1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN JAKARTA SELATAN
  4. Pidana Umum
  5. Penggelapan

Putusan PN JAKARTA SELATAN
841/PID.B/2013./PN.JKT.SEL.

    Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 841/PID.B/2013./PN.JKT.SEL.
    Tanggal 20 Agustus 2013 — TISNO WURIYANTO bin H. RATMIDI
    Nomor 841/PID.B/2013./PN.JKT.SEL.
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Umum Penggelapan
    Kata Kunci PENGGELAPAN
    Tahun 2013
    Tanggal Register 17 Mei 2013
    Lembaga Peradilan PN JAKARTA SELATAN
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua U S M A N
    Hakim Anggota 1. Y O N I S M A N. 2. Maman M.ambari.
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya HUKUM
    Catatan Amar M E N G A D I L I1. Menyatakan Terdakwa TISNO WURIYANTO bin H. RATMIDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ? Penggelalpan sebagaimana dalam pasal 372 KUHPidana?2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.3. Menetapkan lamanya terdakwa ditangkap dan masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.5. Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Sewa atas 1 (satu) unit mobil Toyota Avanz wrna Hitam Metalik, tahun 2009, No. Rangka : MHFM1BA3J9K151682, No. Mesin DE07469, No. Pol : B-1119 TFM yang di tanda tangani oleh pihak pertama Sdr. Hengki Wibowo sebagai pemilik kendaraan, dan pihak ke dua Sdr. Tisno Wuriyanto sebagai penyewa kendaraan, tertanggal 10 Pebruari 2012, 1 (satu) lembar surat pernyataan, yang berisi kesanggupan untuk mengembalikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza, warna Hitam Metali, tahun 2009, No. Rangka : MHFM1BA3J9K151682, No. Mesin DE07469, NO. Pol : B-1119 TFM pada tanggal 28 April 2012 yang ditanda tangani oleh Sdr. Tisno Wuriyanto tertangggal 22 April 2012, tercantum dalam berkas perkara. 6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.(dua ribu rupiah)
    Tanggal Musyawarah —
    Tanggal Dibacakan 20 Agustus 2013
    Kaidah —
    Abstrak

  • Putusan terkait tidak ada

52
12