1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN AMLAPURA
  4. Perdata Agama
  5. Perceraian

Putusan PN AMLAPURA
81/ Pdt .G / 2017/ PN.Amp

    Putusan PN AMLAPURA Nomor 81/ Pdt .G / 2017/ PN.Amp
    Tanggal 25 September 2017 — PERDATA PENGGUGAT LAWAN TERGUGAT
    Nomor 81/ Pdt .G / 2017/ PN.Amp
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Perdata Agama Perceraian
    Kata Kunci
    Tahun 2017
    Tanggal Register 4 Mei 2017
    Lembaga Peradilan PN AMLAPURA
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua I Ketut Kimiarsa
    Hakim Anggota Lia Puji Astuti, I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti
    Panitera I Komang Andi Mega Putra W
    Amar Kabul
    Catatan Amar MENGADILI:1. Mengabulkan gugatan Pengugat seluruhnya;2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 15Juli 2016 bertempat di Kabupaten Karangasem, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5107-KW-22082016-0030 tanggal 20 Agustus 2016 adalah sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;3. Menetapkan menurut hukum bahwa hak asuh terhadap anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT TERGUGAT, lahir pada tanggal 12Desember 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5107-LT-06032017-0062 tanggal 9Maret 2017 diberikan kepada Tergugat, dengan ketentuan setiap saat Penggugat ingin menjenguk anak-anak tersebut, untuk memberikan nafkah dan kasih sayang tidak dihalangi oleh siapa pun;4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk didaftarkan/dicatatkan didalam registerHalaman 19 dari 19 Putusan Perdata GugatanNo :81/Pdt.G/2017/PN.Ampyang diperuntukan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;5. Menghukum Tergugat untuk membayarbiaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 821.000,00 (Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah);
    Tanggal Musyawarah 22 September 2017
    Tanggal Dibacakan 25 September 2017
    Kaidah —
    Abstrak

  • Putusan terkait tidak ada

64
8