Putusan PT MEDAN
216/PID/2016/PT MDN

Putusan PT MEDAN Nomor 216/PID/2016/PT MDN
Tanggal 26 Mei 2016 —Pembanding/Terdakwa : ALUIGAMUATA TELAUMBANUA ALS AMA FEDI Diwakili Oleh : GABRIELI GIAWA, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : SATRIA DHARMA PUTRA ZEBUA, SH
Terbanding/Penuntut Umum I : Riachad SP. Sihombing, SH

MENIMBANG, BAHWA PERMINTAAN BANDING DARI JAKSA PENUNTUT UMUM DAN PENASIHAT HUKUM TERDAKWA TELAH DIAJUKAN DALAM TENGGANG WAKTU DAN MENURUT TATA CARA SERTA SYARAT-SYARAT YANG DITENTUKAN OLEH UNDANG-UNDANG, OLEH KARENA ITU PERMOHONAN BANDING TERSEBUT SECARA FORMAL DAPAT DITERIMA;

MENIMBANG, BAHWA SETELAH MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING MEMPELAJARI DENGAN SEKSAMA BERKAS PERKARA YANG DIMOHONKAN BANDING OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DAN PENASIHAT HUKUM TERDAKWA YANG TERDIRI DARI BERITA ACARA PEMERIKSAAN DARI PENYIDIK, BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERSIDANGAN PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI BERIKUT SURAT YANG TIMBUL DIPERSIDANGAN BERHUBUNGAN DENGAN PERKARA INI DAN TURUNAN RESMI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI NOMOR : 174/PID.B/2015/PN.GST, TANGGAL 8 MARET 2016, MEMORI BANDING DARI PENASIHAT HUKUM TERDAKWA DAN KONTRA MEMORI BANDING DARI JAKSA PENUNTUT UMUM, BERPENDAPAT BAHWA PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA YANG MENDASARI PUTUSANNYA MENGENAI TELAH TERBUKTINYA SECARA SAH DAN MEYAKINKAN KESALAHAN TERDAKWA SEBAGAIMANA YANG DIDAKWAKAN KEPADANYA DAN HUKUMAN YANG DIJATUHKAN TELAH TEPAT DAN BENAR SESUAI KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU, SEHINGGA MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING MENGAMBIL ALIH PERTIMBANGAN TERSEBUT SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN SENDIRI DALAM MEMUTUS PERKARA INI DITINGKAT BANDING;

MENIMBANG, BAHWA BERDASARKAN PERTIMBANGAN TERSEBUT DIATAS, MAKA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI NOMOR : 174/PID.B/2015/PN.GST, TANGGAL 8 MARET 2016, YANG DIMINTAKAN BANDING TERSEBUT DAPAT DIPERTAHANKAN DAN DIKUATKAN;

MENIMBANG, BAHWA DALAM PERKARA INI TERDAKWA TELAH DILAKUKAN PENAHANAN YANG SAH, MAKA MASA PENAHANAN TERSEBUT HARUS DIKURANGKAN SELURUHNYA DARI PIDANA YANG DIJATUHKAN;

MENIMBANG, BAHWA OLEH KARENA TERDAKWA DITAHAN DAN PENAHANAN TERHADAP TERDAKWA DILANDASI ALASAN YANG CUKUP, MAKA PERLU DITETAPKAN AGAR TERDAKWA BERADA DALAM TAHANAN;

MENIMBANG, BAHWA OLEH KARENA TERDAKWA DINYATAKAN BERSALAH DAN DIPIDANA, MAKA DIBEBANI UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA YANG TIMBUL DIKEDUA TINGKAT PERADILAN;

MEMPERHATIKAN PASAL 340 KUHPIDANA JO. PASAL 55 AYAT (1) KUHPIDANA, PASAL 193 (1) KUHAP DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAIN YANG BERSANGKUTAN;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli nomor : 174/Pid.B/2015/PN.Gst, tanggal 8 Maret 2016, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan hukuman yang dijatuhkan telah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai dasar pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli nomor : 174/Pid.B/2015/PN.Gst, tanggal 8 Maret 2016, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 340 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana, Pasal 193 (1) KUHAP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;