Putusan PN BENGKULU
107/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Putusan PN BENGKULU Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 13 Maret 2019 — Penuntut Umum:
NOVITA, SH.
Terdakwa:
Ir. ADI ARGHAPOSA BIN MASDUKI WIRASUGENA

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Ir. Adi Arghaposa Bin Masduki Wiraseguna dengan identitas tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Primair;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair tersebut ;

3. Menyatakan Terdakwa Ir. Adi Arghaposa Bin Masduki Wiraseguna telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan ? tindak pidana Korupsi secara bersama-sama? sebagaimana dakwaan Kesatu subsidair;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena salahnya dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- ( Lima Puluh Juta Rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 ( satu ) bulan.

5. Menghukum Terdakwa Ir.Adi Arghaposa Bin Masduki Wiraseguna Untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 71.556.563,- ( Tujuh Puluh Satu Juta Lima ratus lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tiga rupiah ) dengan memperhitungkan uang yang telah dititipkan melalui Rekening Pemerintah lainnya ( RPL) Kejaksaan Negeri Bengkulu pada Bank BRI, sebesar Rp. 71.556.563,- ( Tujuh Puluh Satu Juta Lima ratus lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tiga rupiah ) yang dilakukan dengan cara merampasnya untuk Negara dan diperhitungkan sebagai Pengganti Kerugian Keuangan negara.

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

7. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

8. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 4 (empat) lembar photo copy Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor :1059/KPTS/M/2016 tentang pengangkatan atasan/atasan langsung/pembantu atasan langsung kuasa pengguna anggaran/barang dan pejabat perbendaharaan satuan kerja dilingkungan direktorat jenderal cipta karya kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat tanggal 30 desember 2016.

2. 1 (satu) bundel asli Berita acara Hasil Pelelangan Jasa Konsultasi Nomor: 09 /RANPERDA.BU / ULP.BKL-POKJA12/ PSPLP/2017 tanggal 29 Maret 2017.

3. 1 (satu) lembar photo copy Berita Acara Hasil Penilaian administrasi Nomor: 04/RANPERDA.BU/ULP.BKL-POKJA12 /PSPLP/2017 tanggal 17 Maret 2017.

4. 1 (satu) lembar photo copy Berita Acara Hasil Penilaian Biaya Nomor : 05 / RANPERDA.BU / ULP.BKL-POKJA12/ PSPLP/2017 tanggal 20 Maret 2017.

5. 1 (satu) bundel photo copy Keputusan ULP Bengkulu Kementerian PUPR Nomor: 2/KPTS/ULP-7/2017 tentang penugasan POKJA XII Satker Pengembangan sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Propinsi Bengkulu dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR TA 2017 tanggal 12 Januari 2017.

6. 1 (satu) bundel photo copy Keputusan Kepala Satker Pengembangan sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Propinsi Bengkulu dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR TA 2017 Nomor : HK.01 22/KPTS-PSPLP/148/2017 tentang Penetapan Tim Teknis Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Ranperda Bidang Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara Di Lingkungan Satker Pengembangan sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Propinsi Bengkulu dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR TA 2017 tanggal 4 April 2017.

7. 1 (satu) bundel photo dokumentasi kegiatan Ranperda TA 2017

8. 1 (satu) bundel photo copy Keputusan Kepala Satker Pengembangan sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Propinsi Bengkulu dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR TA 2017 Nomor :HK.01 18/KPTS-PSPLP/24/2017 tentang Penetapan Struktur Organisasi,Uraian Tugas dan Personil Di Lingkungan Satker Pengembangan sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Propinsi Bengkulu dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR TA 2017 tanggal 20 Januari 2017

9. 1(satu) bundel Photo copy Pembahasan Laporan Pendahuluan Penyusunan Ranperda Bidang Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : UM.02 06/PSPLP/272/2017 tanggal 16 Mei 2017.

10. 1 (satu) bundel Photo copy Pembahasan Laporan Antara Penyusunan Ranperda Bidang Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : UM.02 06/PSPLP/446.1/2017 tanggal 4 September 2017.

11. 1 (satu) bundel Photo copy Pembahasan Laporan Akhir Penyusunan Ranperda Bidang Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor: UM.02 06/PSPLP/1471.1/2017 tanggal 15 September 2017.

12. 1 (satu) bundel photo copy DIPA-033.05.1.495276/2017 tanggal 7 Desember 2016.

13. 1 (satu) bundel photo copy SPM Nomor :00035/PSPLP/2017 tanggal 21 April 2017 sebesar Rp.124.667.869,-

14. 1 (satu) bundel photo copy SPM Nomor :00166/PSPLP/2017 tanggal 7 Agustus 2017 sebesar Rp.145.445.847,-

15. 1 (satu) bundel photo copy SPM Nomor :00306/PSPLP/2017 tanggal 13 Oktober 2017 sebesar Rp.145.445.847,-

16. 1 (satu) lembar photo copy mobilisasi konsultan pekerjaan penyusunan RANPERDA bidang air limbah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor: UM.01 03/PSPLP/146c/2017 tanggal 5 April 2017.

17. 1 (satu) lembar photo copy penugasan personil PT. Santika Kusuma Agung Nomor: 042/ IV/ Santika/2017 tanggal 4 April 2017.

18. 1 (satu) bundel asli Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu 2017.

19. 1 (satu) bundel photo copy Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu 2017

20. 1 (satu) bundel photo copy Laporan Pendahuluan Pendampingan Penyusunan Ranperda Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017.

21. 1(satu) bundel photo copy Laporan Antara Pendampingan Penyusunan Ranperda Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017.

22. 1 (satu) bundel photo copy Laporan Akhir Pendampingan Penyusunan Ranperda Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017

23. 1 (satu) bundel photo copy Kontrak Satker PSPLP Propinsi Bengkulu Nomr : KU.08.08/SPK/PSPLP/133.2/2017 tanggal 29 Maret 2017

24. 1 (satu) bundel photo copy prosiding technical meeting penyusunan rancangan peraturan daerah pengelolaan air limbah domestic Kabupaten Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS.

9. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);