Putusan PN SUMEDANG
9/Pdt.G.S/2020/PN Smd

Putusan PN SUMEDANG Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN Smd
Tanggal 11 Maret 2020 — Penggugat:
Yayah
Tergugat:
1.Pemerintah RI cq Menteri PUPR cq PPT cq SKIPL Jalan tol Cisumdawu
2.pemerintah republik indonesia c/q menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat cq panitia pengadaan tanah cq satuan kerja inbentarisasi dan pengadaan lahan jalan tol cileunyi - sumedang - dawuan

Menimbang bahwa setelah hakim meneliti dan mempelajari perkara a quo, ditemukan bahwa pihak yang ditarik sebagai Tergugat adalah Pemerintah Republik Indonesia C/q Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq Panitia Pengadaan Tanah Cq Satuan kerja Inventarisasi dan Pengadaan Lahan Jalan Tol Cileunyi - Sumedang -Dawuan, sedangkan yang dimaksud dengan panitia pengadaan tanah menurutPERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2005 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM, dalam pasal 6 ayat (1-5) disebutkan bahwa panitia yang dibentuk oleh gubernur dan ada unsur dari Badan Pertahanan Nasional. dengan demikian ada beberapa pihak atau dengan kata lain lebih dari 1 (satu)dengan kepentingan yang berbeda pula, oleh karenanya berdasarkan pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana maka Hakim berpendapat perkara ini tidak masuk dalam ruang lingkup gugatan sederhana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan.

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;

2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara No. 9/Pdt.G.S/2020/PN Smd dalam register perkara; dan

3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.