Putusan PTA SEMARANG
154/Pdt.G/2020/PTA.Smg

Putusan PTA SEMARANG Nomor 154/Pdt.G/2020/PTA.Smg
Tanggal 10 Juni 2020 — Pembanding/Penggugat : Sofiati binti Sarmin Diwakili Oleh : Sofiati binti Sarmin
Terbanding/Tergugat : Gunawan bin Sukarno

MENIMBANG, BAHWA OLEH KARENA PERMOHONAN BANDING DALAM PERKARA INI TELAH DIAJUKAN DALAM TENGGANG WAKTU DAN DENGAN TATA CARA SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 7 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 1947 TENTANG PERADILAN ULANGAN DI JAWA MADURA, MAKA PERMOHONAN BANDING PEMBANDING SECARA FORMAL DAPAT DITERIMA;

MENIMBANG, BAHWA PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG SEBAGAI JUDEX FACTIE BERKEWAJIBAN UNTUK MEMERIKSA ULANG TENTANG APA YANG TELAH DIPERIKSA, DIPERTIMBANGKAN DAN DIPUTUS OLEH PENGADILAN TINGKAT PERTAMA, UNTUK KEMUDIAN DIPERTIMBANGKAN DAN DIPUTUS KEMBALI PADA PENGADILAN TINGKAT BANDING;

MENIMBANG, BAHWA SETELAH MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING MEMPELAJARI DAN MENELITI DENGAN SEKSAMA BERKAS PERKARA YANG TERDIRI DARI SURAT GUGATAN PENGGUGAT, BERITA ACARA SIDANG, SALINAN RESMI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BLORA NOMOR 761/PDT.G/2019/PA BLA. TANGGAL 12 FEBRUARI 2020 MASEHI BERTEPATAN DENGAN 18 JUMADILAKHIR 1441 HIJRIYAH, MEMORI BANDING DAN KONTRA MEMORI BANDING, MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING MEMBERIKAN PERTIMBANGAN SEBAGAIMANA DIURAIKAN DI BAWAH INI;

MENIMBANG, BAHWA MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TELAH BERUSAHA UNTUK MENDAMAIKAN KEDUA BELAH PIHAK YANG BERPERKARA, NAMUN TIDAK BERHASIL, DEMIKIAN JUGA UPAYA PERDAMAIAN MELALUI PROSES MEDIASI DENGAN MEDIATOR ZAENUDIN, S.H., M.H., SESUAI DENGAN LAPORAN HASIL MEDIASI TANGGAL 18 JULI 2019 TERNYATA MEDIASI TERSEBUT JUGA TIDAK BERHASIL. OLEH KARENA ITU MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING BERPENDAPAT BAHWA UPAYA PERDAMAIAN TERSEBUT TELAH MEMENUHI KETENTUAN PASAL 82 AYAT (1) DAN (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 DAN PERUBAHAN KEDUA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 50 TAHUN 2009 JUNCTO PASAL 130 AYAT (1) HIR DAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN, SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN PROSES PENYELESAIAN PERKARA SECARA LITIGASI DAPAT DILANJUTKAN;

DALAM KONVENSI

MENIMBANG, BAHWA UNTUK MENYEDERHANAKAN PENYEBUTAN PARA PIHAK DALAM PERTIMBANGAN HUKUM PADA PERKARA KONVENSI INI, MAKA PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI/PEMBANDING CUKUP DISEBUT SEBAGAI PENGGUGAT SEDANGKAN UNTUK TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI/ TERBANDING CUKUP DISEBUT DENGAN TERGUGAT;

MENIMBANG, BAHWA PENGGUGAT DALAM SURAT GUGATANNYA PADA POKOKNYA MENDALILKAN HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT :

1. BAHWA PENGGUGAT DAN TERGUGAT ADALAH PASANGAN SUAMI ISTRI SAH BERDASARKAN PERNIKAHAN YANG DILANGSUNGKAN PADA TANGGAL 03 MEI 2013 DI HADAPAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN CEPU, KABUPATEN BLORA, NAMUN SAMPAI SEKARANG BELUM DIKARUNIAI ANAK;
2. BAHWA SESAAT SETELAH AKAD NIKAH TERGUGAT MENGUCAPKAN SIGHAT TALIK TALAK;
3. BAHWA SETELAH PERNIKAHAN PENGGUGAT DAN TERGUGAT BERTEMPAT TINGGAL DI RUMAH ORANG TUA PENGGUGAT DI DESA JIPANG, KECAMATAN CEPU, KABUPATEN BLORA DAN RUMAH TANGGA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT BERJALAN RUKUN SELAMA KURANG LEBIH 5 (LIMA) TAHUN, SETELAH MASA TERSEBUT RUMAH TANGGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT MULAI GOYAH;
4. BAHWA PENGGUGAT MOHON AGAR PENGADILAN MENJATUHKAN TALAK SATU KHULI TERGUGAT (GUNAWAN BIN SUKARNO) TERHADAP PENGGUGAT (SOFIATI BINTI SARMIN) DENGAN ALASAN KARENA SEJAK BULAN MEI 2018 TERGUGAT PERGI MENINGGALKAN PENGGUGAT YANG HINGGA GUGATAN INI DIAJUKAN TELAH BERJALAN SELAMA 1 (SATU) TAHUN SEHINGGA TERGUGAT TELAH MELANGGAR SIGHAT TALIK TALAK YANG DIUCAPKAN SETELAH AKAD NIKAH KARENA TERGUGAT TELAH TIDAK MEMBERIKAN NAFKAH WAJIB KEPADA PENGGUGAT DAN MEMBIARKAN ATAU TIDAK MEMPEDULIKAN PENGGUGAT SELAMA KURANG LEBIH 1 (SATU) TAHUN (SIGHAT TALIK TALAK ANGKA 2 DAN 4);

MENIMBANG, BAHWA BERDASARKAN KETERANGAN PENGGUGAT YANG DIAKUI KEBENARANNYA OLEH TERGUGAT DAN DIKUATKAN PULA DENGAN BUKTI P.2 BERUPA FOTOCOPY DUPLIKAT KUTIPAN AKTA NIKAH NOMOR 021/04/DN/V/2019 TANGGAL 14 MEI 2019 YANG TELAH BERMETERAI CUKUP DAN COCOK DENGAN ASLINYA SEHINGGA TELAH MEMENUHI SYARAT FORMIL SEBAGAI ALAT BUKTI, DAN SECARA MATERIIL MENERANGKAN TELAH DILAKSANAKANNYA PERNIKAHAN ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT SESUAI AGAMA ISLAM, MAKA HARUS DINYATAKAN TERBUKTI MENURUT HUKUM BAHWA PENGGUGAT DAN TERGUGAT TELAH TERIKAT PERKAWINAN YANG SAH SEJAK TANGGAL 03 MEI 2013, DENGAN DEMIKIAN PENGGUGAT DAN TERGUGAT DIPANDANG SEBAGAI PIHAK YANG MEMPUNYAI KAPASITAS DAN KWALITAS SEBAGAI PARA PIHAK (PERSONA STANDI IN JUDICIO) DALAM PERKARA CERAI GUGAT INI;

MENIMBANG, BAHWA SELANJUTNYA MENGENAI BENAR ATAU TIDAKNYATERGUGAT MENGUCAPKAN SIGHAT TALIK TALAK SETELAH AKAD NIKAH, MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING BERPENDAPAT BAHWA SESUAI KETERANGAN PENGGUGAT YANG TIDAK DIBANTAH KEBENARANNYA OLEH TERGUGAT DAN DIKUATKAN PULA DENGAN BUKTI P.2 YANG ANTARA LAIN ISINYA MENERANGKAN BAHWA SESUDAH AKAD NIKAH SUAMI MEMBACA DAN MENANDATANGANI TALIK TALAK, MAKA DAPAT DINYATAKAN TERBUKTI MENURUT HUKUM BAHWA TERGUGAT TELAH MENGUCAPKAN SIGHAT TALIK TALAK SETELAH AKAD NIKAH YANG BUNYINYA SEBAGAIMANA TELAH DIKETAHUI UMUM SEBAGAIMANA YANG BIASANYA TERCANTUM PADA BUKU KUTIPAN AKTA NIKAH;

MENIMBANG, BAHWA OLEH KARENA GUGATAN CERAI YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT DIDASARKAN ATAS ALASAN PELANGGARAN TERHADAP SIGHAT TALIK TALAK ANGKA 2 (DUA) DAN ANGKA 4 (EMPAT), MAKA YANG PERLU DIBUKTIKAN SELANJUTNYA ADALAH MENGENAI BENAR ATAU TIDAKNYA TERGUGAT TELAH MELANGGAR SIGHAT TALIK TALAK PADA BUTIR ANGKA 2 (DUA) YANG BERBUNYI : APABILA SAYA TIDAK MEMBERI NAFKAH WAJIB KEPADANYA 3 (TIGA) BULAN LAMANYA. DAN PADA BUTIR ANGKA 4 (EMPAT) YANG BERBUNYI : APABILA SAYA MEMBIARKAN (TIDAK MEMPEDULIKAN) ISTRI SAYA 6 (ENAM) BULAN LAMANYA;

MENIMBANG, BAHWA PENGGUGAT UNTUK MEMBUKTIKAN KEBENARAN DALIL GUGATANNYA TERSEBUT TELAH MENGAJUKAN 2 (DUA) ORANG SAKSI YAITU 1. SARMIN BIN BAIMAN, AYAH KANDUNG PENGGUGAT DAN 2. DASAR BIN SALIM, TETANGGA PENGGUGAT. KEMUDIAN KEDUA ORANG SAKSI TERSEBUT TELAH MEMBERIKAN KETERANGAN DI BAWAH SUMPAH YANG PADA POKOKNYA MASING-MASING SAKSI MENGETAHUI BERDASARKAN APA YANG DILIHATNYA SENDIRI BAHWA ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT TELAH BERPISAH RUMAH SELAMA KURANG LEBIH 1 (SATU) TAHUN SECARA TERUS MENERUS, KARENA TERGUGAT TELAH PERGI MENINGGALKAN PENGGUGAT. SEKARANG TERGUGAT BERTEMPAT TINGGAL DI RUMAH ORANG TUANYA DI TANJUNG ANOM, NGANJUK, SEDANGKAN PENGGUGAT TETAP BERTEMPAT TINGGAL DI DESA JIPANG, KECAMATAN CEPU, KABUPATEN BLORA;

MENIMBANG, BAHWA TERGUGAT JUGA MENGAJUKAN 2 (DUA) ORANG SAKSI YAITU 1. RAHMAN BIN NGALI, DAN 2. RAJI BIN NGALI, KEDUANYA ADALAH TEMAN TERGUGAT. KEMUDIAN KEDUA ORANG SAKSI TERSEBUT TELAH MEMBERIKAN KETERANGAN DI BAWAH SUMPAH YANG PADA POKOKNYA MASING-MASING SAKSI MENERANGKAN BAHWA PENGGUGAT DAN TERGUGAT TELAH BERPISAH RUMAH SELAMA KURANG LEBIH 9 (SEMBILAN) BULAN KARENA TERGUGAT PULANG KE RUMAH ORANG TUANYA DI NGANJUK;

MENIMBANG, BAHWA BERDASARKAN KETERANGAN PENGGUGAT YANG TIDAK DIBANTAH KEBENARANNYA OLEH TERGUGAT DAN DIKUATKAN PULA DENGAN KETERANGAN SAKSI-SAKSI, MAKA DAPAT DINYATAKAN TELAH TERBUKTI BAHWA BENAR SEJAK BULAN MEI 2018 TERGUGAT PERGI DARI TEMPAT KEDIAMAN BERSAMA DI DESA JIPANG, KECAMATAN CEPU, KABUPATEN BLORA MENINGGALKAN PENGGUGAT DAN HIDUP BERPISAH DENGAN PENGGUGAT YANG HINGGA GUGATAN PERCERAIAN INI DIAJUKAN PADA TANGGAL 27 MEI 2019 TELAH BERJALAN SELAMA 1 (SATU) TAHUN;

MENIMBANG, BAHWA YANG PERLU DIPERTIMBANGKAN BERIKUTNYA ADALAH APAKAH SELAMA 1 (SATU) TAHUN BERPISAH RUMAH TERSEBUT TERGUGAT MASIH MEMBERIKAN NAFKAH WAJIB KEPADA PENGGUGAT DAN MASIH MEMPEDULIKAN PENGGUGAT SEBAGAI ISTERINYA ATAUKAH TIDAK. ATAS HAL TERSEBUT MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING BERPENDAPAT SEBAGAI BERIKUT:

• BAHWA TERGUGAT DALAM SURAT JAWABAN MAUPUN DUPLIKNYA SAMA SEKALI TIDAK MEMBANTAH DALIL GUGATAN PENGGUGAT YANG MENYATAKAN BAHWA SELAMA BERPISAH RUMAH, TERGUGAT TIDAK PERNAH MEMBERIKAN NAFKAH WAJIB KEPADA PENGGUGAT DAN TIDAK MEMPEDULIKAN PENGGUGAT LAGI;

- BAHWA SEANDAINYA TERGUGAT MEMBANTAH HAL TERSEBUT, QUAD NON, MAKA TERGUGAT YANG HARUS DIBEBANI UNTUK MEMBUKTIKAN DALIL BANTAHANNYA BAHWA TERGUGAT MASIH MEMBERIKAN NAFKAH WAJIB DAN MASIH MEMPEDULIKAN PENGGUGAT, SEDANGKAN TERGUGAT DENGAN ALAT-ALAT BUKTI YANG DIAJUKAN SAMA SEKALI TIDAK ADA YANG MENGUATKAN BAHWA TERGUGAT MASIH MEMBERIKAN NAFKAH WAJIB KEPADA PENGGUGAT. SEBALIKNYA SESUAI DENGAN ASAS PEMBUKTIAN NEGATIVE NON SUNT PROBANDA (SESUATU YANG NEGATIF/TIDAK PERNAH TERJADI TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN), PENGGUGAT TIDAK DAPAT DIBEBANI UNTUK MEMBUKTIKAN TENTANG TIDAK ADANYA NAFKAH WAJIB YANG DIBERIKAN OLEH TERGUGAT KEPADA PENGGUGAT;

OLEH KARENA ITU MAKA DAPAT DINYATAKAN TELAH TERBUKTI MENURUT HUKUM BAHWA SELAMA 1 (SATU) TAHUN BERPISAH RUMAH, TERGUGAT TIDAK PERNAH MEMBERIKAN NAFKAH WAJIB DAN TELAH MEMBIARKAN (TIDAK MEMPEDULIKAN) PENGGUGAT;

MENIMBANG, BAHWA PASAL 80 AYAT (4) KOMPILASI HUKUM ISLAM ANTARA LAIN MENYATAKAN BAHWA SESUAI DENGAN PENGHASILANNYA SUAMI MENANGGUNG NAFKAH, KISWAH DAN TEMPAT KEDIAMAN BAGI ISTERI, AYAT (5) MENYATAKAN BAHWA KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP ISTERINYA MULAI BERLAKU SESUDAH ADA TAMKIN SEMPURNA DAN AYAT (7) MENYATAKAN BAHWA KEWAJIBAN SUAMI SEBAGAIMANA DIMAKSUD AYAT (5) GUGUR APABILA ISTERI NUSYUZ;

MENIMBANG, BAHWA SESUAI DENGAN FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP DALAM BERITA ACARA PERSIDANGAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA TELAH TERNYATA PENGGUGAT TELAH TAMKIN SEMPURNA YAITU TELAH BERTEMPAT TINGGAL BERSAMA SELAMA KURANG LEBIH 5 (LIMA) TAHUN DAN BADA DUKHUL SERTA TIDAK TERNYATA PENGGUGAT SEBAGAI ISTERI YANG NUSYUZ, AKAN TETAPI SEBALIKNYA JUSTRU TERGUGAT YANG PERGI MENINGGALKAN TEMPAT KEDIAMAN BERSAMA DENGAN TANPA ALASAN YANG DIBENARKAN MENURUT HUKUM, OLEH KARENA ITU MESKIPUN ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT TELAH BERPISAH RUMAH SELAMA KURANG LEBIH 1 (SATU) TAHUN, NAMUN OLEH KARENA SELAMA BERPISAH TERSEBUT ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT MASIH TERIKAT DALAM TALI PERKAWINAN DAN TIDAK TERNYATA PENGGUGAT SEBAGAI ISTERI YANG NUSYUZ, MAKA SECARA HUKUM TERGUGAT SEBAGAI SUAMI TETAP BERKEWAJIBAN UNTUK MEMBERIKAN NAFKAH KEPADA PENGGUGAT SEBAGAI ISTERINYA;

MENIMBANG, BAHWA OLEH KARENA TELAH DINYATAKAN TERBUKTI SELAMA 1 (SATU) TAHUN BERPISAH RUMAH TERGUGAT TIDAK MEMENUHI KEWAJIBANNYA UNTUK MEMBERIKAN NAFKAH KEPADA PENGGUGAT DAN TERGUGAT JUGA TELAH MEMBIARKAN (TIDAK MEMPEDULIKAN) PENGGUGAT, SEDANGKAN PENGGUGAT SEBAGAI ISTERINYA TELAH MENYATAKAN KEBERATAN DAN MENGADUKAN HAL ITU KEPADA PENGADILAN AGAMA, MAKA DAPAT DINYATAKAN TELAH TERBUKTI MENURUT HUKUM BAHWA TERGUGAT TELAH MELANGGAR SIGHAT TALIK TALAK YANG DIUCAPKANNYA SESUDAH AKAD NIKAH, DALAM PERKARA A QUO ADALAH SIGHAT TALIK TALAK SEBAGAIMANA TERSEBUT PADA ANGKA 2 (DUA) YANG BERBUNYI : APABILA SAYA TIDAK MEMBERI NAFKAH WAJIB KEPADANYA 3 (TIGA) BULAN LAMANYA. DAN PADA BUTIR AGKA 4 (EMPAT) YANG BERBUNYI : APABILA SAYA MEMBIARKAN (TIDAK MEMPEDULIKAN) ISTRI SAYA 6 (ENAM) BULAN LAMANYA;

MENIMBANG, BAHWA SESUAI PULA DENGAN FAKTA YANG TERUNGKAP DARI BERITA ACARA PERSIDANGAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA BAHWA PENGGUGAT TELAH MEMBAYAR ATAU MENYERAHKAN UANG IWADL KEPADA PENGADILAN SEJUMLAH RP10.000,00 (SEPULUH RIBU RUPIAH), MAKA DAPAT DINYATAKAN SYARAT JATUHNYA TALIK TALAK TELAH TERPENUHI DAN KARENANYA PULA MAKA APA YANG TELAH DIPUTUSKAN OLEH MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA YANG MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT DENGAN MENJATUHKAN TALAK SATU KHULI TERGUGAT (GUNAWAN BIN SUKARNO) TERHADAP PENGGUGAT (SOFIATI BINTI SARMIN) DENGAN IWADL SEJUMLAH RP10.000,00 (SEPULUH RIBU RUPIAH) DAPAT DIPERTAHANKAN.

DALAM REKONVENSI

MENIMBANG, BAHWA HAL-HAL YANG TELAH DIPERTIMBANGKAN DALAM KONVENSI MUTATIS MUTANDIS DIANGGAP TERMUAT KEMBALI DAN MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DENGAN PERTIMBANGAN HUKUM DALAM REKONVENSI;

MENIMBANG, BAHWA UNTUK MENYEDERHANAKAN PENYEBUTAN PARA PIHAK DALAM PERTIMBANGAN HUKUM PADA PERKARA REKONVENSI INI, MAKA PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI/PEMBANDING CUKUP DISEBUT SEBAGAI TERGUGAT REKONVENSI SEDANGKAN UNTUK TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI/TERBANDING CUKUP DISEBUT DENGAN PENGGUGAT REKONVENSI;

MENIMBANG, BAHWA PENGGUGAT REKONVENSI DALAM SURAT GUGATANNYA PADA POKOKNYA MENDALILKAN BAHWA SELAMA BERUMAH TANGGA PENGGUGAT REKONVENSI DENGAN TERGUGAT REKONVENSI TELAH MEMPEROLEH HARTA BERSAMA SEBAGAI BERIKUT:

1. SEBIDANG TANAH DI DESA JIPANG RT 06 RW 02 KECAMATAN CEPU, KABUPATEN BLORA, DENGAN LUAS 364 METER PERSEGI DIBELI SEHARGA RP100.000.000,00 (SERATUS JUTA RUPIAH) YANG DIBAYAR RP50.000.000,00 (LIMA PULUH JUTA RUPIAH) OLEH PENGGUGAT REKONPENSI DAN SEBAGIAN SISANYA SEJUMLAH RP50.000.000,00 (LIMA PULUH JUTA RUPIAH) DIBAYAR OLEH ORANGTUA KANDUNG TERGUGAT REKONPENSI;
2. SEWA TOKO BUTIK YANG BERLOKASI DI PERTIGAAN KAPUR TULIS TURIBANG TAHUN 2015-2016 SENILAI RP19.000.000,00 (SEMBILAN BELAS JUTA RUPIAH) DENGAN PERJANJIAN OVER KONTRAK DARI IBU DJUHARNI KEPADA SOFIATI BINTI SARMIN (TERGUGAT REKONPENSI) YANG DILAKUKAN PADA 09 AGUSTUS 2015 DENGAN RINCIAN OVER KONTRAK SEBESAR RP10.000.000,00 (SEPULUH JUTA RUPIAH) DAN NILAI JUAL INVENTARIS TOKO SEBESAR RP9.000.000,00 (SEMBILAN JUTA RUPIAH).

DAN TAHUN 2017-2018 SENILAI RP23.000.000,00 (DUA PULUH TIGA JUTA RUPIAH) YANG BERLOKASI DI JALAN KAPUR TULIS CEPU;

1. SEWA TOKO SEMBAKO TAHUN 2015-2018 SENILAI RP18.000.000,00 (DELAPAN BELAS JUTA RUPIAH) YANG BERLOKASI DI PASAR INDUK CEPU;
2. ISI TOKO PADA POINT B DAN C SEBESAR RP150.000.000,00 (SERATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH);
3. SEWA SAWAH YANG TERLETAK DI DESA JIPANG PADA TANGGAL 18 AGUSTUS 2016 SENILAI RP25.900.000,00 (DUA PULUH LIMA JUTA SEMBILAN RATUS RIBU RUPIAH).
4. SEWA SAWAH YANG TERLETAK DI DESA JIPANG TAHUN 2017 SENILAI RP23.000.000,00 (DUA PULUH TIGA JUTA RUPIAH);
5. SEWA SAWAH YANG TERLETAK DI DESA JIPANG PADA 12 FEBRUARI 2018 SENILAI RP34.500.000,00 (TIGA PULUH EMPAT JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH).
6. HASIL PANEN POINT G SEBESAR RP42.000.000,00 (EMPAT PULUH DUA JUTA RUPIAH);
7. HUTANG PENGGUGAT REKONPENSI DAN TERGUGAT REKONPENSI KEPADA ORANGTUA PENGGUGAT REKONPENSI SEJUMLAH RP115.000.000,00 (SERATUS LIMA BELAS JUTA RUPIAH) PADA TAHUH 2013;
8. BELI TOKO SEMBAKO SENILAI RP128.000.000,00 (SERATUS DUA PULUH DELAPAN JUTA RUPIAH) YANG BERLOKASI DI PASAR INDUK CEPU.

MENIMBANG, BAHWA ATAS DALIL-DALIL GUGATAN PENGGUGAT REKONVENSI SEBAGAIMANA TERSEBUT DI ATAS, TERGUGAT REKONVENSI TELAH MENYAMPAIKAN JAWABAN YANG PADA POKOKNYA SEBAGAI BERIKUT :

1. BAHWA TIDAK BENAR OBYEK GUGATAN SEBAGAIMANA TERSEBUT PADA HURUF A MERUPAKAN HARTA BERSAMA, YANG BENAR MERUPAKAN HARTA MILIK ORANG TUA TERGUGAT REKONVENSI YANG DIBERIKAN KEPADA TERGUGAT REKONVENSI;
2. BAHWA UANG SEWA TOKO/BUTIK OBYEK GUGATAN SEBAGAIMANA TERSEBUT PADA HURUF B SEMUANYA BERASAL DARI HARTA BAWAAN MILIK TERGUGAT REKONVENSI, SELAIN ITU SEWA TOKO TERSEBUT TELAH BERAKHIR PADA TAHUN 2018 DAN TIDAK DIPERPANJANG LAGI, SEHINGGA MENURUT HUKUM TIDAK DAPAT DIJADIKAN SEBAGAI HARTA BERSAMA;
3. BAHWA UANG SEWA TOKO SEMBAKO OBYEK GUGATAN SEBAGAIMANA TERSEBUT PADA HURUF C SEMUANYA BERASAL DARI HARTA BAWAAN MILIK TERGUGAT REKONVENSI, SELAIN ITU SEWA TOKO TERSEBUT JUGA TELAH BERAKHIR PADA TAHUN 2018 DAN TIDAK DIPERPANJANG LAGI, SEHINGGA MENURUT HUKUM TIDAK DAPAT DIJADIKAN SEBAGAI HARTA BERSAMA;
4. BAHWA TIDAK BENAR ADA ISI TOKO OBYEK GUGATAN HURUF B DAN C SENILAI RP150.000.000,00 (SERATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH), YANG BENAR ISI TOKO TERSEBUT TELAH HABIS DIJUAL YANG HASILNYA DIPERGUNAKAN UNTUK KEBUTUHAN HIDUP BERSAMA. SELAIN ITU SEWA TOKONYA JUGA TELAH BERAKHIR SAMPAI DENGAN TAHUN 2018, SEHINGGA TIDAK DAPAT DIJADIKAN SEBAGAI HARTA BERSAMA;
5. BAHWA SEWA TANAH SAWAH SEBAGAIMANA TERSEBUT PADA OBYEK GUGATAN HURUF E PADA TANGGAL 18 AGUSTUS 2016 SENILAI RP25.000.000,00 (DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH) TELAH BERAKHIR DAN HASIL DARI SEWA SAWAH TERSEBUT TELAH DINIKMATI BERSAMA, SEHINGGA TIDAK DAPAT DIJADIKAN SEBAGAI HARTA BERSAMA;
6. BAHWA SEWA TANAH SAWAH TAHUN 2017 SENILAI RP23.000.000,00 (DUA PULUH TIGA JUTA RUPIAH) SEBAGAIMANA TERSEBUT PADA OBYEK GUGATAN HURUF F HASILNYA TELAH DINIKMATI BERSAMA SEHINGGA TIDAK DAPAT DIJADIKAN SEBAGAI HARTA BERSAMA;
7. BAHWA TIDAK BENAR PADA TANGGAL 12 FEBRUARI 2018 PENGGUGAT REKONVENSI DAN TERGUGAT REKONVENSI PERNAH MENYEWA TANAH SAWAH SENILAI RP34.500.000,00 (TIGA PULUH EMPAT JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH) SEBAGAIMANA TERSEBUT PADA OBYEK GUGATAN HURUF G;
8. BAHWA TIDAK BENAR ADA HASIL PANEN SEJUMLAH RP42.000.000,00 (EMPAT PULUH DUA JUTA RUPIAH) DARI HASIL SEWA SAWAH OBYEK GUGATAN HURUF G KARENA PENGGUGAT REKONVENSI DAN TERGUGAT REKONVENSI TIDAK PERNAH MENYEWA TANAH SAWAH TERSEBUT;
9. BAHWA TIDAK BENAR PADA TAHUN 2013 TERGUGAT REKONVENSI BERHUTANG KEPADA ORANG TUA PENGGUGAT REKONVENSI SEJUMLAH RP115.000.000,00 (SERATUS LIMA BELAS JUTA RUPIAH);
10. BAHWA TIDAK BENAR SEBUAH TOKO SEMBAKO YANG BERLOKASI DI PASAR INDUK SENILAI RP128.000.000,00 (SERATUS DUA PULUH DELAPAN JUTA RUPIAH) DIBELI DALAM MASA PERKAWINAN, YANG BENAR TOKO TERSEBUT MERUPAKAN MILIK TERGUGAT REKONVENSI SENDIRI YANG DIBELI PADA BULAN NOVEMBER 2011 SEBELUM TERGUGAT REKONVENSI MENIKAH DENGAN PENGGUGAT REKOVENSI.

MENIMBANG, BAHWA MESKIPUN TERGUGAT REKONVENSI DALAM JAWABANNYA TIDAK MEYAMPAIKAN EKSEPSI YANG BERKAITAN DENGAN FORMALITAS SURAT GUGATAN PENGGUGAT REKONVENSI, AKAN TETAPI MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING PERLU MEMPERTIMBANGKAN TERLEBIH DAHULU APAKAH GUGATAN REKONVENSI YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT REKONVENSI TERSEBUT TELAH MEMENUHI SYARAT FORMIL SUATU GUGATAN ATAUKAH TIDAK;

MENIMBANG, BAHWA SESUAI DENGAN PASAL 8 AYAT (3) RV BAHWA POSITA (FUNDAMENTUM PETENDI) ADALAH DALIL-DALIL KONKRET TENTANG ADANYA HUBUNGAN HUKUM YANG MERUPAKAN DASAR ATAU ALASAN DIAJUKANNYA SUATU TUNTUTAN, SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING BERPENDAPAT BAHWA URAIAN TENTANG KEJADIAN ATAU PERISTIWA YANG DIJADIKAN SEBAGAI DALIL-DALIL GUGATAN/POSITA, TERMASUK DI DALAMNYA OBYEK-OBYEK GUGATAN, HARUS DIJELASKAN SECARA RUNTUT/KRONOLOGIS, TERANG DAN SISTEMATIS;

MENIMBANG, BAHWA POSITA ATAU DALIL GUGATAN MERUPAKAN LANDASAN PEMERIKSAAN DAN PENYELESAIAN PERKARA, SEDANGKAN SESUAI DENGAN ASAS HUKUM ACARA PERDATA YANG BERLAKU BAHWA PEMERIKSAAN DAN PENYELESAIAN PERKARA TIDAK BOLEH MENYIMPANG DARI DALIL GUGATAN;

MENIMBANG, BAHWA MENGENAI OBYEK GUGATAN PENGGUGAT REKONVENSI SEBAGAIMANA TERSEBUT PADA HURUF A BERUPA SEBIDANG TANAH YANG TERLETAK DI DESA JIPANG RT 06 RW 02 KECAMATAN CEPU, KABUPATEN BLORA DENGAN LUAS 364 METER PERSEGI, MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING BERPENDAPAT BAHWA MESKIPUN OBYEK GUGATAN TERSEBUT TELAH DISEBUTKAN LUAS DAN LETAKNYA, AKAN TETAPI OLEH KARENA OBYEK GUGATAN TERSEBUT TIDAK DIJELASKAN SECARA TERANG DAN RINCI BATAS-BATASNYA, MAKA DAPAT DINYATAKAN BAHWA OBYEK GUGATAN TERSEBUT TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUUR LIBEL), KARENA SUDAH BARANG TENTU TANAH SELUAS 364 METER PERSEGI YANG DIJADIKAN SEBAGAI OBYEK GUGATAN TERSEBUT, BUKAN MERUPAKAN SATU-SATUNYA TANAH YANG TERLETAK DI WILAYAH RT 06 RW 02 DESA JIPANG, KECAMTAN CEPU, KABUPATEN BLORA, AKAN TETAPI MASIH ADA BIDANG-BIDANG TANAH YANG SELAINNYA, SEHINGGA TIDAK JELAS TANAH YANG MANA YANG DIMAKSUD OLEH PENGGUGAT REKONVENSI DALAM SURAT GUGATANNYA. OLEH KARENA OBYEK GUGATAN TERSEBUT TIDAK JELAS ATAU KABUR, MAKA SUDAH SEHARUSNYA GUGATAN PENGGUGAT REKONVENSI PADA PETITUM ANGKA 2 (DUA) HURUF A YANG PADA POKOKNYA MOHON AGAR OBYEK GUGATAN TERSEBUT DITETAPKAN SEBAGAI HARTA BERSAMA YANG DIPEROLEH SELAMA PERKAWINAN PENGGUGAT REKONVENSI DAN TERGUGAT REKONVENSI, DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA. HAL INI SEJALAN DENGAN YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1149 K/SIP/1979 TANGGAL 17 APRIL 1979 YANG ABSTRAKSI HUKUMNYA MENYATAKAN BAHWA BILA TIDAK JELAS LETAK BATAS-BATAS TANAH SENGKETA, MAKA GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA. OLEH KARENA ITU PULA MAKA PUTUSAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA YANG MENYATAKAN MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT REKONVENSI ATAS OBYEK GUGATAN TERSEBUT TIDAK DAPAT DIPERTAHANKAN DAN HARUS DIBATALKAN;

MENIMBANG, BAHWA MENGENAI OBYEK GUGATAN PENGGUGAT REKONVENSI BERUPA SEWA TOKO BUTIK YANG BERLOKASI DI PERTIGAAN KAPUR TULIS TURIBANG TAHUN 2015-2016 (OBYEK GUGATAN HURUF B) DAN OBYEK GUGATAN BERUPA SEWA TOKO SEMBAKO YANG BERLOKASI DI PASAR INDUK CEPU TAHUN 2015-2018 (OBYEK GUGATAN HURUF C), MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING SEPENDAPAT DENGAN APA YANG TELAH DIPERTIMBANGKAN DAN DIPUTUSKAN OLEH MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA YANG MENYATAKAN TIDAK MENERIMA GUGATAN PENGGUGAT REKONVENSI TERSEBUT, NAMUN DEMIKIAN MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING PERLU MENAMBAHKAN PERTIMBANGAN HUKUM SENDIRI SEBAGAI BERIKUT:

• BAHWA MENURUT HUKUM ISLAM SEWA MENYEWA ATAU IJARAH ADALAH AKAD PEMINDAHAN HAK GUNA/MANFAAT ATAS SUATU BARANG/JASA DALAM WAKTU TERTENTU, DENGAN PEMBAYARAN UPAH SEWA (UJRAH), TANPA DIIKUTI PEMINDAHAN KEPEMILIKAN ATAS BARANG ITU SENDIRI;
• BAHWA SESUAI DENGAN APA YANG DIDALILKAN PENGGUGAT REKONVENSI,SEWA TOKO BUTIK YANG BERLOKASI DI PERTIGAAN KAPUR TULIS TURIBANG TELAH BERAKHIR PADA TAHUN 2016 DAN SEWA TOKO SEMBAKO YANG BERLOKASI DI PASAR INDUK CEPU TELAH BERAKHIR PADA TAHUN 2018;

OLEH KARENA ITU MAKA DAPAT DIKETAHUI BAHWA PADA SAAT GUGATAN REKONVENSI INI DIAJUKAN KEDUA OBYEK GUGATAN TERSEBUT SUDAH TIDAK ADA KETERKAITAN HUKUM DENGAN PENGGUGAT REKONVENSI MAUPUN DENGAN TERGUGAT REKONVENSI, SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN MAKA DAPAT DINYATAKAN TIDAK BERALASAN HUKUM SEWA TOKO BUTIK YANG BERLOKASI DI PERTIGAAN KAPUR TULIS TURIBANG DAN SEWA TOKO SEMBAKO YANG BERLOKASI DI PASAR INDUK CEPU DIJADIKAN SEBAGAI OBYEK GUGATAN HARTA BERSAMA DALAM PERKARA A QUO. SELAIN ITU KEDUA OBYEK GUGATAN TERSEBUT JUGA TIDAK DITERANGKAN DENGAN JELAS MENGENAI LUAS ATAU UKURAN TOKO MAUPUN BATAS-BATASNYA SEHINGGA DAPAT DINYATAKAN OBYEK-OBYEK GUGATAN TERSEBUT KABUR, OLEH KARENA ITU PULA MAKA SUDAH SEHARUSNYA GUGATAN PENGGUGAT REKONVENSI ATAS KEDUA OBYEK GUGATAN TERSEBUT (PETITUM ANGKA 2 {DUA} HURUF B DAN C) DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA;

