1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PA BIMA
  4. Perdata Agama
  5. Perceraian

Putusan PA BIMA
0768/Pdt.G/2018/PA.Bm

    Putusan PA BIMA Nomor 0768/Pdt.G/2018/PA.Bm
    Tanggal 10 Januari 2019 — Perdata -Teguh Fery Wicaksono bin Ridwan Lawan - Rahmi binti Usman
    Nomor 0768/Pdt.G/2018/PA.Bm
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Perdata Agama Perceraian
    Kata Kunci Cerai TalakPa BIma0768/Pdt.G/2018/PA.Bm
    Tahun 2019
    Tanggal Register 30 Mei 2018
    Lembaga Peradilan PA BIMA
    Jenis Lembaga Peradilan PA
    Hakim Ketua M. Sy, Imamofwan
    Hakim Anggota Muhamad Isna Wahyudi, I. - Uswatun Hasanah
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya . TINGKAT I KABUL
    Catatan Amar M E N G A D I L IDalam Konvensi1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Teguh Fery Wicaksono bin Ridwan) untuk menjatuhkan talak satu raj?i terhadap Termohon Konvensi (Rahmi binti Usman) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;Dalam Rekonvensi1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak berupa:2.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);2.2. Mut?ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);2.3. Nafkah 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : Teguh Rafaeldesta Amin S, laki-laki, umur 12 tahun dan Teguh Rozak Novalindo Putra, laki-laki, umur 11 tahun, sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % (sepuluh prosen) setiap tahun terhitung sejak ikrar talak diucapkan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (usia 21 tahun ) atau telah kawin di luar biaya pendidikan dan kesehatan;3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;Dalam Konvensi dan Rekonvensi: Membebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 891.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah —
    Tanggal Dibacakan 10 Januari 2019
    Kaidah —
    Abstrak

  • Putusan terkait tidak ada

22
7