Putusan PN CIBINONG
220/Pdt.G/2018/PN Cbi

Putusan PN CIBINONG Nomor 220/Pdt.G/2018/PN Cbi
Tanggal 19 Maret 2019 — Penggugat:
Sugiarto
Tergugat:
1.BUPATI BOGOR
2.Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bogor
3.Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Bogor Cq. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
4.Kadin Penanaman Modal dan PTSP Kab. Bogor
5.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bogor
Turut Tergugat:
1.DPRD Kab. Bogor
2.Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Bogor
3.BPN Kabupaten Bogor
4.PT. Kereta Api Indonesia Persero
5.CAMAT KECAMATAN BOJONGGEDE
6.KEPALA DESA BOJONG GEDE

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat II, TUrut Tergugat V dan Turut Tergugat VI untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas bangunan permanen seluas 277 m2 yang terletak setempat dikenal dengan Jalan Raya Bojonggede No.22 Rt.03/Rw.10 Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.213, Surat Ukur No. 20396/1996 tercatat atas nama DARMINI seluas 55 M2 (lima puluh lima meter persegi) yang diperoleh berdasarkan Surat Pernyataan bersegel tertanggal 26 Juni Tahun 2000 dan Akta JUal Beli (AJB) No. 962/Bojonggede/1997 tertanggal 9 Mei 1997 dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Bojonggede seluas 222 m2;

3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan HUkum oleh Pemerintah (Onrecthmatige Overheidsdaad) terhadap Penggugat dengan secara bersama-sama memiliki andil dalam pembongkaran paksa bangunan permanen milik Penggugat dengan melanggar hak-hak sipil Penggugat, dengan perbuatannya :

- Tergugat I : Dengan perbuatannya melakukan pembiaran terhadap upaya Tergugat II dalam melakukan pembongkaran paksa terhadap bangunan milik Penggugat tanpa didasari dasar hukum yang jelas;

- Tergugat II : Dengan perbuatannya melakukan pembongkaran bangunan milik Penggugat dengan menggunakan perangkat Satpol PP Kabupaten Bogor secara melawan hukum;

- Tergugat III : Dengan perbuatannya menerbitkan surat Nomor : 503/2785 KP DKPP yang menyatakan bahwa ternyata tanah milik Penggugat berada di daerah aliran irigasi yang bertentangan dengan fakta di lapangan;

4. Menghukum Tergugat I, II, III untuk mengganti kerugian yang diderita Penggugat secara tanggung renteng, dengan nilai kerugian. Kerugian Materiil : Rusaknya bangunan sebesar Rp. 672.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh dua juta rupiah);

5. Menyatakan Para Turut Tergugat tunduk pada putusan ini;

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Tergugat secara tanggung renteng yaitu sebesar Rp.3.771.000,00 (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

7. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;