MENIMBANG, BAHWA MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT REKONVENSI YANG BERUPA ISI TOKO SENILAI RP150.000.000,00 (SERATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH), MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING SEPENDAPAT PULA DENGAN APA YANG TELAH DIPERTIMBANGKAN DAN DIPUTUSKAN OLEH MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA YANG MENYATAKAN TIDAK MENERIMA GUGATAN PENGGUGAT REKONVENSI TERSEBUT, DENGAN TAMBAHAN PERTIMBANGAN HUKUM SENDIRI BAHWA PENGGUGAT REKONVENSI DALAM DALIL GUGATANNYA TIDAK MENGURAIKAN DENGAN TERANG DAN JELAS MENGENAI JENIS DAN JUMLAH BARANG DAGANGAN ISI TOKO DAN TIDAK JELAS PULA BAGAIMANA PERHITUNGANNYA SEHINGGA BARANG DAGANGAN TERSEBUT SENILAI RP150.000.000,00 (SERATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH), OLEH KARENA ITU MAKA DAPAT DINYATAKAN BAHWA OBYEK GUGATAN TERSEBUT KABUR YANG KARENANYA PULA MAKA GUGATAN PENGGUGAT REKONVENSI ATAS HAL TERSEBUT (PETITUM ANGKA 2 {DUA} HURUF D) HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA;

MENIMBANG, BAHWA MENGENAI OBYEK-OBYEK GUGATAN PENGGUGAT REKONVENSI YANG BERUPA:

• SEWA SAWAH YANG TERLETAK DI DESA JIPANG PADA TANGGAL 18 AGUSTUS 2016 SENILAI RP25.000.000,00 (DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH), OBYEK GUGATAN HURUF E;
• SEWA SAWAH YANG TERLETAK DI DESA JIPANG TAHUN 2017 SENILAI RP23.000.000,00 (DUA PULUH TIGA JUTA RUPIAH), OBYEK GUGATAN HURUF F;
• SEWA SAWAH YANG TERLETAK DI DESA JIPANG PADA TANGGAL 12 FEBRUARI 2018 SENILAI RP.34.500.000,00 (TIGA PULUH EMPAT JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH), OBYEK GUGATAN HURUF G.

MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING SEPENDAPAT PULA DENGAN APA YANG TELAH DIPERTIMBANGKAN DAN DIPUTUSKAN OLEH MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA YANG MENYATAKAN TIDAK MENERIMA GUGATAN PENGGUGAT REKONVENSI TERSEBUT, NAMUN DEMIKIAN MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING PERLU MENAMBAHKAN PERTIMBANGAN SENDIRI BAHWA PENGGUGAT REKONVENSI DALAM DALIL GUGATANNYA HANYA MENYATAKAN KAPAN OBYEK GUGATAN TERSEBUT MULAI DISEWA, AKAN TETAPI TIDAK MENGURAIKAN JANGKA WAKTUNYA ATAU KAPAN OBYEK SEWA TERSEBUT BERAKHIR SEHINGGA KARENANYA TIDAK DAPAT DIKETAHUI APAKAH PADA SAAT GUGATAN REKONVENSI INI DIAJUKAN OBYEK-OBYEK GUGATAN TERSEBUT MASIH DALAM PERSEWAAN ATAUKAH SUDAH BERAKHIR. SELAIN ITU KEDUA OBYEK GUGATAN TERSEBUT JUGA TIDAK DITERANGKAN DENGAN JELAS MENGENAI LUAS MAUPUN BATAS-BATASNYA SEHINGGA DAPAT DINYATAKAN OBYEK-OBYEK GUGATAN TERSEBUT KABUR, OLEH KARENA ITU PULA MAKA SUDAH SEHARUSNYA GUGATAN PENGGUGAT REKONVENSI ATAS KETIGA OBYEK GUGATAN TERSEBUT (PETITUM ANGKA 2 {DUA} HURUF E, F DAN G), DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA;

MENIMBANG, BAHWA MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT REKONVENSI YANG BERUPA HASIL PANEN SAWAH YANG DISEWA PADA TAHUN 2018 SENILAI RP42.000.000,00 (EMPAT PULUH DUA JUTA RUPIAH), MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING BERPENDAPAT BAHWA PENGGUGAT REKONVENSI DALAM DALIL GUGATANNYA TIDAK MENGURAIKAN DENGAN TERANG DAN JELAS APA HASIL PANENNYA, BERAPA JUMLAHNYA DAN BAGAIMANA PERHITUNGANNYA SEHINGGA HASIL PANEN TERSEBUT SENILAI RP42.000.000,00 (EMPAT PULUH DUA JUTA RUPIAH), OLEH KARENA ITU MAKA DAPAT DINYATAKAN BAHWA OBYEK GUGATAN TERSEBUT ADALAH KABUR YANG KARENANYA PULA MAKA GUGATAN PENGGUGAT REKONVENSI ATAS OBYEK GUGATAN TERSEBUT (PETITUM ANGKA 2 {DUA} HURUF H), HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA;

MENIMBANG, BAHWA OLEH KARENA OBYEK-OBYEK GUGATAN PENGGUGAT REKONVENSI SEBAGAIMANA TERSEBUT PADA HURUF B SAMPAI DENGAN HURUF H TELAH DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA, MAKA ALAT-ALAT BUKTI YANG BERKAITAN DENGAN HAL TERSEBUT TIDAK PERLU DIPERTIMBANGKAN LEBIH LANJUT;

MENIMBANG, BAHWA MENGENAI OBYEK GUGATAN YANG BERUPA HUTANG BERSAMA SEJUMLAH RP115.000.000,00 (SERATUS LIMA BELAS JUTA RUPIAH) KEPADA ORANG TUA PENGGUGAT REKONVENSI, MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING SEPENDAPAT DENGAN APA YANG TELAH DIPERTIMBANGKAN DAN DIPUTUSKAN OLEH MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA YANG MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT REKONVENSI TERSEBUT, NAMUN DEMIKIAN MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING PERLU MENAMBAHKAN PERTIMBANGAN HUKUM SENDIRI SEBAGAIMANA DIURAIKAN DI BAWAH INI;

MENIMBANG, BAHWA DALIL GUGATAN PENGGUGAT REKONVENSI YANG MENYATAKAN PADA TAHUN 2013 PENGGUGAT REKONVENSI DAN TERGUGAT REKONVENSI PERNAH MEMINJAM UANG/BERHUTANG KEPADA ORANG TUA PENGGUGAT REKONVENSI SEJUMLAH RP115.000.000,00 (SERATUS LIMA BELAS JUTA RUPIAH) TELAH DIBANTAH KEBENARANNYA OLEH TERGUGAT REKONVENSI DENGAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK BENAR PENGGUGAT REKONVENSI DAN TERGUGAT REKONVENSI PERNAH BERHUTANG KEPADA ORANG TUA PENGGUGAT REKONVENSI. OLEH KARENA DALIL-DALIL GUGATAN PENGGUGAT REKONVENSI TELAH DIBANTAH KEBENARANNYA OLEH TERGUGAT REKONVENSI, MAKA SUDAH SEHARUSNYA PENGGUGAT REKONVENSI YANG DIBEBANI UNTUK MEMBUKTIKAN KEBENARAN TERJADINYA PERISTIWA PINJAM MEMINJAM TERSEBUT ATAU ADANYA HUTANG BERSAMA TERSEBUT, HAL INI SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 163 HIR YANG MENYATAKAN BAHWA BARANG SIAPA YANG MENGATAKAN IA MEMPUNYAI HAK ATAU IA MENYEBUTKAN SUATU PERBUATAN UNTUK MENGUATKAN HAKNYA ITU, ATAU UNTUK MEMBANTAH HAK ORANG LAIN, MAKA ORANG ITU HARUS MEMBUKTIKAN ADANYA HAK ITU ATAU ADANYA KEJADIAN ITU. SEBALIKNYA SESUAI DENGAN ASAS NEGATIVA NON SUNT PROBANDA (SESUATU YANG NEGATIVE/TIDAK PERNAH TERJADI TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN), TERGUGAT REKONVENSI TIDAK PERLU DIBEBANI UNTUK MEMBUKTIKAN TIDAK ADANYA HUTANG BERSAMA TERSEBUT;

MENIMBANG, BAHWA SESUAI DENGAN FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP DALAM BERITA ACARA PERSIDANGAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA YANG BERSUMBER DARI ALAT-ALAT BUKTI PR.9 DAN P.R 10 YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT REKONVENSI, TIDAK ADA SATU ALAT BUKTIPUN YANG DAPAT MENGUATKAN DALIL-DALIL GUGATAN PENGGUGAT REKONVENSI TERSEBUT KARENA KEDUA ALAT BUKTI TERSEBUT HANYA BERUPA SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT OLEH PERORANGAN (BUKAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG) SEDANGKAN SURAT PERNYATAAN TERSEBUT PADA DASARNYA HANYA MERUPAKAN KESAKSIAN YANG DITUANGKAN DALAM BENTUK TERTULIS, NAMUN OLEH KARENA KESAKSIAN TERSEBUT TIDAK DISAMPAIKAN DI BAWAH SUMPAH DALAM PERSIDANGAN, MAKA TIDAK DAPAT DIPERCAYA KEBENARANNYA DAN HARUS DIKESAMPINGKAN. OLEH KARENA PENGGUGAT REKONVENSI DENGAN ALAT-ALAT BUKTI YANG TELAH DIAJUKAN TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN KEBENARAN DALIL-DALIL GUGATANNYA TERSEBUT, MAKA SUDAH SEHARUSNYA GUGATAN PENGGUGAT REKONVENSI ATAS OBYEK GUGATAN TERSEBUT (PETITUM ANGKA 2 {DUA} HURUF I) DINYATAKAN DITOLAK.

