1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN MENGGALA
  4. Pidana Umum
  5. Kejahatan terhadap keamanan negara

Putusan PN MENGGALA
133 / Pid.B / 2011 / PN. MENGGALA

    Putusan PN MENGGALA Nomor 133 / Pid.B / 2011 / PN. MENGGALA
    Tanggal 11 Mei 2011 — ASNAWI RS Bin ABDUL WAHAB

    Nomor 133 / Pid.B / 2011 / PN. MENGGALA
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
    Kata Kunci
    Tahun 2011
    Tanggal Register 28 Maret 2011
    Lembaga Peradilan PN MENGGALA
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Estiono
    Hakim Anggota S H. Mkn, 1. Agung Wicaksono, 2. Siti Yuristiya Akuan
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya HUKUM
    Catatan Amar MENGADILI1. Menyatakan Terdakwa ASNAWI RS Bin ABDUL WAHAB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membawa alat ?alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon didalam kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang, 2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, denda sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;5. Memerintahkan agar barang bukti berupa: 1 (satu) senjata tajam jenis golok terbuat dari besi panjang kurang lebih 40 cm bergagang kayu berwarna krem dan bersarung kayu berwarna merah, 4 (empat) batang potongan pohon akasia yang masing ?masing 2 batang pohon dengan panjang 3 m dan 2 batang pohon yang sudah terbakar dengan panjang kurang lebih 250 cm, 1 (satu) terpal pelastic berwarna biru dengan panjang kurang lebih 760 cm lebar 545 cm, dirampas untuk dimusahkan.6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- ( dua ribu rupiah).
    Tanggal Musyawarah —
    Tanggal Dibacakan 11 Mei 2011
    Kaidah —
    Abstrak

  • Putusan terkait tidak ada

99
26