Putusan PT BANDUNG
302/PID/2017/PT BDG

Putusan PT BANDUNG Nomor 302/PID/2017/PT BDG
Tanggal 16 Nopember 2017 —Pembanding/Terbanding/Terdakwa I : H. DJADJA SUKARJA
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : H. MUHAMAD RUDI EFENDI
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : MUDANTI SEPTIANA, SH

MENIMBANG, BAHWA PERMINTAAN PEMERIKSAAN PADA TINGKAT BANDING OLEH PARA TERDAKWA DAN JAKSA/PENUNTUT UMUM TELAH MENYATAKAN BANDING DALAM TENGGANG WAKTU DAN CARA SERTA SYARAT-SYARAT YANG DITENTUKAN OLEH UNDANG-UNDANG, MAKA PERMINTAAN BANDING DIMAKSUD SECARA FORMAL DAPAT DITERIMA ;

MENIMBANG, BAHWA KEBERATAN-KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENASEHAT HUKUM TERDAKWA I DALAM MEMORI BANDINGNYA PADA POKOKNYA BERISI SEBAGAI BERIKUT :

BAHWA MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TELAH KELIRU DALAM MENJATUHKAN PIDANA KEPADA TERDAKWA I BERDASARKAN PASAL 385 AYAT (4) ;
BAHWA PERBUATAN TERDAKWA I BUKANLAH MERUPAKAN PERBUATAN PIDANA MELAINKAN HUBUNGAN KEPERDATAAN, DIMANA TERDAKWA I TELAH MENEMPATI DAN MENYEWAKAN 2 (DUA) BUAH KONTRAKAN YANG DIBELI DARI PEMILIK LAMA SDR. JAJAT PADA TAHUN 2002 DAN DALAM PERJANJIAN TERDAKWA I HARUS MEMBAYAR SEWA LAHAN KEPADA PEMILIK SEBESAR RP.250.000,-/TH KEPADA PEMILIK LAHAN MELALUI ALM SDR. SUHARTO DAN HAL INI TERUS BERJALAN SAMPAI TAHUN 2013 SEBELUM PEMILIK LAHAN MENGHENTIKAN PENARIKAN UANG SEWA TERSEBUT ;
BAHWA KEMUDIAN TERDAKWA I MENYEWA LAHAN LAGI SELUAS 30 M2 SEHARGA RP. 1.000.000,- (SATU JUTA RUPIAH) DARI SDR. ADING DAN KEMUDIAN DIKENAKAN SEWA LAHAN RP. 300.000,-/TH, KEMUDIAN OLEH TERDAKWA I DIBUAT RUMAH TINGGAL YANG DITEMPATI SAMPAI SEKARANG, DALAM TRANSAKSI TERSEBUT ADA KWITANSI PEMBAYARAN DAN DIKETAHUI OLEH ALM SDR. SUHARTO SEBAGAI KUASA PEMILIK LAHAN.
BAHWA KEMUDIAN DATANGLAH SDRI ULFALIDA YANG MENGAKU SEBAGAI KUASA DARI PEMILIK LAHAN DENGAN MEMPERLIHATKAN SURAT KUASA DIMANA SDRI. ULFALIDA MENAWARKAN KEPADA TERDAKWA I DAN PENDUDUK LAINNYA UNTUK MEMBELI LAHAN TERSEBUT DENGAN HARGA RP. 400.000/M2 DAN TIDAK UASAH MEMBAYAR SEWA LAHAN LAGI. TETAPI TERDAKWA I DAN PENDUDUK LAINNYA INGIN MELIHAT LEGALITAS KEPEMILIKAN DAN BERTRANSAKSI LANGSUNG DARI PEMILIK LAHAN NAMUN SDRI ULFALIDA TIDAK MAU MELIBATKAN PEMILIK LAHAN YAITU AHLI WARIS ALM. WIBOWO. DIKARENAKAN TIDAK ADA KESEPAKATAN TEKNIS JUAL BELI TERSEBUT SAMPAI SEKARANG MASING MENGGANTUNG ;
BAHWA DENGAN ADANYA PERISTIWA TERSEBUT MAKA TERDAKWA I SEJAK TAHUN 2013 SAMPAI TAHUN 2017 TIDAK BISA MEMBAYAR UANG SEWA LAHAN ;
BAHWA ADA BEBERAPA FAKTA YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN YAITU BERUPA KETERANGAN DARI SAKSI-SAKSI YANG DIKESAMPINGKAN DAN TIDAK DIJADIKAN DASAR PERTIMBANGAN HUKUM OLEH MAJELIS HAKIM ;
BAHWA BERDASARKAN KETERANGAN TERDAKWA I DIMUKA PERSIDANGAN YANG MERUPAKAN PENGAKUAN PERBUATANNYA YAITU BUKAN DAN TIDAK ADA MAKSUD MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN SECARA MELAWAN HAK, DIMANA SEJAK TAHUN 2013 UANG SEWA TIDAK DITARIK OLEH PEMILIK LAHAN. TERHADAP KONTRAKAN YANG 2 (DUA) PINTU SUDAH TIDAK DIKONTRAKAN LAGI SAMPAI SAAT INI DARI KURUN WAKTU 2013 SAMPAI SAAT INI TERDAKWA I TIDAK MENDAPATKAN KEUNTUNGAN DARI BANGUNAN KONTRAKAN TERSEBUT ;
BAHWA UNSUR MELAWAN HUKUM MENGGADAIKAN ATAU MENYEWAKAN TANAH DENGAN HAK TANAH YANG BELUM BERSERTIFIKAT PADAHAL DIKETAHUI ORANG LAIN YANG MEMPUNYAI ATAU TURUT MEMPUNYAI HAK ATAS TANAH ITU ADALAH TIDAK TERBUKTI ;
BAHWA STATUS TERDAKWA I SAMA DENGAN PENGHUNI LAINNYA SEBAGAI PENYEWA LAHAN MILIK AHLI WARIS ALM. WIBOWO, TAAT MEMBAYAR SEWA SAMPAI UANG SEWA TIDAK DITARIK LAGI OLEH PEMILIK LAHAN DARI TAHUN 2013 SAMPAI SEKARANG, KARENA MAU ADA PROSES JUAL BELI ANTARA PEMILIK AHLI WARIS ALM WIBOWO DENGAN WARGA YANG MENYEWA LAHAN TERSEBUT ;
BAHWA UNSUR UNTUK MEMPERKAYA DIRI TIDAK TERBUKTI SEBAGAIMANA YANG DIATUR DALAM PASAL 385 AYAT (4) KUH PIDANA ;
BAHWA SDR. BUDI PRASETYO MARTOKUSUMO BELUM BISA DIKATAKAN SEBAGAI PEMILIK YANG SAH ATAS TANAH TERSEBUT KARENA BELUM TERJADINYA JUAL BELI ANTARA AHLI WARIS ALM. WIBOWO DENGAN SDR. BUDI PRASETYO ;
BAHWA DENGAN DEMIKIAN SDR. BUDI PRASETYO TIDAK LAYAK ATAU TIDAK DAPAT BERTINDAK SECARA HUKUM TERHADAP SEGALA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DI ATAS OBYEK TANAH TERSEBUT ;
BAHWA DENGAN BELUM TERJADINYA JUAL BELI ANTARA AHLI WARIS ALM. WIBOWO DENGAN SDR. BUDI PRASETYO, SEHINGGA HUBUNGAN HUKUM YANG MASIH ADA YAITU SEWA MENYEWA LAHAN TANAH ANTARA AHLI WARIS ALM. WIBOWO DENGAN TERDAKWA I SERTA WARGA YANG MENEMPATI LAHAN TERSEBUT ;

