Putusan PN MATARAM
4/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Putusan PN MATARAM Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr
Tanggal 30 April 2018 — Penuntut Umum:
I N. WASITA TRIANTARA, SH., M.Hum
Terdakwa:
AYUNAN

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa AYUNAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan terdakwa AYUNAN dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa AYUNAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ?Korupsi ? ;
4. Menjatuhkan Pidana Penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa AYUNAN selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan Masa Penahanan Kota yang telah dijalani oleh Terdakwa AYUNAN dikurangkan seluruhnya dari masa Pidana Penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa AYUNAN tetap berada dalam tahanan kota ;
7. Menetapkan agar Barang Bukti berupa :

1. Uang Tunai sejumlah Rp. 3.370.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

2.Uang Tunai sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

3.Uang Tunai sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Dirampas untuk disetrokan ke Kas Desa Pejaring, Kecamatan Sakre Barat, Kabupaten Lombok Timur ;

1. Berita Acara Kesepakatan Penggunaan dan Pembayaran / Sumbangan Masyarakat Melalui Pembuatan Surat Dasar Tanah Sebagai Syarat Pembuatan Sertifikat Prona Tahun 2016 dan Daftar Hadir Rapat Rapat / Musyawarah Kesepakatan Penggunaan Dana Pembayaran / Sumbangan Masyarakat Melalui Pembuatan Surat Dasar Tanah Sebagai Syarat Pembuatan Sertifikat Prona Tahun 2016 Desa Pejaring Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur.
2. Peraturan Desa Pejaring Nomor : 02 Tahun 2016, tentang Pungutan Administrasi Surat Menyurat tahun Anggaran 2016.
3. Surat Nomor : 015/23/Des.PJR/2015, Tanggal 30 Maret 2015, Hal Permohonan Sertifikat Prona beserta Daftar Nama ? Nama Peserta prona Desa Pejaring, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur 2015.
4. Keputusan Kepala Desa Pejaring Nomor : 188/02/Des.Pej/II/2016, Tanggal 15 Februari 2016, tentang Penetapan Nama ? Nama Pendaftar Prona tahun 2016, Desa Pejaring, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur.
5. Surat Keputusan Kepala Desa Pejaring Nomor : 188/01/Des.Pej/2016, Tanggal 11 Januari 2016, tentang Pengangkatan Dan Penetapan Tim Pelaksana Penerbitan Sertifikat Prona Desa Pejaring Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 beserta Lampiran Keputusan Kepala Desa Pejaring Nomor : 188/01/Des.Pej/2016, Tanggal 11 Januari 2016.
6. Copy Legalisir Surat Perintah Nomor : 090/01/DES.PEJ/2016, tanggal 16 Februari 2016 untuk Melaksanakan Tugas Dalam Rangka Proses Permohonan Sertifikat Prona Masyarakat Desa Pejaring Tahun 2016.
7. Keputusan Kepala Desa Pejaring Nomor : 800/05/DESA PEJ/2012, Tanggal 13 September 2012, tentang Pengangkatan Kepala ? Kepala Urusan Desa Pejaring Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur beserta Lampiran Keputusan Kepala Desa Nomor : 800/05/DESA PEJ/2012, Tanggal 13 September 2012, tentang Pengangkatan Kepala ? Kepala Urusan Desa Pejaring Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur Periode tahun 2012 ? 2018.
8. Copy Legalisir Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/406/PMPD/2012, tanggal 4 ? 6 ? 2012, tentang Pemberhentian Pejabat Sementara Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Pejaring Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur Periode 2012-2018.
9. Surat legalisir Nomor: 005/ /Des. Pej/I/2017 perihal pemberitahuan melengkapi biaya administrasi, tanggal 21 Januari 2017, yang ditandatangani oleh Ayunan sebagai Kepala Desa Pejaring;
10. Surat Perintah legalisir Nomor 090/01/DES-PEJ/2016 tanggal 16 Pebruari 2016, dari Ayunan sebagai Kepala Desa Pejaring memerintahkan kepada Masjudin untuk memungut dan menyimpan biaya administrasi penerbitan sertipikat Prona;
11. Fotocopy legalisir Data Pengembalia Uang Masyarakat Pemohon Sertifikat Prona Desa Pejaring Kecamatan Sakra Barat Tahun Anggaran 2016;
12. Kwitansi pengembalian dana/uang Prona dari Bendahara Desa Pejaring kepada Kaur Pemerintahan Desa Pejaring;
13. Nota pembayaran pembuatan patok pal batas sebesar Rp. 2.080.000,- (dua juta delapan puluh ribu rupiah);
14. Nota pembelian pulsa internet tanggal 03 September 2016;
15. Nota pembelian pulsa internet tanggal 30 Agustus 2016;
16. Nota pembelian token listrik nomor 478038567;
17. Nota pembelian ATK tanggal 26 pebruari 2016;
18. Nota pembelian modem internet tanggal 23 Agustus 2016;
19. Nota pembelian bola voli tanggal 19 April 2016;
20. Nota pembelian materai tanggal 16 Maret 2016

Dikembalikan ke Kantor Kepala Desa Pejaring, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur

1. Copy Legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur Nomor:07/SK-52.03/I/2016 Tanggal 19 Januari 2016 Tentang Penetapan Lokasi Desa Kelurahan Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Dalam rangka Prona Tahun Anggaran 2016 di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur.
2. Copy Legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur Nomor:13.d/SK-52.03/III/2016 tanggal 14 Maret 2016 Tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur Nomor : 12/SK-52.03/II/2016 Tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan Pengumpulan data Yuridis, Pengukuran Bidang Tanah, Panitia ?A? Dalam Kegiatan Legalisasi Aset/Sertifikat Hak Atas Tanah Tahun Anggaran 2016 di Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur.

Dikembalikan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur

1. 1 (satu) Buah Sertipikat Hak Milik No. 00059, atas nama MAHNEP.

Dikembalikan kepada MAHNEP

1. 1 (satu) Buah Sertipikat Hak Milik No. 00117, atas nama HASANUDIN.

Dikembalikan kepada HASANUDIN

1. 1 (satu) Buah Sertipikat Hak Milik No. 00112, atas nama AHMAD RIFA?I.

Dikembalikan kepada AHMAD RIFA?I

1. 1 (satu) Buah Sertipikat Hak Milik No. 00104, atas nama HARNIWATI.

Dikembalikan kepada HARNIWATI

1. 1 (satu) Buah Sertipikat Hak Milik No. 00137, atas nama SUARNO

Dikembalikan kepada SUARNO

1. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah besar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah ;