Putusan PN JAKARTA SELATAN
36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel.

Putusan

Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel. Tanggal 26 Mei 2015 —HADI POERNOMO. Beralamat di Jalan Iskandarsyah I No. 18 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai ; PEMOHON PRA PERADILAN.; M e l a w a n : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) Cq. PIMPINAN KPK, beralamat di Jalan Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Selatan (12920), dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. NUR CHUSNIAH,SH.M.Hum, 2. Mr.(Droit) ANATOMI MULIAWAN, SH., 3. Dr.YUDI KRISTIANA,SH, M.Hum., 4. ISKANDAR MARWANTO, SH, MH., 5. MUNGKI HADIPRATIKTO, SH., dan 6. JULIANDI TIGOR SIMANJUNTAK,SH.MH. masing-masing selaku Pegawai KPK berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan H.R.Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan, 12190, dalam hal ini bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Mei 2015, Nomor SKS- 28/01-55/05/2015, yang selanjutnya disebut sebagai : TERMOHON PRA PERADILAN.;
Nomor	36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel.
Tingkat Proses	Pertama
Klasifikasi	Pidana Umum Penghinaan
Kata Kunci	praperadilan
Tahun	2015
Tanggal Register	4 Mei 2015
Lembaga Peradilan	PN JAKARTA SELATAN
Jenis Lembaga Peradilan	PN
Hakim Ketua	H. Haswandi
Amar	Lain-lain
Amar Lainnya	DIKABULKAN UNTUK SEBAGIAN
Catatan Amar	M E N G A D I L I :DALAM EKSEPSI :- Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA :1. Mengabulkan permohonan Pra Peradilan Pemohon untuk sebahagian;2. Menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon berkenaan dengan peristiwa pidana sebagaimana dinyatakan dalam penetapan sebagai Tersangka terhadap diri Pemohon yang diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 JIS Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP adalah tidak sah oleh karenanya penyidikan aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan oleh karena itu di perintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan, No. Sprin DIK-17/01/04/2014 tanggal 21 April 2014;3. Menyatakan menurut hukum tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka yang melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 JIS Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Sprin Dik-17/01/04/2014 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya Penetapan Tersangka aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.4. Menyatakan Penyitaan yang dilakukan Termohon terhadap barang milik Pemohon adalah tidak sah dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;5. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan Tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;6. Membebankan biaya perkara kepada Termohon sebesar NIHIL;7. Menyatakan tidak dapat diterima tuntutan Pemohon untuk yang lain dan selebihnya;
Tanggal Musyawarah	—
Tanggal Dibacakan	26 Mei 2015
Kaidah	—
Abstrak

Lampiran

Putusan Terkait

Putusan terkait tidak ada

Statistik

1324

1088