Putusan PN LIMBOTO
6/Pid.Pra/2019/PN Lbo

Putusan PN LIMBOTO Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Lbo
Tanggal 11 Nopember 2019 — Pemohon:
EFENDI TALUDIO
Termohon:
Kapolda Gorontalo cq Dir.Reskrim Umum Polda Gorontalo Cq Penyidik pada Diirektorat Reserse Kriminal Umum Polda Gorontalo

M E N G A D I L I :

1. Menerima Keseluruhan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan bahwa penetapan tersangka oleh TERMOHON berkenaan dengan peristiwa pidana sebagaimana dinyatakan dalam penetapan sebagai Tersangka terhadap diri Pemohon yang diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 KUHP adalah tidak sah oleh karenanya penyidikan aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan oleh karena itu di perintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Sp.SIDIK/273.a/XII/2018/Ditreskrimsus Tanggal 6 Desember 2018 dan Sp Sidik/137.a/X/2019/Ditreskrimsus, tanggal 8 Oktober 2019, dan S.Tap/22/X/2019/Ditreskrimsus tanggal 8 Oktober 2019 adalah tidak sah;
3. Memerintahkan Termohon mencabut surat penetapan tersangka;
4. Menyatakan menurut hukum tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka yang melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Sp.SIDIK/273.a/XII/2018/Ditreskrimsus Tanggal 6 Desember 2018 dan Sp Sidik/137.a/X/2019/Ditreskrimsus, tanggal 8 Oktober 2019, dan S.Tap/22/X/2019/Ditreskrimsus tanggal 8 Oktober 2019 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya Penetapan Tersangka aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Memerintahkan Penghentian Penyidikan Perkara atau mengeluarkan SP3;
6. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan Tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;
7. Menyatakan bahwa perbuatan Pemohon bukanlah perbuatan melanggar hukum tindak pidana korupsi
8. Membebankan biaya perkara kepada Termohon sebesar NIHIL;