Putusan PN Lasusua
8/Pid.B/LH/2018/PN Lss

Putusan PN Lasusua Nomor 8/Pid.B/LH/2018/PN Lss
Tanggal 18 Desember 2018 —Penuntut Umum:
YUSNAENI, SH
Terdakwa:
1.MASRI bIN MADRIS
2.A.ARSYAD Bin ANDI NASIR

1. Menyatakan Terdakwa I : Masri Bin Madris dan Terdakwa II : A.Arsyad Bin Andi Nasir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?turut serta mengangkut dan memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan?;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani masing-masing Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

• 1 (satu) Lembar SIM BII Umum atas nama pemilik Masri Bin Madris.

Dikembalikan kepada Terdakwa I : Masri Bin Madris.

• 1 (satu) Lembar Tanda Pembayaran Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama SITTI ARA.
• 1 (satu) buah kunci mobil Truck Merk Mitsubishi Fuso warna putih milik SITTI ARA dengan Nomor Polisi DD 9999 EF.
• 1 (satu) unit mobil truck merk mitsubishi warna putih nomor polisi DD 9999 EF.
• Kayu olahan bentuk Bantalan jenis betao, nyato, gottang dan jambu-jambu panjang 4 (empat) meter sebanyak 56 (lima puluh enam) batang.
• Kayu olahan bentuk Patolo jenis mata kucing panjang 7 (tujuh) meter sebanyak 32 (tiga puluh dua) batang.
• Kayu olahan bentuk Patolo jenis mata kucing panjang 11 (sebelas) meter sebanyak 4 (empat) batang.
• Kayu olahan bentuk tiang 14x14 jenis mata kucing panjang 5 (lima) meter sebanyak 20 (dua puluh) batang.
• Kayu olahan bentuk tiang jenis mata kucing 6x6 panjang 7 (tujuh) meter sebanyak 15 (lima belas) batang.

Dirampas untuk Kepentingan Negara.

6. Membebankan kepada masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000, 00 (lima ribu rupiah);