Putusan PT JAYAPURA
31/PID.TPK/2016/PT JAP

Putusan PT JAYAPURA Nomor 31/PID.TPK/2016/PT JAP
Tanggal 27 September 2016 —Identitas Pihak Tidak Dipublikasi

M E N G A D I L I :

- ? Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa/ Kuasa Hukum tersebut;

- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa Roy Letlora.S.P M.M, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer ;

2 Membebaskan Terdakwa Roy Letlora, S.P.,M.M dari dakwaan primer tersebut;

3 Menyatakan Terdakwa Roy Letlora S.P.,M.M terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama

sebagaimana dalam dakwaan subsider;

4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Roy Letlora, S.P. M.M, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar ? Rp 200.000.000,- (dua ratus juta) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana 3 (tiga) bulan kurungan;

5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

7 Menetapkan Barang Bukti berupa :

1 Permenkeu Nomor 55/PMK.07/2008 tanggal 22 April 2008 Tentang Penetapan Alokasi Dana Sarana dan Prasarana Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2008 Provinsi Papua Barat ;

2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 229/PMK.07/2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang alokasi Kurang Bayar Dana Sarana Dan Prasarana Infrastruktur Tahun 2008 ;

3 Surat Gubernur Papua Barat Nomor: 900/106/GPB/2010 Tanggal ? 28 Januari 2010 Tentang permohonan kekurangan pencairan dana sarana prasarana Tahap IV Tahun Anggaran 2008 ;

4 Surat Sekda Papua Barat Nomor : 900/30/SETDA-PB/2012 Tentang Pemindahan dana dan pemblokiran saldo rekening uang sebesar ? Rp. 78.907.877.152 (tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah) dari rekening 008428953 (Rekening Kas Umum Daerah ) Provinsi Papua Barat pada Bank BNI Cabang Manokwari ke Rekening nomor 150008508 An. PT. PUTRA PAPUA PERKASA ;

5. Fotocopy Nota Kredit RTGS REKENING KAS UMUM DAERAH (RKUD) Prov Papua Barat tertanggal 31 Desember 2011 yang diterbitkan oleh BNI Cabang Manokwari.

6. Fotocopy Rekening Koran An. Rekening Umum Kas Daerah ( RKUD) Prov Papua Barat dana masuk sebesar Rp. 78.907.877.152 (tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah) sumber dana dari KKPN Jakarta 2 ;

7. Fotocopy Rekening Koran An. Rekening Umum Kas Daerah ( RKUD) Prov Papua Barat MUTASI/PINDAH dana sebesar Rp. 78.907.877.152 (tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah) ;

8 Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI No: 01/LHP/XIX.MAN/01/2013 Tanggal? 18 Januari 2013 Atas Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2011 dan 2012.

9. 1 (satu) lembar copy di sahkan Laporan Panitia Kerja Belanja Ke Daerah Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat I/ Pembahasan RUU Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 Beserta Nota Keuangannya tanggal 20 September - 8 Oktober 2007 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ;

10. 1(satu) lembar copy di sahkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA 2008 Nomor 0004.0/071.03.2/-/2008 ;

11. 1 (satu) lembar copy di sahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2008 Nomor 0004.0/071.03.2/-/2008 IA. UMUM ;

12. 1 (satu) lembar copy di sahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2008 IB. UMUM ;

13. 1 (satu) lembar copy di sahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran II. Rincian Pengeluaran (Ribuan Rupiah) ;

14. 1 (satu) lembar copy di sahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2008 III. Rencana Penarikan Pengeluaran dan Perkiraan Penerimaan ;

15. 1 (satu) lembar copy di sahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 2008 IV. Catatan ;

1 . 1 (satu) lembar copy di sahkan Dana Otonomi Khusus Penyeimbang Surat Perintah Membayar tanggal 16-06-2008 Nomor: 00240/PK.3.3/SAPRAS/ 2008;

17. 1 (satu) lembar copy di sahkan Surat Pernyataan Ringkasan Penggunaan Dana Nomor: SPRPD-430/PK.3/2008 tanggal 16 Juni 2008

18. 1 (satu) lembar copy di sahkan Lampiran Surat Perintah Membayar (SPM) Dana Sarana dan Prasarana Prov Papua Barat TA 2008 ;

19. 1 (satu) lembar copy di sahkan Surat Permintaan Pembayaran No: SPP-0430/PK.3/2008 tanggal 16 juni 2008 ;

