1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PTTUN MAKASSAR
  4. TUN

Putusan PTTUN MAKASSAR
120/B/2019/PT.TUN.MKS

    Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 120/B/2019/PT.TUN.MKS
    Tanggal 7 Nopember 2019 — Pembanding/Penggugat V : Dewi Dian Nursanti, S.Pd Diwakili Oleh : Drs Darwin Kunu
    Pembanding/Penggugat III : La MAhali, SPd.SD, M, AP Diwakili Oleh : Drs Darwin Kunu
    Pembanding/Penggugat I : Drs Darwin Kunu Diwakili Oleh : Drs Darwin Kunu
    Pembanding/Penggugat VI : Drs. Jamudin Diwakili Oleh : Drs Darwin Kunu
    Pembanding/Penggugat IV : La Adi, SPd Diwakili Oleh : Drs Darwin Kunu
    Pembanding/Penggugat II : Adlim, Spd Diwakili Oleh : Drs Darwin Kunu
    Terbanding/Tergugat : Bupati Buton Utara
    Nomor 120/B/2019/PT.TUN.MKS
    Tingkat Proses Banding
    Klasifikasi TUN
    TUN Kepegawaian
    Kata Kunci Kepegawaian
    Tahun 2019
    Tanggal Register 30 September 2019
    Lembaga Peradilan PTTUN MAKASSAR
    Jenis Lembaga Peradilan PTTUN
    Hakim Ketua Ilmar Tatawi
    Hakim Anggota H L Mustafa Nasution,
    hj. Evita Mawulan Akyati
    Panitera Luluk Aryani
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya
    • MENERIMA PERMOHONAN BANDING DARI PENGGUGAT/PEMBANDING ;
    • MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI NOMOR 6/G/2019/PTUN.KDI., TANGGAL 24 JULI 2019 YANG DIMOHONKAN BANDING TERSEBUT;
    • MENGHUKUM PENGGUGAT/PEMBANDING UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA PADA KEDUA TINGKAT PENGADILAN YANG UNTUK PENGADILAN TINGKAT BANDING DITETAPKAN SEBESAR RP. 250.000,00 (DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH);
    Catatan Amar
    • Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;
    • Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 6/G/2019/PTUN.Kdi., tanggal 24 Juli 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
    • Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah 7 Nopember 2019
    Tanggal Dibacakan 7 Nopember 2019
    Kaidah —
    Abstrak

  • Putusan terkait tidak ada

121
43