020/PN.LSS TERSEBUT DIATAS, TERDAKWA TELAH DINYATAKAN TERBUKTI BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA ZINA SEBAGAIMANA DAKWAAN PERTAMA DARI PENUNTUT UMUM YAITU PASAL 284 AYAT (1) KE-1 FURUF A KUHP, DAN MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA OLEH KARENA ITU DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 2 (DUA) BULAN ;

MENIMBANG, BAHWA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LASUSUA TENTANG TERBUKTINYA TERDAKWA BERSALAH MELANGGAR DAKWAAN PERTAMA DARI PENUNTUT UMUM TERSEBUT, SETELAH PENGADILAN TINGGI MEMPELAJARI SELURUH ISI BERITA ACARA PERKARA A QUO, MAKA PENGADILAN TINGGI DAPAT MENERIMA/ MENYETUJUI TERHADAP PERTIMBANGAN DAN PUTUSAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TERSEBUT KARENA SESUAI KETERANGAN SAKSI-SAKSI DIPERSIDANGAN, ANTARA LAIN SAKSI HERMAN ALS. TAHANG , SAKSI RISWAN BIN H. ONTI, SAKSI KAHARUDDIN ALS. KAHA DAN SAKSI RATI WIDIA WATI ALS. INDAH, YANG SATU SAMA LAIN KETERANGANNYA SALING BERSESUAIAN DIHUBUNGKAN PULA DENGAN KETERANGAN TERDAKWA DAN ADANYA BUKTI SURAT BERUPA FOTOKOPI KUTIPAN AKTA NIKAH NOMOR 224/11/XII/2015 DAN NOMOR 94/58/IX/2009 TANGGAL 2 OKTOBER 2009, TERDAKWA TERBUKTI TELAH MELAKUKAN HUBUNGAN LAYAKNYA SUAMI ISTRI DENGAN SAKSI RATI WIDIA WATI ALS INDAH PADA SAAT SUAMI SAKSI TERSEBUT SEDANG TIDAK DIRUMAH SEDANGKAN DIKETAHUINYA BAIK TERDAKWA MAUPUN SAKSI RATI WIDIA WATI ALS INDAH MASIH TERIKAT PERKAWINAN YANG SAH DENGAN ORANG LAIN ;

MENIMBANG, BAHWA BERDASARKAN FAKTA-FAKTA TERSEBUT DIATAS OLEH KARENANYA MAKA SEMUA PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA YANG MENYATAKAN DAKWAAN PERTAMA DARI PENUNTUT UMUM TERSEBUT TELAH TERBUKTI ATAS PERBUATAN TERDAKWA, DIAMBIL ALIH OLEH PENGADILAN TINGGI UNTUK DIJADIKAN PERTIMBANGAN DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PERKARA A QUO DITINGKAT BANDING, NAMUN DEMIKIAN TERHADAP LAMANYA PIDANA YANG DIJATUHKAN OLEH MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA, PENGADILAN TINGGI TIDAK SEPENDAPAT KARENA HUKUMAN TERSEBUT MASIH TERLALU RINGAN DAN BELUM MEMENUHI RASA KEADILAN MASYARAKAT DIMANA AKIBAT PERBUATAN TERDAKWA TELAH MEMBUAT AIB (RASA MALU) MASYARAKAT SEKITARNYA ;

MENIMBANG, BAHWA BERDASARKAN PERTIMBANGAN HUKUM SEBAGAIMANA TERURAI DIATAS, MAKA KEBERATAN PENUNTUT UMUM YANG DISAMPAIKAN DIDALAM MEMORI BANDINGNYA BAHWA PENJATUHAN PIDANA TERSEBUT BELUM MEMENUHI RASA KEADILAN DI MASYARAKAT, MENURUT PENGADILAN TINGGI CUKUP BERALASAN, NAMUN DEMIKIAN TERHADAP KEBERATAN TERHADAP BARANG BUKTI DALAM PERKARA INI YANG MENURUT PENDAPAT PENUNTUT UMUM SEMESTINYA HARUS DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI RATI WIDIA WATI ALS INDAH KARENA BUKAN MERUPAKAN ALAT KEJAHATAN, PENGADILAN TINGGI TIDAK SEPENDAPAT KARENA PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA SUDAH TEPAT DAN BENAR ;

MENIMBANG, BAHWA TERHADAP KONTRA MEMORI BANDING YANG DIAJUKAN OLEH TERDAKWA, OLEH KARENA SELURUH ISINYA SUDAH DIPERTIMBANGKAN OLEH MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA MAKA PENGADILAN TINGGI TIDAK AKAN MEMPERTIMBANGKANNYA LAGI ;

