1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN MANOKWARI
  4. Pidana Khusus
  5. Korupsi

Putusan PN MANOKWARI
- 23/Pid.Sus-TPK/2015/PNMnk

    Putusan PN MANOKWARI Nomor - 23/Pid.Sus-TPK/2015/PNMnk
    Tanggal 21 April 2016 —Pidana - SYAFLIN LAMBOLO, S.Pd.
    Nomor - 23/Pid.Sus-TPK/2015/PNMnk
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Khusus Korupsi
    Kata Kunci
    Tahun 2016
    Tanggal Register 2 Desember 2015
    Lembaga Peradilan PN MANOKWARI
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua - A. J. Tetelepta
    Hakim Anggota - Fernando, - Thobias Benggian, S. Si.
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya HUKUM
    Catatan Amar M E N G A D I L I1. Menyatakan terdakwa SYAFLIN LAMBOLO, S.Pd.,tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana dalam dakwaan primair;2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;3. Menyatakan terdakwa SYAFLIN LAMBOLO, S.Pd.,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana?korupsi?sebagaimana dalam dakwaan subsidair;4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama1 (satu) tahun 1 (satu) bulandan denda sejumlah Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;6. MenetapkanTerdakwa tetap berada dalam tahanan;7. Menetapkan barang bukti berupa:a. 1 (satu) berkas fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Keuangan kegiatan Liga Pendidikan Indonesia (LPI) tingkat Nasional pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua Barat,b. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun anggaran 2013 PPKAD selaku BUD tanggal 18 Oktober 2013,c. 1 (satu) lembarfotocopy SK Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum daerah Nomor 043/SPD/DISPORA/20.18/I-IV/2013 Tahun 2013 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD selaku BUD tanggal 18 Aktober 2013;d. 1 (satu) lembar fotocopy Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor : 043/SPD/DISPORA/20.18/I-IV/2013 tanggal 18 Oktober 2013,e. 1 (satu) exemplar Fotocopy DPA SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua Barat tahun 2013;f. 1 (satu) rangkap fotocopy SK Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor 954/104/5/2013 tanggal 24 Mei 2013 tentang penunjukan/pengangkatan pejabat pengelolan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2013 di lingkungan SKPD Prov. PB dan lampiraannya;Tetap terlampir didalam berkas perkara;g. 2 (dua) lembar asli tembusan surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 007/SPM-TU/DISPORA/2013 tanggal 18 Oktober 2013, 1 (satu) lembar warna kuning dan 1 (satu) lembar warna putih,h. 1 (satu) lembarAsli Surat Perintah Membayar Tambah Uang Persediaan (TU) Nomor SPM : 007/SPM-TU/DISPORA/2013 TANGGAL 18 Oktober 2013,i. 1 (satu) lembarAsli Surat keterangan pengajuan SPP-TU tanggal 18 Oktober 2013 yang ditanda tangani oleh Ir. SILAS KAPISA, M.Si selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Papua Barat,j. 1 (satu) lembarAsli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU Nomor : 007/SPP-TU/DISPORA/2013 tanggal 18 Oktober 2013,k. 1 (satu) exemplar Asli Formulir RKA SKPD 2.2.1 Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat TA 2013 tertanggal 18 Oktober 2013,l. 2 (dua) rangkap Asli Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang Persedian (SPP-TU) Nomor : 007/SPP-TU/DISPORA/2013 tanggal 18 Oktober 2013,Dikembalikan Kepada yang berhak Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua Barat;m. Uang sejumlah Rp. 84.162.000,00 (delapan puluh empat juta seratus enam puluh dua ribu rupiah)yang terdiri dari uang sebesar Rp 68.162.000,00 (enam puluh delapan juta seratus enam puluh dua ribu rupiah)diserahkan melalui Penyidik pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan uang sebesar Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) yang dititipkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari;Dirampas untuk negara dengan cara disetorkan ke Kas Negara;8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah —
    Tanggal Dibacakan 21 April 2016
    Kaidah —
    Abstrak

  • Putusan terkait tidak ada

78
27