Putusan PN PEMATANG SIANTAR
33/Pdt.G/2019/PN Pms

Putusan PN PEMATANG SIANTAR Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Pms
Tanggal 24 Oktober 2019 — Penggugat:
Nursinta Manik
Tergugat:
Jumita Vani Timbul Sidabutar

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi:

• Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Akta Hibah No. 424/2014 Pada tanggal 14 Agustus 2014 yang diperbuat oleh Dharma Serpin Purba, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Pematang Siantar berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1155 adalah Sah menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum atas kesalahannya yang tidak adanya itikad baik untuk memberikan nafkah kepada Penggugat;
4. Menyatakan batal Akta Hibah Nomor 424/2014 tertanggal 14 Agustus 2014 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Dharma Serpin Purba, SH;
5. Menyatakan sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan Permanen berbentuk rumah dengan luas tanah 184 M2(Seratus Delapan Puluh Empat Meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1155 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Pematangsiantar tanggal 28 Mei 2007, tercatat atas nama pemegang hak Nursinta Manik,yang terletak di Lorong 29, Kel. Siopat Suhu, Kec. Siantar Timur, Kota Pematangsiantar dengan batas-batas sebagai berikut:
   -Sebelah Timur Berbatasan dengan : Tanah Negara.
   -Sebelah Barat Berbatasan dengan : Tanah Negara.
   -Sebelah Selatan Berbatasan dengan : Jalan/ Lorong 29.
   -Sebelah Utara Berbatasan dengan : Tanah Negara.
   Adalah sah secara hukum milik Penggugat;
6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan tanah terperkara berikut bangunan permanen berbentuk rumah diatasnya kembali kepada Penggugat seluas 184 M2(Seratus Delapan Puluh Empat Meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1155, dengan batas-batas sebagai berikut:
   - Sebelah Timur Berbatasan dengan : Tanah Negara.
   -Sebelah Barat Berbatasan dengan : Tanah Negara.
   -Sebelah Selatan Berbatasan dengan : Jalan/ Lorong 29.
   -Sebelah Utara Berbatasan dengan : Tanah Negara.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangson) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.026.000.- (satu juta dua puluh enam ribu rupiah);
9. Menghukum Tergugat untuk mematuhi putusan ini;
10. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;