MENIMBANG, BAHWA BERDASARKAN HAL-HAL YANG TELAH DIPERTIMBANGKAN DIATAS, MAKA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LASUSUA NOMOR 11/PID.B/ 2020/PN.LSS TANGGAL 24 PEBRUARI 2020 YANG DIMOHONKAN BANDING OLEH KARENANYA HARUS DIPERBAIKI SEKEDAR MENGENAI LAMANYA PIDANA YANG DIJATUHKAN KEPADA TERDAKWA, SEDANGKAN TERHADAP PUTUSAN SELEBIHNYA TETAP DIPERTAHANKAN ;

MENIMBANG, BAHWA OLEH KARENA TERDAKWA TELAH DINYATAKAN TERBUKTI BERSALAH DAN HARUS DIJATUHI PIDANA, MAKA KEPADANYA HARUS DIHUKUM PULA UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA DALAM TINGKAT BANDING ;

MEMPERHATIKAN KETENTUAN PASAL 284 AYAT (1) KE-1 HURUF A KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA, UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KUHAP, SERTA PERATURAN PERUNDANGAN LAIN YANG BERSANGKUTAN ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa adapun Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya berisi alasan-alasan sebagai berikut :

1. Keberatan terhadap Strafmaat / Pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan a quo.

Bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim pada tingkat pertama yang menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan tersebut terlalu rendah, tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, terutama rasa malu yang harus ditanggung keluarga besar dari suami terdakwa terutama rasa malu yang harus ditanggung keluarga besar dari suami terdakwa saksi HERMAN sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan halaman 19 (sembilan belas) khususnya pertimbangan ?keadaan yang memberatkan : Perbuatan terdakwa membuat malu saksi Herman dan masyarakat sekitarnya?.. Sebelumnya dalam tuntutan pidana yang kami bacakan dan serahkan dalam persidangan pada tanggal 17 Februari 2020, kami menuntut ?Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARDI Alias MO Bin PASSE dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan?.

Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut bertolak berlakang dengan salah satu prinsip dan tujuan pemidanaan yaitu pencegahan (preventif) yaitu pemidanaan tersebut sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi?.

Bahwa makna dari prinsip dan tujuan pemidanaan yang merupakan pencegahan (preventif) yaitu pemidanaan tersebut sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi atau dengan kata lain pemidanaan menjadi contoh. Kegagalan memberikan contoh atau memberikan pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, maka akan menyebabkan makin tingginya kualias kejahatan.

Hal tersebut selaras dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Mardjono Reksodiputro, SH, MA mengenai sistem peradilan pidana terlalu difokuskan pada pelaku (Offender Centered) dan kurang sekali memperhatikan korban. (Mardjono Reksodiputro, ?Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Buku Kedua?, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994, halaman 75-76).

2. Keberatan terhadap barang bukti.

Bahwa dalam amar putusann Majelis Hakim halaman 20 (dua puluh) poin 3 (tiga) Menetapkan barang bukti berupa:

1 (Satu) Lembar sarung berwarna hitam dengan motif kotak;
1 (Satu) Lembar sarung berwarna putih abu-abu dengan motif garis
hitam;
1 (Satu) Lembar Seprey berwarna Pink dengan motif bunga;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Bahwa sebelumnya dalam amar tuntutan kami yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan tanggal 17 Februari 2020 menetapkan agar ?barang bukti tersebut dikembalikan kepada RATI WIDIA WATI Alias INDAH Binti SYAMSU ALAM?, karena kami menganggap bahwa barang bukti tersebut di atas bukan merupakan alat kejahatan, dan tentunya barang bukti tersebut masih sangat dibutuhkan oleh pemiliknya yaitu RATI WIDIA WATI Alias INDAH Binti SYAMSU ALAM.

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum;
Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARDI Alias MO Bin PASSE
oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (Satu) Lembar sarung berwarna hitam dengan motif kotak;
1 (Satu) Lembar sarung berwarna putih abu-abu dengan motif garis
hitam;
1 (Satu) Lembar Seprey berwarna Pink dengan motif bunga;

Dikembalikan kepada RATI WIDIA WATI Alias INDAH Binti SYAMSU
ALAM;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya berisi alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa Terbanding (Terdakwa) tidak sependapat dan menolak keras serta keberatan terhadap Memori Banding Penuntut Umum karena alasan-alasan Memori Banding tersebut didasarkan pada fakta-fakta persidangan dan dasar yang tidak benar, oleh karena itu Memori Banding tersebut haruslah DITOLAK atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa jaksa penuntut umum mengajukan memori banding yang pada intinya keberatan terhadap hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo. Jaksa Penuntut Umum memandang hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan dan tidak memenuhi Rasa Keadilan Bagi Masyarakat, terutama rasa malu yang harus ditangung keluarga besar dari suami Terdakwa.