20. 1 (satu) lembar copy di sahkan Lampiran Surat Permintaan Pembayaran Dana Sarana dan Prasarana Provinsi Papua Barat Tahap I (15 %) No: SPP-430/PK.3/2008 tanggal 16 Juni 2008;

2 . 1 (satu) lembar copy di sahkan surat Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia ? No: 902/350/BAKD tanggal 12 Juni 2008 perihal "Penyaluran Alokasi Dana Sarana dan Prasarana Provinsi Papua Barat TA 2008" kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Dep. Keuangan ;

2 . 1 (satu) lembar copy di sahkan Dana Otonomi Khusus Penyeimbang Surat Perintah Membayar Nomor: 00383/PK.3.3/SARPRAS/2008 tanggal ? 10-11-2008;

23. 1 (satu) lembar copy di sahkan Surat Pernyataan Ringkasan Penggunaan Dana Nomor: SPRPD-0876/PK.3/2008 tanggal 10 Nopember 2008 ;

2 . 1 (satu) lembar copy di sahkan Lampiran Surat Perintah Membayar (SPM) Dana Sarana dan Prasarana Prov Papua Barat TA 2008 tanggal ? 10 Nopember 2008 ;

25. 1 (satu) lembar copy di sahkan Surat Permintaan Pembayaran Nomor: SPP-0876/PK.3/2008 tanggal 10 Nopember 2008 ;

2 . 1 (satu) lembar copy di sahkan Lampiran Surat Permintaan Pembayaran Dana Penyesuaian Lainnya Tahap II, NOMOR: SPP-0876/PK.3/2008 tanggal ? 10 Nopember 2008 ;

27. 1 (satu) lembar copy di sahkan surat Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Departemen Dalam Negeri Nomor: 905/690/BAKD tanggal 24 Oktober 2008 perihal Pertimbangan Penyaluran Dana Sarana dan Prasarana Provinsi Papua Barat Tahap II dan III TA 2008 kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan RI ;

2 . 1 (satu) lembar copy di sahkan Dana Otonomi Khusus Penyeimbang Surat Perintah Membayar Nomor: 00418/PK.3.3/SAPRAS/2008 tanggal? 22-12-2008 ;

29. 1 (satu) lembar copy di sahkan Surat Pernyataan Ringkasan Penggunaan Dana Nomor: SPRPD-1096/PK.3/2008 tanggal 22 Desember 2008 ;

3 . 1 (satu) lembar copy di sahkan Lampiran Surat Perintah Membayar (SPM) Dana Sarana dan Prasarana Prov Papua Barat TA 2008 tanggal ? 22 Desember 2008 ;

31. 1 (satu) lembar copy di sahkan Surat Permintaan Pembayaran Nomor: SPP-1096/PK.3/2008 tanggal 22 Desember 2008 ;

3 . 1 (satu) lembar copy di sahkan Lampiran Surat Permintaan Pembayaran Dana Penyesuaian Lainnya Tahap III Nomor: SPP-1096/PK.3/2008 tanggal? 22 Desember 2008.

33. 1 (satu) lembar copy di sahkan surat a.n. Menteri Dalam Negeri Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 903/1068/BAKD tanggal 15 Desember 2008 kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan

34. 1 (satu) lembar copy di sahkan Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor: S-628B/PK/2008 tanggal 24 Desember 2008 hal: Rencana Penyaluran Dana Sarana dan Prasarana Papua Barat Tahap IV kepada Direktur Jenderal BAKD Departemen Dalam Negeri Jakarta ;

35. 1 (satu) lembar copy di sahkan Laporan Panitia Kerja Transfer Ke Daerah dalam Rangka Pembicaraan Tingkat I/ Pembahasan RUU Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 Beserta Nota Keuangannya tanggal 5 s.d. 11 Oktober 2010.

3 . 1 (satu) lembar copy di sahkan Surat Menteri Keuangan RI Nomor: ? S-652/MK.07/2010 tanggal 8 Desember 2010 Hal: Permintaan review oleh aparat pengawas BPKP atas peggunaan Dana Sarana Provinsi Papua Barat TA. 2008 ;

37. 4 (empat) lembar copy di sahkan Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: S-631/K/D4/2011 tanggal 31 Mei 2011 Hal: Hasil Reviu Penggunaan Dana Sarana dan Prasarana (DSP) Provinsi Papua Barat TA. 2008 ;

38. 1 (satu) lembar copy di sahkan Surat Menteri Keuangan RI Nomor: S-416 / MK.07/2011 tanggal 25 Juli 2011 Hal: Jadwal pertemuan Menteri Keuangan dan Banggar DPR-RI tentang hasil riviu BPKP atas penggunaan Dana Sarana dan Prasarana Infrastruktur Provinsi Papua Barat TA 2008 ;

