Putusan PN BENGKULU
23/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bgl

Putusan PN BENGKULU Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bgl
Tanggal 25 Oktober 2017 —Penuntut Umum:
ALIKSANDER SIAGIAN SH
Terdakwa:
ERWAN MURSIDI, S.Pt Bin BASRI HASANUL

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Erwan Mursidi, S.Pt Bin Basri Hasanul tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan membebaskan Terdakwa Erwan Mursidi, S.Pt Bin Basri Hasanul oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Erwan Mursidi, S.Pt Bin Basri Hasanul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair tersebut;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Erwan Mursidi, S.Pt Bin Basri Hasanul dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan Pidana Denda terhadap Terdakwa Erwan Mursidi, S.Pt Bin Basri Hasanul sebesar Rp. 50.000.000., (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
6. Menjatuhkan Pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa Erwan Mursidi, S.Pt Bin Basri Hasanul sebesar Rp.63.616.700,- (enam puluh tiga juta enam ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah) yang dilakukan dengan cara merampas untuk Negara Uang yang telah dititipkan oleh Terdakwa Erwan Mursidi, S.Pt Bin Basri Hasanul sebesar Rp.63.616.700,- (enam puluh tiga juta enam ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah) pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan sebesar Rp.63.616.700,- (enam puluh tiga juta enam ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah) dan memperhitungkannya sebagai pembayaran uang ganti rugi di maksud;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang di jatuhkan;
8. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini sebagai berikut:di edoc
10. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);