Putusan PT PADANG
92/PDT/2020/PT PDG

Putusan PT PADANG Nomor 92/PDT/2020/PT PDG
Tanggal 24 Juni 2020 —Pembanding/Tergugat I : Politeknik Pelayaran Sumatera Barat
Pembanding/Tergugat II : Pemerintah RI, Cq. Menteri Perhubungan RI, Cq. Direktur Politeknik Pelayaran Sumatera Barat
Terbanding/Penggugat : YUSNELLI GAMI
Turut Terbanding/Tergugat III : HAYATI INDUSWARI

MENGADILI

• MENERIMA PERMOHONAN BANDING DARI PARA PEMBANDING SEMULA SEBAGAI PARA TERGUGAT A DAN TERGUGAT B TERSEBUT;
• MEMPERBAIKI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PARIAMAN NOMOR 47/PDT.G/2019/PN PMN TANGGAL 5 MARET 2020, YANG DIMOHONKAN BANDING PADA AMAR PUTUSAN ANGKA 1 SEHINGGA AMAR SELENGKAPNYA BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT :

DALAM EKSEPSI;

• MENOLAK EKSEPSI TERGUGAT UNTUK SELURUHNYA;

DALAM POKOK PERKARA;

1. MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT SEBAGIAN;

2. MENYATAKAN TANAH, DAN BERIKUT BANGUNAN YANG ADA DIATASNYA SEBAGAIMANA DIMAKSUDKAN DALAM SHM NO.533/DESA TIRAM TAPAKIS, GAMBAR SITUASI TANGGAL 27 SEPTEMBER 1988, SELUAS 1.250 M2 ADALAH MERUPAKAN HARTA MILIK PENGGUGAT BERSAMA EDI YARMEN;

1. MENYATAKAN TANAH, DAN BERIKUT BANGUNAN YANG ADA DIATASNYA, ADALAH

MERUPAKAN TANAH YANG TELAH DIPLOTTING OLEH TERGUGAT A UNTUK LAHAN/SARANA PEMBANGUNAN POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT;

4 .MENYATAKAN TANAH MILIK PENGGUGAT SEBAGAIMANA DIMAKSUDKAN DALAM SHM NO.533/DESA TIRAM TAPAKIS, GAMBAR SITUASI TANGGAL 27 SEPTEMBER 1988, SELUAS 1.250 M2 TERSEBUT, TELAH DIBEBASKAN DAN DIBAYAR GANTI RUGINYA OLEH TERGUGAT A;

5. .MENYATAKAN BANGUNAN MILIK YANG ADA DIATAS TANAH SEBAGAIMANA DIMAKSUDKAN DALAM SHM NO.533/DESA TIRAM TAPAKIS, GAMBAR SITUASI TANGGAL 27 SEPTEMBER 1988, SELUAS 1.250 M2 ADALAH MURNI MERUPAKAN HARTA MILIK PENGGUGAT, YANG MANA SAMPAI SAAT INI BELUM DIBAYARKAN GANTI RUGINYA OLEH TERGUGAT A;

6. MENYATAKAN BANGUNAN MILIK PENGGUGAT TERSEBUT PADA SAAT INI TELAH

TERMASUK KE DALAM WILAYAH TERRITORIAL POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA

BARAT;

7 .MENYATAKAN PERBUATAN TERGUGAT C, YANG BEGITU SAJA MENGKLAIM KEPEMILIKAN BANGUNAN YANG ADA DIATAS TANAH SEBAGAIMANA DIMAKSUDKAN DALAM SHM NO.533/DESA TIRAM TAPAKIS, GAMBAR SITUASI TANGGAL 27 SEPTEMBER 1988, SELUAS 1.250 M2, ADALAH MERUPAKAN PERBUATAN TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM;

8. MENYATAKAN PERBUATAN TERGUGAT A, YANG SAMPAI SAAT INI TIDAK MEMBAYAR DAN MENYERAHKAN GANTI RUGI BANGUNAN MILIK PENGGUGAT TERSEBUT SEBESAR RP.113.415.000,- (SERATUS TIGA BELAS EMPAT RATUS LIMA BELAS RIBU RUPIAH) ADALAH MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

9 .MENYATAKAN BATAL, LUMPUH DAN TIDAK BERKEKUATAN HUKUM, SEGALA BENTUK TRANSAKSI HAK YANG DILAKUKAN PARA TERGUGAT ATAS BANGUNAN MILIK PENGGUGAT TERSEBUT, BERIKUT DENGAN SEGALA TURUNANNYA;

10 .MENGHUKUM PARA TERGUGAT A DAN TERGUGAT B SECARA TANGGUNG RENTENG (HOFFDELIJKE) UNTUK MENYERAHKAN ATAU MEMBAYARKAN UANG GANTI RUGI BANGUNAN TERSEBUT KEPADA PENGGUGAT, YAITU SEBESAR RP.113.415.000,- (SERATUS TIGA BELAS EMPAT RATUS LIMA BELAS RIBU RUPIAH) SECARA TUNAI DAN SEKETIKA BEGITU PUTUSAN DALAM PERKARA INI MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP (INKRACHT VANGEWEIJSDE);

11. MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELEBIHNYA;

1. MENGHUKUM PARA PEMBANDING I DAN II SEMULA PARA TERGUGAT A DAN TERGUGAT B SECARA TANGGUNG RENTENG UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA DALAM KEDUA TINGKAT PERADILAN YANG DALAM TINGKAT BANDING DITETAPKAN SEJUMLAH RP 150.000( SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH ) .

MENGADILI

• Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula sebagai Para Tergugat A dan Tergugat B tersebut;
• Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 47/Pdt.G/2019/PN Pmn tanggal 5 Maret 2020, yang dimohonkan banding pada amar putusan angka 1 sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

• Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2. Menyatakan tanah, dan berikut bangunan yang ada diatasnya sebagaimana dimaksudkan dalam SHM No.533/Desa Tiram Tapakis, Gambar Situasi tanggal 27 September 1988, seluas 1.250 M2 adalah merupakan harta milik Penggugat bersama Edi Yarmen;

1. Menyatakan tanah, dan berikut bangunan yang ada diatasnya, adalah

merupakan tanah yang telah diplotting oleh Tergugat A untuk lahan/sarana pembangunan Politeknik Pelayaran Sumatera Barat;

4 .Menyatakan tanah milik Penggugat sebagaimana dimaksudkan dalam SHM No.533/Desa Tiram Tapakis, Gambar Situasi tanggal 27 September 1988, seluas 1.250 M2 tersebut, telah dibebaskan dan dibayar ganti ruginya oleh Tergugat A;

5. .Menyatakan bangunan milik yang ada diatas tanah sebagaimana dimaksudkan dalam SHM No.533/Desa Tiram Tapakis, Gambar Situasi tanggal 27 September 1988, seluas 1.250 M2 adalah murni merupakan harta milik Penggugat, yang mana sampai saat ini belum dibayarkan ganti ruginya oleh Tergugat A;

6. Menyatakan bangunan milik Penggugat tersebut pada saat ini telah

termasuk ke dalam wilayah territorial Politeknik Pelayaran Sumatera

Barat;

7 .Menyatakan perbuatan Tergugat C, yang begitu saja mengklaim kepemilikan bangunan yang ada diatas tanah sebagaimana dimaksudkan dalam SHM No.533/Desa Tiram Tapakis, Gambar Situasi tanggal 27 September 1988, seluas 1.250 M2, adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

8. Menyatakan perbuatan Tergugat A, yang sampai saat ini tidak membayar dan menyerahkan ganti rugi bangunan milik Penggugat tersebut sebesar Rp.113.415.000,- (seratus tiga belas empat ratus lima belas ribu rupiah) adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

9 .Menyatakan batal, lumpuh dan tidak berkekuatan hukum, segala bentuk transaksi hak yang dilakukan para Tergugat atas bangunan milik Penggugat tersebut, berikut dengan segala turunannya;

10 .Menghukum para Tergugat A dan Tergugat B secara tanggung renteng (hoffdelijke) untuk menyerahkan atau membayarkan uang ganti rugi bangunan tersebut kepada Penggugat, yaitu sebesar Rp.113.415.000,- (seratus tiga belas empat ratus lima belas ribu rupiah) secara tunai dan seketika begitu putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht vangeweijsde);

11. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

1. Menghukum Para Pembanding I dan II semula Para Tergugat A dan Tergugat B secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000( seratus lima puluh ribu rupiah ) .