39. 1 (satu) lembar copy di sahkan Surat Dewan Perwakilan Rakyat RI Nomor: 164/BA/DPR RI/XII/2011 tanggal 8 Desember 2011 Hal: Persetujuan atas

Penggunaan Dana Sarana dan Prasarana Infrastruktur Papua Barat TA. 2008 ;

40. 1 (satu) lembar copy di sahkan Surat Dewan Perwakilan Rakyat RI Nomor: AG/10837/DPR RI/XII/2011 tanggal 13 Desember 2011 Hal: Persetujuan atas Penggunaan Dana Sarana dan Prasarana Infrastruktur Papua Barat TA. 2008 ;

41. 1 (satu) lembar copy di sahkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 Nomor: 0002/999-05.6.09/00/2011 Revisi ke-5 tanggal 20 Desember 2011.

4 . 1 (satu) lembar copy di sahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 Nomor: 0002/999-05.6.09/00/2011 IA. UMUM tanggal? 20 Desember 2011;

43. 1 (satu) lembar copy di sahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 Nomor: 0002/999-05.6.09/00/2011 II. Rincian Pengeluaran (Ribuan Rupiah) tanggal 20 Desember 2011.

44. 1 (satu) lembar copy di sahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 Nomor: 0002/999-05.6.09/00/2011 III. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan tanggal 20 Desember 2011.

4 . 1 (satu) lembar copy di sahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 Nomor: 0002/999-05.6.09/00/2011 IV. CATATAN tanggal ? 20 Desember 2011.

46. 1 (satu) lembar copy di sahkan Surat Keputusan Penetapan Rincian Transfer ke Daerah Kurang Bayar Dana Sarana Prasarana Prov.Papua Barat TA 2008 Dalam APBN-P TA 2011 Nomor: SK-30/PK/2011 tanggal 27 Desember 2011;

47. 1 (satu) lembar copy di sahkan Daftar Kurang Bayar Dana Sarana Prasarana Prov. Papua Barat TA 2008 Dalam APBN-P TA 2011 tanggal 27 Desember 2011;

48. 1 (satu) lembar copy di sahkan Penetapan Rincian Transfer Ke Daerah Dana Penyesuaian Lainnya TA 2011 tanggal 27 Desember 2011;

49. 1 (satu) lembar copy di sahkan NSS: 17786525A Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Negara tanggal 28-12-2011 Nomor: 933896W/019/110 Tahun Anggaran 2011, Nomor SPM: 48001/PK.25/KBSP/2011 tanggal 27-12-2011 Satker: 999202 Transfer Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian;

50. 1 (satu) lembar copy di sahkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: SPTB-48001/PK25/2011 tanggal 27 Desember 2011.

51. 1 (satu) lembar copy di sahkan Lampiran : Surat Perintah Membayar Nomor: 48001 tanggal 27-12-2011.

52. 1 (satu) lembar copy di sahkan Surat Permintaan Pembayaran Nomor: SPP: 48001/PK25/2011 tanggal 27 Desember 2011.

53. 1 (satu) lembar copy di sahkan Lampiran Kurang Bayar Dana Sarana dan Prasarana TA 2008 Nomor: SPP/48001/PK25/2011 tanggal 27 Desember 2011.

5 . Surat Gubernur Papua Barat Nomor: 900/106/GPB/2010 Tanggal ? 28 Januari 2010 Tentang permohonan kekurangan pencairan dana sarana prasarana Tahap IV Tahun Anggaran 2008 ;

55. Fotocopy Nota Kredit RTGS REKENING KAS UMUM DAERAH (RKUD) Prov Papua Barat tertanggal 31 Desember 2011 yang diterbitkan oleh BNI Cabang Manokwari.

5 . Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI No: 01/LHP/XIX.MAN/01/2013 Tanggal ? 18 Januari 2013 Atas Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2011 dan 2012.

57. Akte Pendirian PT. Putra Papua Perkasa dan perubahannya

58. Kontrak dan surat-surat lainnya

? 59. Kartu Contoh Tanda-tangan (KCT) PT. Putra Papua Perkasa.

dikembalikan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Manokwari untuk dipergunakan dalam perkara nomor: 4/Pid-Sus-TPK /2016/PN Mnk atas nama Terdakwa RICO SIA ;

8 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada tingkat banding sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).