Putusan PTUN PEKAN BARU
18/G/2018/PTUN.PBR

Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 18/G/2018/PTUN.PBR
Tanggal 21 Agustus 2018 — Penggugat:
PT BARA PRIMA PRATAMA dalam hal ini diwakili oleh ALEXANDER F H ROEMOKOY dan EDHY SUPRIYONO
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH PROPINSI RIAU

MENGADILI :

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak Permohonan Penundaan Daya Berlakunya Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Riau Nomor 503/DPMPTSP/IZIN-ESDM/01 tentang Pengakhiran Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral Dan Batubara di Propinsi Riau yang diterbitkan tanggal 30 Januari 2017 yang dimohonkan oleh Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksespi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;

2. Menyatakan Batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Riau Nomor: 503/DPMPTSP/IZIN-ESDM/01, tentang Pengakhiran Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral dan Batubara di Propinsi Riau yang diterbitkan pada tanggal 30 Januari 2017;

3. Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Riau Nomor: 503/DPMPTSP/IZIN-ESDM/01, tentang Pengakhiran Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral Dan Batubara di Propinsi Riau yang diterbitkan pada tanggal 30 Januari 2017;

4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat yang ditujukan kepada Penggugat yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan kembali permohonan Perpanjangan IUP Eksplorasi Nomor 06/DPE-PU/V/2011;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000 ,- (satu juta rupiah) seketika dan sekaligus perhari setiap keterlambatan Tergugat melaksanakan Putusan Perkara ini apabila telah berkekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 269.000,- (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);