1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN JAKARTA SELATAN

Putusan PN JAKARTA SELATAN
67/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel.

    Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 67/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel.
    Tanggal 4 Agustus 2015 —
    Nomor 67/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel.
    Para Pihak DAHLAN ISKAN. Beralamat di Ketintang Baru Selatan VII/AA-18 RT.010/RW.003, Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Prof Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H.,M.Sc.; Pieter Talaway, S.H.,CN.,M.B.A.; Agus Dwiwarsono, S.H.,M.H.; Zulkarnaen Yunus, S.H.,M.H.; Widodo Iswantoro, S.H.; Mansur Munir, S.H.; Arfa Gunawan, S.H.; Adria Indra Cahyadi, S.H., M.H, Edy Mulyono,S.H.; Deni Aulia Ahmad, S.H.; Rozy Fahmi, S.H.; Sururudin, S.H.; Nur Syamsiati Duha, S.H.; Gugum Ridho Putra, S.H.; Bayu Nugroho, S.H. dan Muhammad Dzul Ikram, S.H. adalah para Advokat dan/atau konsultan hukum pada kantor hukum IHZA & IHZA LAW FIRM beralamat di 88@Kasablanka Office Tower, Tower A lantai 19 kota Kasablanka, Jalan Casablanca Kav. 88 Kuningan, Jakarta Selatan. berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 055/YAR-NG/SK/IV/15, tanggal 11 Juni 2015, selanjutnya disebut sebagai ..................................................................................PEMOHON; M e l a w a n : KEPALA KEJAKSAAN TINGGI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA Cq. ASISTEN TINDAK PIDANA KHUSUS, beralamat di Jalan HR. Rasuna Said No. 2, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai..................TERMOHON;
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi
    Kata Kunci PRAPERADILAN
    Tahun 2015
    Tanggal Register 2 Juli 2015
    Lembaga Peradilan PN JAKARTA SELATAN
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Lendriaty Janis
    Amar Kabul
    Catatan Amar M E N G A D I L I :DALAM EKSEPSI :- Menolak Eksepsi dari Termohon Praperadilan;DALAM POKOK PERKARA :1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Prin-752/O.1/Fd.1/06/2015 tanggal 5 Juni 2015 yang menetapkan Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon terkait peristiwa Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 9, Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang?Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penetapan aquo adalah tidak mempunyai kekuatan mengikat;3. Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait peristiwa Pidana sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 9, Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang?Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum, dan oleh karenanya Penyidikan aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;4. Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah ;5. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon;6. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Negara;
    Tanggal Musyawarah —
    Tanggal Dibacakan 4 Agustus 2015
    Kaidah —
    Abstrak

  • Putusan terkait tidak ada

1010
917