Bahwa apa yang dinyatakan oleh Pembanding diatas, ternyata justru tidak mencerminkan pernyataan yang dikatakan oleh Pembanding mengenai ?Pemidaan adalah sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukakn kejahatan?, tetapi dalam permohonan Pembanding terkesan menginginkan adanya balas dendam terhadap Terbanding. Maka kami mohon agar pendapat dalam Pemohon Banding Jaksa Penuntut Umum dikesampingkan dan ditolak.

Bahwa terbanding/Terdakwa menolak dengan tegas dalil-dalil Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, yang menyatakan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim pada tingkat pertama yang menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan tersebut terlalu rendah, tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, terutama rasa malu yang harus ditanggung keluarga besar suami Terdakwa Saksi HERMAN, Keadilan Untuk Siapa??? Apakah keadilan untuk saudara Pembanding/Jaksa Penuntut Umum??? Karena :

Berdasarkan pernyataan yang dibuat oleh Saksi HERMAN, tidak merasa Malu bahkan telah memaafkan Terdakwa.
Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pemeriksaan saksi-saksi di Persidangan, tidak ada satupun yang menerangkan seperti yang Saudara Jaksa Penuntut Umum Kemukakan dalam Memori Banding halaman 2 (dua).

Bahwa Terbanding sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Menjatuhkan Putusan pada Perkara ini, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepastian hukum dalam Masyarakat. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, TERBANDING (TERDAKWA) mohon agar Pengadilan Tinggi Kendari berkenaan memberikan putusan ;

Menolak Permohonan Banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lasusua;
Menolak dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lasusua dalam Memori Banding ;
Menguatkan atas Putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 11/Pid.B/2020/PN Lss pada tanggal 24 Februari 2020.

MENGADILI SENDIRI

Menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama seluruh berkas perkara a quo beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lasusua tanggal 24 Pebruari 2020 Nomor 11/Pid.B/2020/PN.Lss, dan setelah membaca dan memperhatikan pula Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum maupun Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi akan memberikan pendapat / pertimbangan hukum atas permohonan banding tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum, oleh karena telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

Dakwaan Pertama : Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP ;

ATAU :

Dakwaan Kedua : Pasal 284 ayat (2) huruf a KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lasusua tanggal 24 Pebruari 2020 Nomor 11/Pid.B/2020/PN.Lss tersebut diatas, Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana ?Zina? sebagaimana Dakwaan Pertama dari Penuntut Umum yaitu Pasal 284 ayat (1) ke-1 furuf a KUHP, dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lasusua tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melanggar dakwaan pertama dari Penuntut Umum tersebut, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari seluruh isi Berita Acara perkara a quo, maka Pengadilan Tinggi dapat menerima/ menyetujui terhadap pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena sesuai keterangan saksi-saksi dipersidangan, antara lain saksi HERMAN Als. TAHANG , saksi RISWAN Bin H. ONTI, saksi KAHARUDDIN Als. KAHA dan saksi RATI WIDIA WATI Als. INDAH, yang satu sama lain keterangannya saling bersesuaian dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa dan adanya bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 224/11/XII/2015 dan Nomor 94/58/IX/2009 tanggal 2 Oktober 2009, Terdakwa terbukti telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan saksi RATI WIDIA WATI Als INDAH pada saat suami saksi tersebut sedang tidak dirumah sedangkan diketahuinya baik Terdakwa maupun saksi RATI WIDIA WATI Als INDAH masih terikat perkawinan yang sah dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas oleh karenanya maka semua pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan dakwaan pertama dari Penuntut Umum tersebut telah terbukti atas perbuatan Terdakwa, diambil alih oleh Pengadilan Tinggi untuk dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara a quo ditingkat banding, namun demikian terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena hukuman tersebut masih terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat dimana akibat perbuatan Terdakwa telah membuat aib (rasa malu) masyarakat sekitarnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai diatas, maka keberatan Penuntut Umum yang disampaikan didalam Memori Bandingnya bahwa penjatuhan pidana tersebut belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat, menurut Pengadilan Tinggi cukup beralasan, namun demikian terhadap keberatan terhadap barang bukti dalam perkara ini yang menurut pendapat Penuntut Umum semestinya harus dikembalikan kepada saksi RATI WIDIA WATI Als INDAH karena bukan merupakan alat kejahatan, Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, oleh karena seluruh isinya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Pengadilan Tinggi tidak akan mempertimbangkannya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 11/Pid.B/ 2020/PN.Lss tanggal 24 Pebruari 2020 yang dimohonkan banding oleh karenanya harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan terhadap putusan selebihnya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan ;