1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN KUTAI BARAT
  4. Pidana Khusus
  5. Narkotika dan Psikotropika

Putusan PN KUTAI BARAT
149 /Pid.Sus/2016/PN Sdw

    Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 149 /Pid.Sus/2016/PN Sdw
    Tanggal 17 Nopember 2016 — ALFIUS DEBY CHRISIANTO Alias DEBY Anak Dari RESUANTO
    Nomor 149 /Pid.Sus/2016/PN Sdw
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
    Kata Kunci ALFIUS DEBY CHRISIANTO Alias DEBY Anak Dari RESUANTO149 /Pid.Sus/2016/PN Sdw
    Tahun 2016
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan PN KUTAI BARAT
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Suwandi
    Hakim Anggota Sh Hario Purwo Hantoro, - Alif Yunan Noviari
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya - HUKUM
    Catatan Amar MENGADILI1. Menyatakan Terdakwa ALFIUS DEBY CHRISIANTO alias DEBY anak dari RESUANTO telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I?;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;5. Menetapkan barang bukti berupa :- 1 (satu) bungkus atau poket kecil narkotika jenis sabu-sabu- 1 (satu) buah handphone jenis samsung warna hitam;- 1 (satu) buah handphone jenis Nokia warna Kuning- Uang tunai sebesar Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) atau uang pecahan sebesar lima puluh ribu ruoah sebanyak 9 (sembilan) lembar;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara terdakwa MOCH KIRUN Bin HADI ;6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah —
    Tanggal Dibacakan 17 Nopember 2016
    Kaidah —
    Abstrak

  • Putusan terkait tidak ada

72
18