MENIMBANG, BAHWA MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT REKONVENSI YANGBERKAITAN DENGAN OBYEK GUGATAN BERUPA TOKO SEMBAKO SENILAI RP128.000.000,00 (SERATUS DUA PULUH DELAPAN JUTA RUPIAH), MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING TIDAK SEPENDAPAT DENGAN APA YANG TELAH DIPERTIMBANGKAN DAN DIPUTUSKAN OLEH MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA YANG MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT REKONVENSI TERSEBUT. MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING TIDAK SEPENDAPAT DENGAN PERTIMBANGAN HUKUM SEBAGAIMANA DIURAIKAN DI BAWAH INI;

MENIMBANG, BAHWA PENGGUGAT REKONVENSI DALAM DALIL GUGATANNYA HANYA MENYEBUTKAN, BELI TOKO SEMBAKO YANG BERLOKASI DI PASAR INDUK CEPU SEHARGA RP128.000.000,00 (SERATUS DUA PULUH DELAPAN JUTA RUPIAH), DENGAN TANPA MENJELASKAN BERAPA LUAS ATAU BERAPA UKURANNYA DAN TIDAK MENJELASKAN PULA BATAS-BATASNYA, OLEH KARENA ITU MAKA DAPAT DINYATAKAN BAHWA OBYEK GUGATAN TERSEBUT TIDAK JELAS ATAU KABUR YANG KARENANYA PULA MAKA GUGATAN PENGGUGAT REKONVENSI ATAS OBYEK GUGATAN TERSEBUT (PETITUM ANGKA 2 {DUA} HURUF J) HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA, SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN PUTUSAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA YANG MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT REKONVENSI ATAS OBYEK GUGATAN TERSEBUT TIDAK DAPAT DIPERTAHANKAN DAN HARUS DIBATALKAN;

MENIMBANG, BAHWA MENGENAI KEBERATAN PEMBANDING/TERGUGAT REKONVENSI DALAM MEMORI BANDINGNYA YANG MENYATAKAN BAHWA MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TELAH KHILAF KARENA TIDAK MEMPERHITUNGKAN ADANYA HARTA BERSAMA BERUPA SATU UNIT TRUK NOMOR POLISI K 1795 FA MILIK PEMBANDING YANG DIBAWA PERGI TERBANDING/PENGGUGAT REKONVENSI KEMUDIAN TRUK TERSEBUT TELAH DIJUAL TERBANDING TANPA SEIJIN PEMBANDING SEHARGA RP160.000.000,00 (SERATUS ENAM PULUH JUTA RUPIAH) YANG HASILNYA DIPAKAI OLEH TERBANDING SENDIRI DAN ADANYA HUTANG BERSAMA DI BANK BRI SEJUMLAH RP250.000.000,00 (DUA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH) DAN TELAH DIANGSUR PEMBANDING SEHINGGA HUTANG YANG MASIH TERSISA ADALAH SEJUMLAH RP189.054.941,00 (SERATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN JUTA LIMA PULUH EMPAT RIBU SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH SATU RUPIAH), MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING BERPENDAPAT BAHWA HARTA BERUPA TRUK DAN SISA HUTANG DI BRI TERSEBUT TIDAK TERMASUK SEBAGAI OBYEK GUGATAN, BAIK DALAM PERKARA KONVENSI MAUPUN REKONVENSI, OLEH KARENA ITU MAKA TIDAK PERLU DIPERTIMBANGKAN LEBIH LANJUT DALAM PEMERIKSAAN DALAM TINGKAT BANDING.

MENIMBANG, BAHWA MENGENAI KEBERATAN PEMBANDING YANG PADA POKOKNYA MENYATAKAN KEBERATAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BLORA YANG MENETAPKAN OBYEK GUGATAN BERUPA TOKO SEMBAKO YANG BERLOKASI DI PASAR INDUK CEPU SEBAGAI HARTA BERSAMA KARENA SATU UNIT TRUK YANG DIBAWA TERBANDING MASIH LEBIH MAHAL HARGANYA DARIPADA TOKO TERSEBUT, MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING BERPENDAPAT OLEH KARENA GUGATAN PENGGUGAT REKONVENSI ATAS OBYEK GUGATAN YANG BERUPA TOKO SEMBAKO TERSEBUT TELAH DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA, MAKA KEBERATAN PEMBANDING TERSEBUT TIDAK PERLU DIPERTIMBANGKAN LEBIH LANJUT;

MENIMBANG, BAHWA BERDASARKAN PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN SEBAGAIMANA TERSEBUT DI ATAS, MAKA MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING BERKESIMPULAN BAHWA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BLORA NOMOR 761/PDT.G/ 2019/PA BLA. TANGGAL 12 FEBRUARI 2020 MASEHI, BERTEPATAN DENGAN 18 JUMADILAKHIR 1441 HJRIYAH TIDAK DAPAT DIPERTAHANKAN DAN HARUS DIBATALKAN, SELANJUTNYA MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING MENGADILI SENDIRI YANG BUNYI SELENGKAPNYA SEBAGAIMANA TERMUAT DALAM AMAR PUTUSAN (DIKTUM) PERKARA A QUO.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

MENIMBANG, BAHWA OLEH KARENA PERKARA INI TERMASUK SENGKETA DI BIDANG PERKAWINAN, MAKA SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 89 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PENGADILAN AGAMA YANG TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 DAN PERUBAHAN KEDUA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 50 TAHUN 2009, BIAYA PERKARA PADA TINGKAT PERTAMA DAN PADA TINGKAT BANDING DIBEBANKAN KEPADA PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI/PEMBANDING;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai judex factie berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh pengadilan tingkat pertama, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Blora Nomor 761/Pdt.G/2019/PA Bla. tanggal 12 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan 18 Jumadilakhir 1441 Hijriyah, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Zaenudin, S.H., M.H., sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 18 Juli 2019 ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa untuk menyederhanakan penyebutan para pihak dalam pertimbangan hukum pada perkara konvensi ini, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding cukup disebut sebagai Penggugat sedangkan untuk Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding cukup disebut dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah berdasarkan pernikahan yang dilangsungkan pada tanggal 03 Mei 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, namun sampai sekarang belum dikaruniai anak;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta?lik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Jipang, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun selama kurang lebih 5 (lima) tahun, setelah masa tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah;
4. Bahwa Penggugat mohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu khul?i Tergugat (Gunawan bin Sukarno) terhadap Penggugat (Sofiati binti Sarmin) dengan alasan karena sejak bulan Mei 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga gugatan ini diajukan telah berjalan selama 1 (satu) tahun sehingga Tergugat telah melanggar sighat ta?lik talak yang diucapkan setelah akad nikah karena Tergugat telah tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan membiarkan atau tidak mempedulikan Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun (sighat ta?lik talak angka 2 dan 4);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diakui kebenarannya oleh Tergugat dan dikuatkan pula dengan bukti P.2 berupa Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 021/04/DN/V/2019 tanggal 14 Mei 2019 yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, dan secara materiil menerangkan telah dilaksanakannya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai Agama Islam, maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 03 Mei 2013, dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang mempunyai kapasitas dan kwalitas sebagai para pihak (persona standi in judicio) dalam perkara cerai gugat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai benar atau tidaknyaTergugat mengucapkan sighat ta?lik talak setelah akad nikah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai keterangan Penggugat yang tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat dan dikuatkan pula dengan bukti P.2 yang antara lain isinya menerangkan bahwa sesudah akad nikah suami membaca dan menandatangani ta?lik talak, maka dapat dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat ta?lik talak setelah akad nikah yang bunyinya sebagaimana telah diketahui umum sebagaimana yang biasanya tercantum pada Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat didasarkan atas alasan pelanggaran terhadap sighat ta?lik talak angka 2 (dua) dan angka 4 (empat), maka yang perlu dibuktikan selanjutnya adalah mengenai benar atau tidaknya Tergugat telah melanggar sighat ta?lik talak pada butir angka 2 (dua) yang berbunyi : ?Apabila saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya.? dan pada butir angka 4 (empat) yang berbunyi : ?Apabila saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya 6 (enam) bulan lamanya?;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Sarmin bin Baiman, ayah kandung Penggugat dan 2. Dasar bin Salim, tetangga Penggugat. Kemudian kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing saksi mengetahui berdasarkan apa yang dilihatnya sendiri bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun secara terus menerus, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat. Sekarang Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tuanya di Tanjung Anom, Nganjuk, sedangkan Penggugat tetap bertempat tinggal di Desa Jipang, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Rahman bin Ngali, dan 2. Raji bin Ngali, keduanya adalah teman Tergugat. Kemudian kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Nganjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat dan dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi, maka dapat dinyatakan telah terbukti bahwa benar sejak bulan Mei 2018 Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama di Desa Jipang, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora meninggalkan Penggugat dan hidup berpisah dengan Penggugat yang hingga gugatan perceraian ini diajukan pada tanggal 27 Mei 2019 telah berjalan selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan berikutnya adalah apakah selama 1 (satu) tahun berpisah rumah tersebut Tergugat masih memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan masih mempedulikan Penggugat sebagai isterinya ataukah tidak. Atas hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

• Bahwa Tergugat dalam surat jawaban maupun dupliknya sama sekali tidak membantah dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak mempedulikan Penggugat lagi;

- Bahwa seandainya Tergugat membantah hal tersebut, quad non, maka Tergugat yang harus dibebani untuk membuktikan dalil bantahannya bahwa Tergugat masih memberikan nafkah wajib dan masih mempedulikan Penggugat, sedangkan Tergugat dengan alat-alat bukti yang diajukan sama sekali tidak ada yang menguatkan bahwa Tergugat masih memberikan nafkah wajib kepada Penggugat. Sebaliknya sesuai dengan asas pembuktian negative non sunt probanda (sesuatu yang negatif/tidak pernah terjadi tidak dapat dibuktikan), Penggugat tidak dapat dibebani untuk membuktikan tentang tidak adanya nafkah wajib yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Oleh karena itu maka dapat dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa selama 1 (satu) tahun berpisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib dan telah membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam antara lain menyatakan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, ayat (5) menyatakan bahwa kewajiban suami terhadap isterinya mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dan ayat (7) menyatakan bahwa kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam berita acara persidangan pengadilan tingkat pertama telah ternyata Penggugat telah tamkin sempurna yaitu telah bertempat tinggal bersama selama kurang lebih 5 (lima) tahun dan ba?da dukhul serta tidak ternyata Penggugat sebagai isteri yang nusyuz, akan tetapi sebaliknya justru Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan tanpa alasan yang dibenarkan menurut hukum, oleh karena itu meskipun antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun, namun oleh karena selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam tali perkawinan dan tidak ternyata Penggugat sebagai isteri yang nusyuz, maka secara hukum Tergugat sebagai suami tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada Penggugat sebagai isterinya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan terbukti selama 1 (satu) tahun berpisah rumah Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga telah membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat, sedangkan Penggugat sebagai isterinya telah menyatakan keberatan dan mengadukan hal itu kepada pengadilan agama, maka dapat dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Tergugat telah melanggar sighat ta?lik talak yang diucapkannya sesudah akad nikah, dalam perkara a quo adalah sighat ta?lik talak sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua) yang berbunyi : ?Apabila saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya.? dan pada butir agka 4 (empat) yang berbunyi : ?Apabila saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya 6 (enam) bulan lamanya?;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan fakta yang terungkap dari berita acara persidangan pengadilan tingkat pertama bahwa Penggugat telah membayar atau menyerahkan uang iwadl kepada pengadilan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka dapat dinyatakan syarat jatuhnya ta?lik talak telah terpenuhi dan karenanya pula maka apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu khul?i Tergugat (Gunawan bin Sukarno) terhadap Penggugat (Sofiati binti Sarmin) dengan iwadl sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dapat dipertahankan.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi mutatis mutandis dianggap termuat kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menyederhanakan penyebutan para pihak dalam pertimbangan hukum pada perkara rekonvensi ini, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding cukup disebut sebagai Tergugat Rekonvensi sedangkan untuk Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding cukup disebut dengan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa selama berumah tangga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah memperoleh harta bersama sebagai berikut:

1. Sebidang tanah di desa Jipang RT 06 RW 02 Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, dengan luas 364 meter persegi dibeli seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dibayar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) oleh Penggugat Rekonpensi dan sebagian sisanya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dibayar oleh orangtua kandung Tergugat Rekonpensi;
2. Sewa toko butik yang berlokasi di Pertigaan Kapur Tulis Turibang tahun 2015-2016 senilai Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dengan perjanjian Over Kontrak dari ibu Djuharni kepada Sofi?ati binti Sarmin (Tergugat Rekonpensi) yang dilakukan pada 09 Agustus 2015 dengan rincian over kontrak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan nilai jual inventaris toko sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Dan tahun 2017-2018 senilai Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) yang berlokasi di Jalan Kapur Tulis Cepu;

1. Sewa toko sembako tahun 2015-2018 senilai Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang berlokasi di Pasar Induk Cepu;
2. Isi toko pada point ?b? dan ?c? sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
3. Sewa sawah yang terletak di Desa Jipang pada tanggal 18 Agustus 2016 senilai Rp25.900.000,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).
4. Sewa sawah yang terletak di Desa Jipang tahun 2017 senilai Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
5. Sewa sawah yang terletak di Desa Jipang pada 12 Februari 2018 senilai Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
6. Hasil panen point ?g? sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
7. Hutang Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi kepada orangtua Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) pada tahuh 2013;
8. Beli toko sembako senilai Rp128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah) yang berlokasi di pasar induk Cepu.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar obyek gugatan sebagaimana tersebut pada huruf a merupakan harta bersama, yang benar merupakan harta milik orang tua Tergugat Rekonvensi yang diberikan kepada Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa uang sewa toko/butik obyek gugatan sebagaimana tersebut pada huruf b semuanya berasal dari harta bawaan milik Tergugat Rekonvensi, selain itu sewa toko tersebut telah berakhir pada tahun 2018 dan tidak diperpanjang lagi, sehingga menurut hukum tidak dapat dijadikan sebagai harta bersama;
3. Bahwa uang sewa toko sembako obyek gugatan sebagaimana tersebut pada huruf c semuanya berasal dari harta bawaan milik Tergugat Rekonvensi, selain itu sewa toko tersebut juga telah berakhir pada tahun 2018 dan tidak diperpanjang lagi, sehingga menurut hukum tidak dapat dijadikan sebagai harta bersama;
4. Bahwa tidak benar ada isi toko obyek gugatan huruf b dan c senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), yang benar isi toko tersebut telah habis dijual yang hasilnya dipergunakan untuk kebutuhan hidup bersama. Selain itu sewa tokonya juga telah berakhir sampai dengan tahun 2018, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai harta bersama;
5. Bahwa sewa tanah sawah sebagaimana tersebut pada obyek gugatan huruf e pada tanggal 18 Agustus 2016 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) telah berakhir dan hasil dari sewa sawah tersebut telah dinikmati bersama, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai harta bersama;
6. Bahwa sewa tanah sawah tahun 2017 senilai Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) sebagaimana tersebut pada obyek gugatan huruf f hasilnya telah dinikmati bersama sehingga tidak dapat dijadikan sebagai harta bersama;
7. Bahwa tidak benar pada tanggal 12 Februari 2018 Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pernah menyewa tanah sawah senilai Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana tersebut pada obyek gugatan huruf g;
8. Bahwa tidak benar ada hasil panen sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) dari hasil sewa sawah obyek gugatan huruf g karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak pernah menyewa tanah sawah tersebut;
9. Bahwa tidak benar pada tahun 2013 Tergugat Rekonvensi berhutang kepada orang tua Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);
10. Bahwa tidak benar sebuah toko sembako yang berlokasi di Pasar Induk senilai Rp128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah) dibeli dalam masa perkawinan, yang benar toko tersebut merupakan milik Tergugat Rekonvensi sendiri yang dibeli pada bulan November 2011 sebelum Tergugat Rekonvensi menikah dengan Penggugat Rekovensi.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tidak meyampaikan eksepsi yang berkaitan dengan formalitas surat gugatan Penggugat Rekonvensi, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu gugatan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) RV bahwa posita (fundamentum petendi) adalah dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar atau alasan diajukannya suatu tuntutan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa uraian tentang kejadian atau peristiwa yang dijadikan sebagai dalil-dalil gugatan/posita, termasuk di dalamnya obyek-obyek gugatan, harus dijelaskan secara runtut/kronologis, terang dan sistematis;

Menimbang, bahwa posita atau dalil gugatan merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara, sedangkan sesuai dengan asas hukum acara perdata yang berlaku bahwa pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak boleh menyimpang dari dalil gugatan;