MENIMBANG, BAHWA KEBERATAN-KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENASEHAT HUKUM TERDAKWA II DALAM MEMORI BANDINGNYA PADA POKOKNYA BERISI SEBAGAI BERIKUT :

BAHWA DAKWAAN PASAL 385 AYAT (4) KUHP YANG DIDAKWAKAN KEPADA TERDAKWA II TIDAK MEMENUHI UNSUR-UNSUR DARI PASAL TERSEBUT KARENA TERBUKTI DALAM PERSIDANGAN TANAH TERSEBUT TELAH BERSERTIFIKAT DENGAN SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 28, SURAT UKUR NOMOR 471/1971 YANG TERLETAK DI JALAN CIBEUREUM TAMAN MUARA, DESA PASIR JAYA (DAHULU PASIR KUDA), KECAMATAN BOGOR BARAT, KOTA BOGOR ATAS NAMA WIBOWO BUKAN ATAS NAMA BUDI PRASERTYO SELAKU SAKSI PELAPOR ;
BAHWA BERDSARKAN BUKTI DIPERSIDANGAN SAKSI PELAPOR TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING SEBAGAI PELAPOR DALAM PERKARA A QUO ;
BAHWA TERDAKWA II PADA TAHUN 2002 TELAH MENYEWA TANAH SELUAS 63 M2 DARI ALM. SUHARTO SELAKU ORANG KEPERCAYAAN ALM. WIBOWO SELAKU PEMILIK TANAH DENGAN SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 28 , SURAT UKUR NOMOR 471/1971 YANG TERLETAK DI JALAN CIBEUREUM TAMAN MUARA, DESA PASIR JAYA (DAHULU PASIR KUDA), KECAMATAN BOGOR BARAT, KOTA BOGOR DENGAN UANG SEWA SEBESAR RP. 1.000.000,- (SATU JUTA RUPIAH) PER TAHUN ;
BAHWA TERDAKWA II PADA TAHUN 2004 TELAH MENYEWA TANAH SELUAS 138 M2 DARI ALM SUHARTO SELAKU ORANG KEPERCAYAAN DARI ALM WIBOWO SELAKU PEMILIK TANAH DENGAN SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 28, SURAT UKUR NOMOR 471/1971 YANG TERLETAK DI JALAN CIBEUREUM TAMAN MUARA, DESA PASIR JAYA (DAHULU PASIR KUDA), KECAMATAN BOGOR BARAT, KOTA BOGOR DENGAN BISYA SEWA SEBESAR RP. 1.000.000,- (SATU JUTA RUPIAH), SEHINGGAL TOTAL LUAS TANAH YANG DISEWA OLEH TERDAKWA MENJADI SELUAS 141 M2 ;
BAHWA PROSES SEWA MENYEWA TANAH TERSEBUT DIKETAHUI DAN TELAH DIIJINKAN OLEH PEMILIK TANAH (WINDARTA, SELAKU SALAH SATU AHLI WARIS PUTRA DRI ALM WIBOWO) ;
BAHWA SETELAH SEWA MENYEWA TERSEBUT DIKETAHUI DAN DIIJINKAN OLEH PEMILIK (WINDARTA SALAH SATU AHLI WARIS PUTRA ALM WIBOWO) TERDAKWA II DIIJINKAN UNTUK MENDIRIKAN BANGUNAN DIATAS LAHAN TANAH YANG DISEWA TERSEBUT ;
BAHWA BANGUNAN YANG DIDIRIKAN OLEH TERDAKWA II SELANJUTNYA DISEWAKAN KEPADA ORANG LAIN ;
BAHWA TIDAK BENAR TERDAKWA II SECARA FISIK MENEMPATI ATAU BERTEMPAT TINGGAL DI LAHAN TANAH YANG DISEWA TERSEBUT APALAGI MENYEROBOT TANAH TERSEBUT SEBAGAIMANA YANG TELAH DIDAKWAKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA TERSEBUT DI ATAS, SEBAGAIMANA DICANTUMKAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BOGOR NOMOR 19/PID.B/2017/PN.BGR ;
BAHWA SESUAI DENGAN ALAMAT YANG TERCANTUM DALAM PUTUSAN NOMOR 19/PID.B/2017/PN.BGR TERBUKTI TERDAKWA II TIDAK BERALAMAT DAN BERTEMPAT TINGGAL APALAGI MENYEROBOT TANAH YANG DISEWA TERSEBUT ;
BAHWA MENURUT KETERANGAN SAKSI JEJE JUHARA YANG TELAH DIDENGAR KESAKSIANNYA DIBAWAH SUMPAH, MENYATAKAN BAHWA TERDAKWA II TIDAK ADA LAGI YANG MENGONTRAK DI RUMAH TERDAKWA II ;
BAHWA PERBUATAN TERDAKWA II TERBUKTI ADALAH PERBUATAN HUKUM SEWA MENYEWA TANAH DAN DIKETAHUI BAHKAN SEIJIN DARI PIHAK PEMILIKNYA, PERBUATAN HUKUM SEWA MENYEWA TANAH TERSEBUT ADALAH PERBUATAN HUKUM PERDATA BUKAN MERUPAKAN PERBUATAN HUKUM PIDANA ;

MENIMBANG, BAHWA JAKSA/PENUNTUT UMUM TELAH MENGAJUKAN KONTRA MEMORI BANDING TERHADAP TERDAKWA I YANG PADA POKOKNYA BERISI SEBAGAI BERIKUT :

BAHWA MEMORI BANDING DARI PENASEHAT HUKUM TERDAKWA I ADALAH KELIRU DAN TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA-FAKTA DALAM PERSIDANGAN DIMANA AWALNYA TERDAKWA I MENEMPATI 2 (DUA) BANGUNAN KONTRAKAN SELUAS 36 M2 YANG SEBELUMNYA DITEMPATI OLEH ORANG LAIN YANG BUKAN PEMILIK TANAH SERTIFIKAT HAK MILI NOMOR : 28 TAHUN 1971, SURAT UKUR NOMOR : 471/1971 DENGAN ALAMAT DI JALAN CIBEUREUM TAMAN MUARA, DESA PASIR JAYA (DAHULU PASIR KUDA) KECAMATAN BOGOR BARAT, KOTA BOGOR SELUAS 13.470 M2. BAHWA PEMILIK TANAH TERSEBUT ADALAH AHLI WARIS (ALM) WIBOWO SESUAI DENGAN PENETAPAN WARI SYANG DIKELUARKAN OLEH PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR : 806/JS/1983 TANGGAL 26 AGUSTUS 1983, SEHINGGA KELUARGA (ALM) WIBOWO DIWAKILI OLEH SAKSI WINDRATA ALIAS KIKI.
BAHWA YANG MENGURUS TANAH TERSEBUT ADALAH (ALM) SUHARTO SESUAI DENGAN KETERANGAN SAKSI PURWANTI ALIAS BU HARTO, SAKSI WINDRATA ALIAS KIKI DAN SAKSI ADING, LALU TERDAKWA I MENEMPATI KEDUA BANGUNAN TERSEBUT DIPERBOLEHKAN OLEH SDR. (ALM) SUHARTO DENGAN MEMBAYAR UANG SEWA PERTAHUN SEBESAR RP. 100.000,- (SERATUS RIBU RUPIAH) DENGAN SYARAT JIKA PEMILIK TANAH MAU MENJUAL ATAU MENGGUNAKAN TANAH TERSEBUT TERDAKWA I HARUS MENINGGALKAN BANGUNAN TERSEBUT. KEMUDIAN PADA TAHUN 2005 TERDAKWA I KEMBALI MENYEWA 2 (DUA) BUAH KAVLING TANAH SELUAS 18 M2 DARI SDR. (ALM) SUHARTO SEHARGA RP. 3.000.000,- (TIGA JUTA RUPIAH) DAN MEMBAYAR SEWA PERTAHUN KEPADA SDR. SUHARTO (ALM) SEBESAR RP. 500.000,- (LIMA RATUS RIBU RUPIAH) PER TAHUN, DAN TERDAKWA I MEMBANGUN BANGUNAN DIATAS TANAH TERSEBUT BERBENTUK PERMANEN LALU BANGUNAN TERSEBUT TERDAKWA I SEWAKAN DAN MENERIMA UANG SEWA SEHINGGA TERDAKWA I MENDAPATKAN KEUNTUNGAN DAN MENJADI MATA PENCAHARIAN TERDAKWA I DALAM WAKTU YANG CUKUP LAMA ;
BAHWA TERDAKWA I TELAH MENGAKUI JIKA TANAH SELUAS 13.470 M2 DENGAN SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR : 28 TAHUN 1971, SURAT UKUR NOMOR : 471/1971 ADALAH BUKAN MILIK TERDAKWA I SEHINGGA PADA TAHUN 2012 SAKSI ULFAIDA MENDAPATKAN KUASA DARI AHLI WARI (ALM) WIBOWO YAITU WINDRATA ALIAS KIKI UNTUK MENYAMPAIKAN KEPADA WARGA TERMASUK TERDAKWA I YANG MENEMPATI DI LANAH TANAH TERSEBUT DAN MEMBERITAHUKAN BAHWA TIDAK LAGI DIKONTRAKAN NAMUN AKAN DIJUAL SEHARGA RP. 400.000,- (EMPAT RATUS RIBU RUPIAH) PER METERNYA, DAN SETELAH TERDAKWA I MENGETAHUINYA BERSAMA KETUA RT MENDATANGI KANTOR SAKSI WINDRATA ALIAS KIKI UNTUK MENANYAKAN KEINGINAN TERDAKWA I DAN WARGA UNTUK MEMBELI TANAH MILIK AHLI WARIS (ALM) WIBOWO TERSEBUT. ATAS KEINGINAN TERDAKWA I DAN WARGA TERSEBUT SAKSI WINDRATA ALIAS KIKI MEMPERSILAHKAN NAMUN TIDAK ADA REALISASI LANJUTAN DARI TERDAKWA I. SEHINGGA PADA TANGGAL 9 APRIL 2013 AHLI WARIS (ALM) WIBOWO YANG DIWAKILI OLEH SAKSI WINDRATA ALIAS KIKI SELAKU KUASA DARI PARA AHLI WARIS WIBOWO BERDASARKAN SURAT KUASA NO. 005/07/2011 YANG BERTINDAK SEBAGAI PIHAK PERTAMA SEKALIGUS PENJUAL MELAKUKAN PERIKATAN UNTUK JUAL BELI DENGAN SAKSI BUDI PRASETYO MARTOKOESOEMO ATAS TANAH SELUAS 13.470 M2 DI JALAN CIBEUREUM TAMAN MUARA, DESA PASIR JAYA, KECAMATAN BOGOR BARAT, KOTA BOGOR, HAL INI TELAH DIBUATKAN SURAT PENGIKATAN JUAL BELI TERTANGGAL 9 APRIL 2013 (BELUM DIHADAPAN NOTARIS) DENGAN HARGA RP.4.000.000.000,- (EMPAT MILYAR RUPIAH) DAN SUDAH DILAKUKAN PEMBAYARAN OLEH SAKSI BUDI PRASETYO MARTOKOESOEMO SEBESAR RP.3.600.000.000,- (TIGA MILYAR ENAM RATUS JUTA RUPIAH) KEPADA SAKSI WINDRATA ALIAS KIKI SELAKU WAKIL AHLI WARIS KELUARGA (ALM) WIBOWO DAN KEKURANGANNYA AKAN DIBAYARKAN SETELAH TANAH TERSEBUT DIKOSONGKAN. OLEH KARENA TERDAKWA I TIDAK MAU MENINGGALKAN LOKASI TANAH TERSEBUT AKHIRNYA PADA TANGGAL 9 APRIL 2013 WINDRATA SELAKU AHLI WARIS MEMBERIKAN KUASA KEPADA SAKSI BUDI PRASETYO MARTOKOESOEMO UNTUK MELAKUKAN PENYELESAIAN MASLAH SECARA DAMAI, KEMUDIAN SAKSI BUDI PRASETYO M MENGUASAKAN KEPADA SAKSI DRS. MANGGARA T. SIMORANGKIR UNTUK PENYELESAIAN PERMASALAHAN ATAS TANAH TERSEBUT, LALU PADA TANGGAL 3 SEPTEMBER 2013 SAKSI DRS. MANGGARA T. SIMORANGKIR MELAKUKAN PENGIRIMAN SURAT SOMASI ATAU TEGURAN HUKUM KEPADA TERDAKWA I SEBAGAI PIHAK PENGONTRAK YANG TELAH MENEMPATI LOKASI TANAH SENGKETA YANG TELAH HABIS ATAU BERAKHIR MASA SEWANYA SEJAK AWAL TAHUN 2012 UNTUK SEGERA MENINGGALKAN LOKASI TANAH YANG SUDAH DIBELI OLEH SAKSI BUDI PRASETYO M, SERTA SURAT SOMASI SUDAH DIBERITAHUKAN KEPADA TERDAKWA I NAMUN TERDAKWA I TIDAK MENINGGALKAN LOKASI TERSEBUT ;
BAHWA PENUNTUT UMUM SEPENDAPAT DENGAN PERTIMBANGAN DAN PUTUSAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA ;

MENIMBANG, BAHWA JAKSA/PENUNTUT UMUM TELAH MENGAJUKAN KONTRA MEMORI BANDING TERHADAP TERDAKWA II YANG PADA POKOKNYA BERISI SEBAGAI BERIKUT :

BAHWA TERDAKWA II PADA TAHUN 2003 MENYEWA TANAH SELUAS 63 M2 KEPADA SDR. SUHARTO DENGAN BIAYA SEWA SEBESAR RP. 1.000.000,- (SATU JUTA RUPIAH) DIATAS TANAH SELUAS 13.470 M2 DENGAN SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 28 TAHUN 1971 SURAT UKUR NOMOR 471/1971 ADALAH MILIK AHLI WARIS (ALM) WIBOWO, LALU OLEH TERDAKWA II DI ATAS TANAH TERSEBUT DIBANGUN TEMPAT KOS-KOSAN SEBANYAK 3 (TIGA) PINTU. KEMUDIAN PADA TAHUN 2004 TERDAKWA II MENYEWA KEMBALI TANAH SELUAS 138 M2 DENGAN BIAYA SEWA SEBESAR RP. 1.000.000,- (SATU JUTA RUPIAH) DAN KEMUDIAN OLEH TERDAKWA II DIBANGUN 4 (EMPAT) PINTU RUMAH KONTRAKAN DAN 2 (DUA) BANGUNAN YANG DISEWAKAN UNTUK BENGKEL, LALU RUMAH KONTRAKAN DAN BANGUNAN BENGKEL YANG DISEWAKAN OLEH TERDAKWA II KEPADA SAKSI DENIH SEBESAR RP. 350.000,- (TIGA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH) PER BULANNYA. BAHWA RUMAH KONTRAKAN, KOS-KOSAN DAN BENGKEL YANG DIDIRIKAN TERDAKWA II TERSEBUT BERDIRI DIATAS TANAH AHLI WARIS (ALM) WIBOWO SESUAI DENGAN PENETAPAN WARIS YANG DIKELUARKAN OLEH PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR : 806/JS/1983 TANGGAL 26 AGUSTUS 1983;
BAHWA YANG MENGURUS TANAH TERSEBUT ADALAH (ALM) SUHARTO SEBAGAIMANA KETERANGAN PARA SAKSI DIMUKA PERSIDANGAN DIMANA DENGAN SYARAT JIKA PEMILIK TANAH MAU MENJUAL ATAU MENGGUNAKAN TANAH TERSEBUT TERDAKWA II HARUS MENINGGALKAN BANGUNAN TERSEBUT ;
BAHWA TERDAKWA II TELAH MENGAKUI JIKA TANAH SELUAS 13.470 M2 DENGAN SERTIFIKAT HAK MILIK 28 TAHUN 1971 SURAT UKUR NOMOR : 471/1971 ADALAH BUKAN MILIK TERDAKWA SEHINGGA PADA TAHUN 2012 SAKSI ULFAIDA YANG MENDAPATKAN KUASA SAKSI WINDRATA ALIAS KIKI SELAKU PERWAKILAN DARI AHLI WARIS KELUARGA (ALM) WIBOWO UNTUK MENYAMPAIKAN KEPADA WARGA TERMASUK TERDAKWA II YANG MENEMPATI LAHAN TANAH TERSEBUT TIDAK AKAN DIKONTRAKKAN LAGI NAMUN AKAN DIJUAL SEHARGA RP. 400.000,- (EMPAT RATUS RIBU RUPIAH) PER METERNYA DAN SETELAH MENGETAHUI HAL TERSEBUT TERDAKWA II BERSAMA KETUA RT MENDATANGI KANTOR SAKSI WINDRATA ALIAS KIKI DI JAKARTA UNTUK MENYATAKAN KEINGINAN TERDAKWA II DAN WARGA UNTUK MEMBELI TANAH MILIK AHLI WARIS (ALM) WIBOWO TERSEBUT, DAN SAKSI WINDRATA ALIAS KIKI MEMPERSILAHKAN NAMUN TIDAK ADA REALISASI LANJUTAN DARI WARGA MAUPUN TERDAKWA II ;
BAHWA DIKARENAKAN TIDAK ADA REALISASI LANJUTAN DARI WARGA MAUPUN TERDAKWA II TERSEBUT MAKA PADA TANGGAL 9 APRIL 2013 AHLI WARIS (ALM) WIBOWO YANG DIWAKILI OLEH SAKSI WINDRATA ALIAS KIKI MELAKUKAN PERIKATAN UNTUK JUAL BELI DENGAN SAKSI BUDI PRASETYO MARTOKOESOEMO ATAS TANAH SELUAS 13.470 M2 DI JALAN CIBEUREUM TAMAN MUARA, DESA PASIR JAYA KECAMATAN BOGOR BART, KOTA BOGOR DAN DIBUATKAN SURAT PENGIKATAN JUAL BELI TERTANGGAL 9 APRIL 2013 (BELUM DIHADAPAN NOTARIS) YANG DITANDA TANGANI OLEH SAKSI WINDRATA ALIAS KIKI SELAKU PIHAK PERTAMA (SELAKU PENJUAL) DAN SDR. BUDI PRASETYO MARTOKOESOEMO SELAKU PIHAK KEDUA (PEMBELI) YANG MANA TANAH TERSEBUT DIJUAL SEBESAR RP. 4.000.000.000,- (EMPAT MILYAR RUPIAH) DAN SUDAH DILAKUKAN PEMBAYARAN OLEH SAKSI BUDI PRASETYO M SEBESAR RP. 3.600.000.000,- (TIGA MILYAR ENAM RATUS JUTA RUPIAH) KEPADA SAKSI WINDRATA ALIAS KIKI DAN ATAS KEKURANGANYA SEBESAR RP.400.000.000,- (EMPAT RATUS JUTA RUPIAH) AKAN DIBAYARKAN SETELAH TANAH TERSEBUT DIKOSONGKAN. OLEH KARENA TERDAKWA II TIDAK MAU MEMBONGKAR BANGUNAN YANG DISEWAKANNYA DENGAN MENYURUH SAKSI DENIH MENARIK UANG SEWA 7 (TUJUH) ORANG PENYEWA DI BANGUNAN KONTRAKWAN TERDAKWA II TERSEBUT AKHIRNYA PADA TANGGAL 9 APRIL 2013 WINDRATA SELAKU AHLI WARIS MEMBERIKAN KUASA PENUH KEPADA SAKSI BUDI PRASETYO MARTOKOESOEMO UNTUK MELAKUKAN PENYELESAIAN MASALAH SECARA DAMAI, KEMDIAN SAKSI BUDI PRASETYO M MENGUASAKAN KEPADA DRS. MANGGARA T. SIMORANGKIR UNTUK MELAKUKAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN ATAS TANAH TERSEBUT DAN PADA TANGGAL 3 SEPTEMBER 2013 SAKSI DRS. MANGGARA T. SIMORANGKIR MELAKUKAN PENGIRIMAN SURAT SOMASI ATAU TEGURAN HUKUM KEPADA TERDAKWA II BESERTA WARGA YANG BERADA DILOKASI TANAH TERSEBUT SEBAGAI PIHAK PENGONTRAK YANG TELAH MENEMPATI LOKASI TANAH SENGKETA, SEBAGAI PENGONTRAK YANG TELAH MENEMPATI LOKASI TANAH SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 28/PASIR KUDA YANG TELAH HABIS MASA SEWANYA SEJAK AWAL TAHUN 2012 UNTUK SEGERA MENINGGALKAN LOKASI TANAH YANG SUDAH DIBELI OLEH SAKSI BUDI PRASETYO MARTOKOESOEMO SERTA SURAT SOMASI SUDAH DIBERITAHUKAN KEPADA TERDAKWA II NAMUN TERDAKWA II TETAP SAJA TIDAK MAU MEMBONGKAR BANGUNAN DI ATAS TANAH TERSEBUT DAN MASIH MENERIMA UANG SEWA DARI 7 (TUJUH) ORANG PENYEWA DIMANA SAKSI DENIH YANG DIPERCAYA OLEH TERDAKWA II UNTUK MENGAMBIL UANG SEWANYA ;
BAHWA DALAM MEMORI BANDING TERDAKWA II MENGATAKAN JIKA JUAL BELI TERSEBUT BELUM SELESAI, MENURUT MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA DALAM PERTIMBANGANNYA BAHWA JUAL BELI TANAH SELUAS 13.470 M2 DENGAN SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 28 TAHUN 1971, SURAT UKUR NOMOR 471/1971 ANTARA SAKSI BUDI MARTOKOESOEMO SEBAGAI PEMBELI DAN SAKSI WINDRATA ALIAS KIKI SELAKU KUASA AHLI WARIS (ALM) WIBOWO TELAH MENANDATANGANI AKTA JUAL BELI DIBAWAH TANGAN DIKARENAKAN RASA PERCAYA ANTARA SAKSI BUDI MARTOKOESOEMO DAN SAKSI WINDRATA ALIAS KIKI DAN PENGIKATAN PERJANJIAN JUAL BELI (PPJB) ADA PADA NOTRAIS UNTUK PERSIAPAN PENGIKATAN JUAL BELI WAJIB MELAKUKAN PENGUKURAN KEMBALI DAN TANAH HARUS DIKOSONGKAN, HAL MANA DIKUATKAN DENGAN KETERANGAN SAKSI SIRAJUL HUDA DARI BADAN PERTANAHAN NASIONAL BOGOR YAITU JIKA TANAH AKAN DILAKUKAN PENGUKURAN MAKA HARUS DALAM KEADAAN KOSONG DAN JIKA ADA BANGUNAN DIATAS TANAH TERSEBUT MAKA TIDAK BISA DILAKUKAN PENGUKURAN DAN BERDASARKAN YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI TANGGAL 14-4-1973 NO. 122 K/SIP.1973 YANG MENYEBUTKAN BELUM DILAKSANAKANNYA JUAL BELI TANAH SENGKETA DIMUKA PEJABAT PEMBUAT AKTA TIDAKLAH MENYEBABKAN BATALNYA PERJANJIAN, KARENA HAL TERSEBUT HANYA MERUPAKAN PERSYARATAN ADMINISTRATIVE SAJA. SEHINGGA SAKSI BUDI MARTOKOESOEMO BELUM DAPA MENGUASAI TANAH DIKARENAKAN TERDAKWA II MASIH BELUM MEMBONGKAR BANGUNAN DAN MASIH MENARIK UANG SEWA MELALUI SAKSI DENIH YANG SEBENARNYA TERDAKWA II SUDAH TIDAK BERHAK DITANAH TERSEBUT, PENUNTUT UMUM DALAM HAL INI SEPENDAPAT DENGAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA ;
BAHWA BERDASARKAN DARI HAL-HAL TERSEBUT DIATAS PENUNTUT UMUM MEMOHON KEPADA MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING UNTUK MENGUATKAN PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 19/PID.B/2017/PN.BGR TERTANGGAL 8 AGUSTUS 2017 ;

MENIMBANG, BAHWA SETELAH PENGADILAN TINGGI MEMPELAJARI DENGAN SEKSAMA BERKAS PERKARA DAN TURUNAN RESMI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BOGOR NOMOR : 19/PID.B/2017/PN.BGR TANGGAL 8 AGUSTUS 2017, MEMORI BANDING YANG DIAJUKAN OLEH PENASEHAT HUKUM PARA TERDAKWA DAN KONTRA MEMORI BANDING YANG DIAJUKAN OLEH JAKSA/PENUNTUT UMUM SEBAGAIMANA DIURAIKAN DIATAS PENGADILAN TINGGI SEPENDAPAT DAN DAPAT MENYETUJUI PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DALAM PUTUSANNYA BAHWA PARA TERDAKWA TELAH TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA DAKWAAN KESATU YAITU MENGGADAIKAN ATAU MENYEWAKAN TANAH DENGAN HAK TANAH YANG BELUM BERSERTIFIKAT PADAHAL DIKETAHUI BAHWA ORANG LAIN YANG MEMPUNYAI ATAU TURUT MEMPUNYAI HAK ATAS TANAH ITU, DAN PERTIMBANGAN HAKIM TINGKAT PERTAMA TERSEBUT DIAMBIL ALIH DAN DIJADIKAN PERTIMBANGAN PENGADILAN TINGGI DALAM MEMUTUS PERKARA INI DI TINGKAT BANDING;

MENIMBANG, BAHWA SEHUBUNGAN DENGAN MEMORI BANDING DARI PENASEHAT HUKUM PARA TERDAKWA DAN KONTRA MEMORI BANDING DARI JAKSA PENUNTUT UMUM SEBAGAIMANA DISEBUTKAN DI ATAS TIDAK TERDAPAT HAL-HAL YANG DAPAT MEMPENGARUHI UNTUK MERUBAH ATAUPUN MEMBATALKAN PUTUSAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA DAN PENGADILAN TINGGI BERPENDAPAT BAHWA PERBUATAN TERDAKWA TELAH DAPAT MEMENUHI UNSUR-UNSUR TINDAK PASAL 385 AYAT (4) KUHP SEBAGAIMANA TELAH DIPERTIMBANGKAN OLEH MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA DALAM PUTUSANNYA TERSEBUT, SEHINGGA KEBERATAN DALAM MEMORI BANDING DAN KONTRA MEMORI BANDING TERSEBUT HARUS DIKESAMPINGKAN ;

MENIMBANG, BAHWA BERDASARKAN PERTIMBANGAN DIATAS, MAKA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BOGOR NOMOR : 19/PID.B/2017/PN.BGR TANGGAL 8 AGUSTUS 2017 DAPAT DIPERTAHANKAN DAN DIKUATKAN SEBAGAIMANA AMAR TERSEBUT DIBAWAH INI ;

MENIMBANG, BAHWA OLEH KARENA PARA TERDAKWA TETAP DINYATAKAN BERSALAH DAN DIJATUHI PIDANA, SESUAI KETENTUAN PASAL 197 AYAT (1) HURUF I JO PASAL 222 AYAT (1) KUHAP MAKA BIAYA PERKARA PADA KEDUA TINGKAT PENGADILAN DIBEBANKAN KEPADA PARA TERDAKWA ;

MEMPERHATIKAN PASAL 385 AYAT (4) KUHP DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA SERTA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAIN YANG BERSANGKUTAN ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Para Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum telah menyatakan banding dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding dimaksud secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa I dalam memori bandingnya pada pokoknya berisi sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I berdasarkan pasal 385 ayat (4) ;
Bahwa perbuatan Terdakwa I bukanlah merupakan perbuatan pidana melainkan hubungan keperdataan, dimana Terdakwa I telah menempati dan menyewakan 2 (dua) buah kontrakan yang dibeli dari pemilik lama Sdr. Jajat pada tahun 2002 dan dalam perjanjian Terdakwa I harus membayar sewa lahan kepada pemilik sebesar Rp.250.000,-/th kepada pemilik lahan melalui Alm Sdr. Suharto dan hal ini terus berjalan sampai tahun 2013 sebelum pemilik lahan menghentikan penarikan uang sewa tersebut ;
Bahwa kemudian Terdakwa I menyewa lahan lagi seluas 30 m2 seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sdr. Ading dan kemudian dikenakan sewa lahan Rp. 300.000,-/th, kemudian oleh Terdakwa I dibuat rumah tinggal yang ditempati sampai sekarang, dalam transaksi tersebut ada kwitansi pembayaran dan diketahui oleh Alm Sdr. Suharto sebagai Kuasa Pemilik Lahan.
Bahwa kemudian datanglah Sdri Ulfalida yang mengaku sebagai Kuasa dari pemilik lahan dengan memperlihatkan Surat Kuasa dimana Sdri. Ulfalida menawarkan kepada Terdakwa I dan penduduk lainnya untuk membeli lahan tersebut dengan harga Rp. 400.000/m2 dan tidak uasah membayar sewa lahan lagi. Tetapi Terdakwa I dan penduduk lainnya ingin melihat legalitas kepemilikan dan bertransaksi langsung dari pemilik lahan namun Sdri Ulfalida tidak mau melibatkan pemilik lahan yaitu Ahli Waris alm. Wibowo. Dikarenakan tidak ada kesepakatan teknis jual beli tersebut sampai sekarang masing menggantung ;
Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut maka Terdakwa I sejak Tahun 2013 sampai Tahun 2017 tidak bisa membayar uang sewa lahan ;
Bahwa ada beberapa fakta yang terungkap di persidangan yaitu berupa keterangan dari saksi-saksi yang dikesampingkan dan tidak dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim ;
Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I dimuka persidangan yang merupakan pengakuan perbuatannya yaitu bukan dan tidak ada maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, dimana sejak tahun 2013 uang sewa tidak ditarik oleh Pemilik Lahan. Terhadap kontrakan yang 2 (dua) pintu sudah tidak dikontrakan lagi sampai saat ini dari kurun waktu 2013 sampai saat ini Terdakwa I tidak mendapatkan keuntungan dari bangunan kontrakan tersebut ;
Bahwa unsur Melawan Hukum menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu adalah tidak terbukti ;
Bahwa status Terdakwa I sama dengan penghuni lainnya sebagai penyewa lahan milik ahli waris alm. Wibowo, taat membayar sewa sampai uang sewa tidak ditarik lagi oleh pemilik lahan dari tahun 2013 sampai sekarang, karena mau ada proses jual beli antara pemilik ahli waris alm Wibowo dengan warga yang menyewa lahan tersebut ;
Bahwa unsur untuk memperkaya diri tidak terbukti sebagaimana yang diatur dalam pasal 385 ayat (4) KUH Pidana ;
Bahwa sdr. Budi Prasetyo Martokusumo belum bisa dikatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut karena belum terjadinya jual beli antara Ahli Waris alm. Wibowo dengan Sdr. Budi Prasetyo ;
Bahwa dengan demikian Sdr. Budi Prasetyo tidak layak atau tidak dapat bertindak secara hukum terhadap segala permasalahan yang timbul di atas Obyek Tanah tersebut ;
Bahwa dengan belum terjadinya jual beli antara Ahli Waris Alm. Wibowo dengan Sdr. Budi Prasetyo, sehingga hubungan hukum yang masih ada yaitu sewa menyewa lahan tanah antara Ahli Waris alm. Wibowo dengan Terdakwa I serta warga yang menempati lahan tersebut ;

Menimbang, bahwa Keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa II dalam memori bandingnya pada pokoknya berisi sebagai berikut :

Bahwa dakwaan pasal 385 ayat (4) KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa II tidak memenuhi unsur-unsur dari pasal tersebut karena terbukti dalam persidangan tanah tersebut telah bersertifikat dengan Sertifikat Hak Milik No. 28, Surat Ukur Nomor 471/1971 yang terletak di jalan Cibeureum Taman Muara, Desa Pasir Jaya (dahulu Pasir Kuda), Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor atas nama Wibowo bukan atas nama Budi Prasertyo selaku saksi pelapor ;
Bahwa berdsarkan bukti dipersidangan saksi pelapor tidak memiliki legal standing sebagai pelapor dalam perkara a quo ;
Bahwa Terdakwa II pada tahun 2002 telah menyewa tanah seluas 63 m2 dari alm. Suharto selaku orang kepercayaan alm. Wibowo selaku pemilik tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 28 , Surat Ukur Nomor 471/1971 yang terletak di Jalan Cibeureum Taman Muara, Desa Pasir Jaya (dahulu Pasir Kuda), kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor dengan uang sewa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per tahun ;
Bahwa Terdakwa II pada tahun 2004 telah menyewa tanah seluas 138 m2 dari alm Suharto selaku orang kepercayaan dari alm Wibowo selaku pemilik tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 28, Surat Ukur Nomor 471/1971 yang terletak di Jalan Cibeureum Taman Muara, Desa Pasir Jaya (dahulu pasir Kuda), Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor dengan bisya sewa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehinggal total luas tanah yang disewa oleh Terdakwa menjadi seluas 141 m2 ;
Bahwa proses sewa menyewa tanah tersebut diketahui dan telah diijinkan oleh Pemilik Tanah (Windarta, selaku salah satu ahli waris putra dri alm Wibowo) ;
Bahwa setelah sewa menyewa tersebut diketahui dan diijinkan oleh pemilik (Windarta salah satu ahli waris putra alm Wibowo) Terdakwa II diijinkan untuk mendirikan bangunan diatas lahan tanah yang disewa tersebut ;
Bahwa bangunan yang didirikan oleh Terdakwa II selanjutnya disewakan kepada orang lain ;
Bahwa tidak benar Terdakwa II secara fisik menempati atau bertempat tinggal di lahan tanah yang disewa tersebut apalagi menyerobot tanah tersebut sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tersebut di atas, sebagaimana dicantumkan dalam putusan Pengadilan negeri Bogor Nomor 19/Pid.B/2017/PN.Bgr ;
Bahwa sesuai dengan alamat yang tercantum dalam putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN.Bgr terbukti Terdakwa II tidak beralamat dan bertempat tinggal apalagi menyerobot tanah yang disewa tersebut ;
Bahwa menurut keterangan saksi jeje Juhara yang telah didengar kesaksiannya dibawah sumpah, menyatakan bahwa Terdakwa II tidak ada lagi yang mengontrak di rumah Terdakwa II ;
Bahwa perbuatan Terdakwa II terbukti adalah perbuatan hukum sewa menyewa tanah dan diketahui bahkan seijin dari pihak pemiliknya, perbuatan hukum sewa menyewa tanah tersebut adalah perbuatan hukum perdata bukan merupakan perbuatan hukum pidana ;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding Terhadap Terdakwa I yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

Bahwa memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa I adalah keliru dan tidak sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan dimana awalnya Terdakwa I menempati 2 (dua) bangunan kontrakan seluas 36 m2 yang sebelumnya ditempati oleh orang lain yang bukan pemilik tanah Sertifikat Hak Mili Nomor : 28 tahun 1971, Surat Ukur Nomor : 471/1971 dengan alamat di Jalan Cibeureum Taman Muara, Desa Pasir Jaya (dahulu Pasir Kuda) Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor seluas 13.470 m2. Bahwa pemilik tanah tersebut adalah ahli waris (alm) Wibowo sesuai dengan penetapan wari syang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 806/JS/1983 tanggal 26 Agustus 1983, sehingga keluarga (alm) Wibowo diwakili oleh saksi Windrata alias Kiki.
Bahwa yang mengurus tanah tersebut adalah (alm) Suharto sesuai dengan keterangan saksi Purwanti alias bu Harto, saksi Windrata alias Kiki dan saksi Ading, lalu Terdakwa I menempati kedua bangunan tersebut diperbolehkan oleh Sdr. (alm) Suharto dengan membayar uang sewa pertahun sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan syarat jika pemilik tanah mau menjual atau menggunakan tanah tersebut Terdakwa I harus meninggalkan bangunan tersebut. Kemudian pada Tahun 2005 Terdakwa I kembali menyewa 2 (dua) buah kavling tanah seluas 18 m2 dari Sdr. (alm) Suharto seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan membayar sewa pertahun kepada Sdr. Suharto (alm) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per tahun, dan Terdakwa I membangun bangunan diatas tanah tersebut berbentuk permanen lalu bangunan tersebut Terdakwa I sewakan dan menerima uang sewa sehingga Terdakwa I mendapatkan keuntungan dan menjadi mata pencaharian Terdakwa I dalam waktu yang cukup lama ;
Bahwa Terdakwa I telah mengakui jika tanah seluas 13.470 m2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 28 Tahun 1971, Surat Ukur Nomor : 471/1971 adalah bukan milik Terdakwa I sehingga pada tahun 2012 saksi Ulfaida mendapatkan Kuasa dari ahli wari (alm) Wibowo yaitu Windrata alias Kiki untuk menyampaikan kepada warga termasuk Terdakwa I yang menempati di lanah tanah tersebut dan memberitahukan bahwa tidak lagi dikontrakan namun akan dijual seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per meternya, dan setelah Terdakwa I mengetahuinya bersama Ketua RT mendatangi kantor saksi Windrata alias Kiki untuk menanyakan keinginan Terdakwa I dan warga untuk membeli tanah milik ahli waris (alm) Wibowo tersebut. Atas keinginan Terdakwa I dan warga tersebut saksi Windrata alias Kiki mempersilahkan namun tidak ada realisasi lanjutan dari Terdakwa I. Sehingga pada tanggal 9 April 2013 ahli waris (alm) Wibowo yang diwakili oleh saksi Windrata alias Kiki selaku kuasa dari para ahli waris Wibowo berdasarkan Surat Kuasa No. 005/07/2011 yang bertindak sebagai pihak pertama sekaligus penjual melakukan perikatan untuk jual beli dengan saksi Budi Prasetyo Martokoesoemo atas tanah seluas 13.470 m2 di Jalan Cibeureum Taman Muara, Desa Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, hal ini telah dibuatkan Surat Pengikatan Jual Beli tertanggal 9 April 2013 (belum dihadapan Notaris) dengan harga Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan sudah dilakukan pembayaran oleh saksi Budi Prasetyo Martokoesoemo sebesar Rp.3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) kepada saksi Windrata alias Kiki selaku wakil Ahli Waris keluarga (alm) Wibowo dan kekurangannya akan dibayarkan setelah tanah tersebut dikosongkan. Oleh karena Terdakwa I tidak mau meninggalkan lokasi tanah tersebut akhirnya pada tanggal 9 April 2013 Windrata selaku ahli waris memberikan kuasa kepada saksi Budi Prasetyo Martokoesoemo untuk melakukan penyelesaian maslah secara damai, kemudian saksi Budi Prasetyo M menguasakan kepada saksi Drs. Manggara T. Simorangkir untuk penyelesaian permasalahan atas tanah tersebut, lalu pada tanggal 3 September 2013 saksi Drs. Manggara T. Simorangkir melakukan pengiriman Surat Somasi atau Teguran Hukum kepada Terdakwa I sebagai pihak pengontrak yang telah menempati lokasi tanah sengketa yang telah habis atau berakhir masa sewanya sejak awal tahun 2012 untuk segera meninggalkan lokasi tanah yang sudah dibeli oleh saksi Budi Prasetyo M, serta Surat Somasi sudah diberitahukan kepada Terdakwa I namun Terdakwa I tidak meninggalkan lokasi tersebut ;
Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding Terhadap Terdakwa II yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa II pada tahun 2003 menyewa tanah seluas 63 m2 kepada Sdr. Suharto dengan biaya sewa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diatas tanah seluas 13.470 m2 dengan Sertifikat hak Milik Nomor 28 tahun 1971 Surat Ukur Nomor 471/1971 adalah milik ahli waris (alm) Wibowo, lalu oleh Terdakwa II di atas tanah tersebut dibangun tempat kos-kosan sebanyak 3 (tiga) pintu. Kemudian pada tahun 2004 Terdakwa II menyewa kembali tanah seluas 138 m2 dengan biaya sewa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kemudian oleh Terdakwa II dibangun 4 (empat) pintu rumah kontrakan dan 2 (dua) bangunan yang disewakan untuk bengkel, lalu rumah kontrakan dan bangunan bengkel yang disewakan oleh Terdakwa II kepada saksi Denih sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulannya. Bahwa rumah kontrakan, kos-kosan dan bengkel yang didirikan Terdakwa II tersebut berdiri diatas tanah ahli waris (alm) Wibowo sesuai dengan penetapan waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 806/JS/1983 tanggal 26 Agustus 1983;
Bahwa yang mengurus tanah tersebut adalah (alm) Suharto sebagaimana keterangan para saksi dimuka persidangan dimana dengan syarat jika pemilik tanah mau menjual atau menggunakan tanah tersebut Terdakwa II harus meninggalkan bangunan tersebut ;
Bahwa Terdakwa II telah mengakui jika tanah seluas 13.470 m2 dengan Sertifikat Hak Milik 28 tahun 1971 Surat Ukur Nomor : 471/1971 adalah bukan milik Terdakwa sehingga pada tahun 2012 saksi Ulfaida yang mendapatkan kuasa saksi Windrata alias Kiki selaku perwakilan dari ahli waris keluarga (alm) Wibowo untuk menyampaikan kepada warga termasuk Terdakwa II yang menempati lahan tanah tersebut tidak akan dikontrakkan lagi namun akan dijual seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per meternya dan setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa II bersama ketua RT mendatangi kantor saksi Windrata alias Kiki di Jakarta untuk menyatakan keinginan Terdakwa II dan warga untuk membeli tanah milik ahli waris (alm) wibowo tersebut, dan saksi Windrata alias Kiki mempersilahkan namun tidak ada realisasi lanjutan dari warga maupun Terdakwa II ;
Bahwa dikarenakan tidak ada realisasi lanjutan dari warga maupun Terdakwa II tersebut maka pada tanggal 9 April 2013 ahli waris (alm) Wibowo yang diwakili oleh saksi Windrata alias Kiki melakukan perikatan untuk jual beli dengan saksi Budi Prasetyo Martokoesoemo atas tanah seluas 13.470 m2 di Jalan Cibeureum Taman Muara, Desa pasir Jaya Kecamatan Bogor Bart, Kota Bogor dan dibuatkan Surat Pengikatan Jual Beli tertanggal 9 April 2013 (belum dihadapan Notaris) yang ditanda tangani oleh saksi Windrata alias Kiki selaku pihak pertama (selaku penjual) dan Sdr. Budi Prasetyo Martokoesoemo selaku pihak kedua (pembeli) yang mana tanah tersebut dijual sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan sudah dilakukan pembayaran oleh saksi Budi Prasetyo M sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) kepada saksi Windrata alias Kiki dan atas kekuranganya sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) akan dibayarkan setelah tanah tersebut dikosongkan. Oleh karena Terdakwa II tidak mau membongkar bangunan yang disewakannya dengan menyuruh saksi Denih menarik uang sewa 7 (tujuh) orang penyewa di bangunan kontrakwan Terdakwa II tersebut akhirnya pada tanggal 9 April 2013 Windrata selaku ahli waris memberikan kuasa penuh kepada saksi Budi Prasetyo Martokoesoemo untuk melakukan penyelesaian masalah secara damai, kemdian saksi Budi Prasetyo M menguasakan kepada Drs. Manggara T. Simorangkir untuk melakukan penyelesaian permasalahan atas tanah tersebut dan pada tanggal 3 September 2013 saksi Drs. Manggara T. Simorangkir melakukan pengiriman Surat Somasi atau Teguran Hukum kepada Terdakwa II beserta warga yang berada dilokasi tanah tersebut sebagai pihak pengontrak yang telah menempati lokasi tanah sengketa, sebagai pengontrak yang telah menempati lokasi tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 28/Pasir Kuda yang telah habis masa sewanya sejak awal tahun 2012 untuk segera meninggalkan lokasi tanah yang sudah dibeli oleh saksi Budi Prasetyo Martokoesoemo serta surat Somasi sudah diberitahukan kepada Terdakwa II namun Terdakwa II tetap saja tidak mau membongkar bangunan di atas tanah tersebut dan masih menerima uang sewa dari 7 (tujuh) orang penyewa dimana saksi Denih yang dipercaya oleh Terdakwa II untuk mengambil uang sewanya ;
Bahwa dalam memori banding Terdakwa II mengatakan jika jual beli tersebut belum selesai, menurut Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya bahwa jual beli tanah seluas 13.470 m2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 28 tahun 1971, Surat Ukur Nomor 471/1971 antara saksi Budi martokoesoemo sebagai pembeli dan saksi Windrata alias Kiki selaku kuasa ahli waris (alm) Wibowo telah menandatangani Akta Jual Beli dibawah tangan dikarenakan rasa percaya antara saksi Budi Martokoesoemo dan saksi Windrata alias Kiki dan Pengikatan Perjanjian Jual Beli (PPJB) ada pada Notrais untuk persiapan pengikatan jual beli wajib melakukan pengukuran kembali dan tanah harus dikosongkan, hal mana dikuatkan dengan keterangan saksi Sirajul Huda dari Badan Pertanahan Nasional Bogor yaitu jika tanah akan dilakukan pengukuran maka harus dalam keadaan kosong dan jika ada bangunan diatas tanah tersebut maka tidak bisa dilakukan pengukuran dan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 14-4-1973 No. 122 K/Sip.1973 yang menyebutkan ?Belum dilaksanakannya jual beli tanah sengketa dimuka Pejabat Pembuat Akta tidaklah menyebabkan batalnya perjanjian, karena hal tersebut hanya merupakan persyaratan administrative saja?. Sehingga saksi Budi Martokoesoemo belum dapa menguasai tanah dikarenakan Terdakwa II masih belum membongkar bangunan dan masih menarik uang sewa melalui saksi Denih yang sebenarnya Terdakwa II sudah tidak berhak ditanah tersebut, Penuntut Umum dalam hal ini sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama ;
Bahwa berdasarkan dari hal-hal tersebut diatas Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim tingkat banding untuk menguatkan putusan perkara pidana Nomor 19/Pid.B/2017/PN.Bgr tertanggal 8 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor : 19/Pid.B/2017/PN.Bgr tanggal 8 Agustus 2017, memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa dan kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana diuraikan diatas Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu yaitu menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding dari Penasehat Hukum Para Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana disebutkan di atas tidak terdapat hal-hal yang dapat mempengaruhi untuk merubah ataupun membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah dapat memenuhi unsur-unsur tindak pasal 385 ayat (4) KUHP sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, sehingga keberatan dalam Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor : 19/Pid.B/2017/PN.Bgr tanggal 8 Agustus 2017 dapat dipertahankan dan dikuatkan sebagaimana amar tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I jo pasal 222 ayat (1) KUHAP maka biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Para Terdakwa ;

Memperhatikan pasal 385 ayat (4) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;