1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. DILMILTI II JAKARTA
  4. Pidana Khusus
  5. Narkotika dan Psikotropika

Putusan DILMILTI II JAKARTA
54-K/BDG/PMT-II/AD/VI/2016

    Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 54-K/BDG/PMT-II/AD/VI/2016
    Tanggal 20 Juni 2016 — Sulistiono Serda NRP 613631

    Nomor 54-K/BDG/PMT-II/AD/VI/2016
    Tingkat Proses Banding
    Klasifikasi Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
    Kata Kunci Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri
    Tahun 2016
    Tanggal Register 6 Juni 2016
    Lembaga Peradilan DILMILTI II JAKARTA
    Jenis Lembaga Peradilan PTM
    Hakim Ketua Kolonel Chk, E. Trias Komara
    Hakim Anggota Kolonel Chk, Kolonel Chk Hulwani, Weni Okianto
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya HUKUM
    Catatan Amar 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Sulistiono Serda NRP.613631. 2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 14-K/PM.II-10/AD/III/2016, tanggal 10 Mei 2016, mengenai kualifikasinya dan penjatuhan Pidana Pokok sehingga amar lengkapnya menjadi sebagai berikut :a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Sulistiono Serda NRP.613631 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ?Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri?b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :- Pidana Pokok :Penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan.Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer 3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 14-K/PM.II-10/AD/III/2016, tanggal 10 Mei 2016 untuk selebihnya.4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 15.000,- (sepuluh ribu rupiah).6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-10 Semarang.
    Tanggal Musyawarah —
    Tanggal Dibacakan 20 Juni 2016
    Kaidah —
    Abstrak

  • Putusan terkait tidak ada

65
21