Menimbang, bahwa mengenai obyek gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada huruf a berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Jipang RT 06 RW 02 Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora dengan luas 364 meter persegi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa meskipun obyek gugatan tersebut telah disebutkan luas dan letaknya, akan tetapi oleh karena obyek gugatan tersebut tidak dijelaskan secara terang dan rinci batas-batasnya, maka dapat dinyatakan bahwa obyek gugatan tersebut tidak jelas atau kabur (obscuur libel), karena sudah barang tentu tanah seluas 364 meter persegi yang dijadikan sebagai obyek gugatan tersebut, bukan merupakan satu-satunya tanah yang terletak di wilayah RT 06 RW 02 Desa Jipang, Kecamtan Cepu, Kabupaten Blora, akan tetapi masih ada bidang-bidang tanah yang selainnya, sehingga tidak jelas tanah yang mana yang dimaksud oleh Penggugat Rekonvensi dalam surat gugatannya. Oleh karena obyek gugatan tersebut tidak jelas atau kabur, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 2 (dua) huruf a yang pada pokoknya mohon agar obyek gugatan tersebut ditetapkan sebagai harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149 K/Sip/1979 tanggal 17 April 1979 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa bila tidak jelas letak batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima. Oleh karena itu pula maka putusan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi atas obyek gugatan tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa mengenai obyek gugatan Penggugat Rekonvensi berupa sewa toko butik yang berlokasi di pertigaan Kapur Tulis Turibang tahun 2015-2016 (obyek gugatan huruf b) dan obyek gugatan berupa sewa toko sembako yang berlokasi di Pasar Induk Cepu tahun 2015-2018 (obyek gugatan huruf c), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan hukum sendiri sebagai berikut:

• Bahwa menurut hukum Islam sewa menyewa atau ijarah adalah akad pemindahan hak guna/manfaat atas suatu barang/jasa dalam waktu tertentu, dengan pembayaran upah sewa (ujrah), tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri;
• Bahwa sesuai dengan apa yang didalilkan Penggugat Rekonvensi,sewa toko butik yang berlokasi di pertigaan Kapur Tulis Turibang telah berakhir pada tahun 2016 dan sewa toko sembako yang berlokasi di Pasar Induk Cepu telah berakhir pada tahun 2018;

Oleh karena itu maka dapat diketahui bahwa pada saat gugatan rekonvensi ini diajukan kedua obyek gugatan tersebut sudah tidak ada keterkaitan hukum dengan Penggugat Rekonvensi maupun dengan Tergugat Rekonvensi, sehingga dengan demikian maka dapat dinyatakan tidak beralasan hukum sewa toko butik yang berlokasi di pertigaan Kapur Tulis Turibang dan sewa toko sembako yang berlokasi di Pasar Induk Cepu dijadikan sebagai obyek gugatan harta bersama dalam perkara a quo. Selain itu kedua obyek gugatan tersebut juga tidak diterangkan dengan jelas mengenai luas atau ukuran toko maupun batas-batasnya sehingga dapat dinyatakan obyek-obyek gugatan tersebut kabur, oleh karena itu pula maka sudah seharusnya gugatan Penggugat Rekonvensi atas kedua obyek gugatan tersebut (petitum angka 2 {dua} huruf b dan c) dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi yang berupa Isi toko senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat pula dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, dengan tambahan pertimbangan hukum sendiri bahwa Penggugat Rekonvensi dalam dalil gugatannya tidak menguraikan dengan terang dan jelas mengenai jenis dan jumlah barang dagangan isi toko dan tidak jelas pula bagaimana perhitungannya sehingga barang dagangan tersebut senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), oleh karena itu maka dapat dinyatakan bahwa obyek gugatan tersebut kabur yang karenanya pula maka gugatan Penggugat Rekonvensi atas hal tersebut (petitum angka 2 {dua} huruf d) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai obyek-obyek gugatan Penggugat Rekonvensi yang berupa:

• Sewa sawah yang terletak di Desa Jipang pada tanggal 18 Agustus 2016 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), obyek gugatan huruf e;
• Sewa sawah yang terletak di Desa Jipang tahun 2017 senilai Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), obyek gugatan huruf f;
• Sewa sawah yang terletak di Desa Jipang pada tanggal 12 Februari 2018 senilai Rp.34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), obyek gugatan huruf g.

Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat pula dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sendiri bahwa Penggugat Rekonvensi dalam dalil gugatannya hanya menyatakan kapan obyek gugatan tersebut mulai disewa, akan tetapi tidak menguraikan jangka waktunya atau kapan obyek sewa tersebut berakhir sehingga karenanya tidak dapat diketahui apakah pada saat gugatan rekonvensi ini diajukan obyek-obyek gugatan tersebut masih dalam persewaan ataukah sudah berakhir. Selain itu kedua obyek gugatan tersebut juga tidak diterangkan dengan jelas mengenai luas maupun batas-batasnya sehingga dapat dinyatakan obyek-obyek gugatan tersebut kabur, oleh karena itu pula maka sudah seharusnya gugatan Penggugat Rekonvensi atas ketiga obyek gugatan tersebut (petitum angka 2 {dua} huruf e, f dan g), dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi yang berupa hasil panen sawah yang disewa pada tahun 2018 senilai Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi dalam dalil gugatannya tidak menguraikan dengan terang dan jelas apa hasil panennya, berapa jumlahnya dan bagaimana perhitungannya sehingga hasil panen tersebut senilai Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), oleh karena itu maka dapat dinyatakan bahwa obyek gugatan tersebut adalah kabur yang karenanya pula maka gugatan Penggugat Rekonvensi atas obyek gugatan tersebut (petitum angka 2 {dua} huruf h), harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek-obyek gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada huruf b sampai dengan huruf h telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka alat-alat bukti yang berkaitan dengan hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai obyek gugatan yang berupa hutang bersama sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) kepada orang tua Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan hukum sendiri sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi yang menyatakan pada tahun 2013 Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pernah meminjam uang/berhutang kepada orang tua Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) telah dibantah kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi dengan menyatakan bahwa tidak benar Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pernah berhutang kepada orang tua Penggugat Rekonvensi. Oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi telah dibantah kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi, maka sudah seharusnya Penggugat Rekonvensi yang dibebani untuk membuktikan kebenaran terjadinya peristiwa pinjam meminjam tersebut atau adanya hutang bersama tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR yang menyatakan bahwa barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu. Sebaliknya sesuai dengan asas negativa non sunt probanda (sesuatu yang negative/tidak pernah terjadi tidak dapat dibuktikan), Tergugat Rekonvensi tidak perlu dibebani untuk membuktikan tidak adanya hutang bersama tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam berita acara persidangan pengadilan tingkat pertama yang bersumber dari alat-alat bukti PR.9 dan P.R 10 yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, tidak ada satu alat buktipun yang dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut karena kedua alat bukti tersebut hanya berupa surat pernyataan yang dibuat oleh perorangan (bukan oleh pejabat yang berwenang) sedangkan surat pernyataan tersebut pada dasarnya hanya merupakan kesaksian yang dituangkan dalam bentuk tertulis, namun oleh karena kesaksian tersebut tidak disampaikan di bawah sumpah dalam persidangan, maka tidak dapat dipercaya kebenarannya dan harus dikesampingkan. Oleh karena Penggugat Rekonvensi dengan alat-alat bukti yang telah diajukan tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya tersebut, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat Rekonvensi atas obyek gugatan tersebut (petitum angka 2 {dua} huruf i) dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi yangberkaitan dengan obyek gugatan berupa toko sembako senilai Rp128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut. Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam dalil gugatannya hanya menyebutkan, beli toko sembako yang berlokasi di Pasar Induk Cepu seharga Rp128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah), dengan tanpa menjelaskan berapa luas atau berapa ukurannya dan tidak menjelaskan pula batas-batasnya, oleh karena itu maka dapat dinyatakan bahwa obyek gugatan tersebut tidak jelas atau kabur yang karenanya pula maka gugatan Penggugat Rekonvensi atas obyek gugatan tersebut (petitum angka 2 {dua} huruf j) harus dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi atas obyek gugatan tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding/Tergugat Rekonvensi dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah khilaf karena tidak memperhitungkan adanya harta bersama berupa satu unit Truk Nomor Polisi K 1795 FA milik Pembanding yang dibawa pergi Terbanding/Penggugat Rekonvensi kemudian truk tersebut telah dijual Terbanding tanpa seijin Pembanding seharga Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) yang hasilnya dipakai oleh Terbanding sendiri dan adanya hutang bersama di Bank BRI sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan telah diangsur Pembanding sehingga hutang yang masih tersisa adalah sejumlah Rp189.054.941,00 (seratus delapan puluh sembilan juta lima puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa harta berupa truk dan sisa hutang di BRI tersebut tidak termasuk sebagai obyek gugatan, baik dalam perkara konvensi maupun rekonvensi, oleh karena itu maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam pemeriksaan dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding yang pada pokoknya menyatakan keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Blora yang menetapkan obyek gugatan berupa toko sembako yang berlokasi di Pasar Induk Cepu sebagai harta bersama karena satu unit truk yang dibawa Terbanding masih lebih mahal harganya daripada toko tersebut, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi atas obyek gugatan yang berupa toko sembako tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka keberatan Pembanding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Agama Blora Nomor 761/Pdt.G/ 2019/PA Bla. tanggal 12 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan 18 Jumadilakhir 1441 Hjriyah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri yang bunyi selengkapnya sebagaimana termuat dalam amar putusan (diktum) perkara a quo.

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dan pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding;