Putusan PT PALANGKARAYA
97/PID/2019/PT PLK

Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 97/PID/2019/PT PLK
Tanggal 14 Januari 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi

MENIMBANG, BAHWA JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP PERMOHONAN PEMERIKSAAN BANDING TELAH MENGAJUKAN MEMORI BANDING PADA POKOKNYA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN SEBATAS HANYA PADA BARANG BUKTI DAN LAMANYA PIDANA YANG DIJATUHKAN KEPADA TERDAKWA YUSRANSYAH ALS IYUS BIN TURI YAITU SEBAGAI BERIKUT :

1. BAHWA MAJELIS HAKIM PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA NOMOR 263/PID.B/2019/PN PBU TANGGAL 2 DESEMBER 2019 MENJATUHKAN PIDANA KEPADA TERDAKWA YUSRANSYAH ALS IYUS BIN TURI OLEH KARENA ITU DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 6 (ENAM) BULAN.
2. ADAPUN PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN MENJATUHKAN PIDANA KEPADA TERDAKWA YUSRANSYAH ALS IYUS BIN TURI PADA PARAGRAF KE SEPULUH HALAMAN 13 (TIGA BELAS) ADALAH BAHWA TERDAKWA DAN SAKSI AHMAD SUDIMAN ALS DIMAN BIN JAHRANI TELAH SEPAKAT UNTUK MEMBUKA PENJUALAN TOGEL DIMANA SAKSI AHMAD SUDIMAN ALS DIMAN BIN JAHRANI MENJUAL TOGEL SEDANGKAN TERDAKWA MENERIMA SETORAN DARI SAKSI AHMAD SUDIMAN ALS DIMAN BIN JAHRANI DENGAN KESEPAKATAN, SETIAP PENYETORAN TERDAKWA DIBERIKAN KOMISI KEPADA SAKSI AHMAD SUDIMAN ALS DIMAN BIN JAHRANI SEJUMLAH 10% )SEPULUH PERSEN DARI SETORAN.BAHWA PERTIMBANGAN DARI MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN TERSEBUT TERDAKWA TELAH MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA MASYARAKAT SUKAMARA UNTUK BERBUAT PERJUDIAN DALAM BENTUK TEBAK ANGKA (TOGEL) YANG PATUT DIKETAHUI PERBUATAN TERDAKWA BERTENTANGAN PADA NORMA AGAMA NORMA HUKUM YANG BERLAKU.
3. BAHWA STRAFMAAT (LAMANYA PIDANA) YANG DIJATUHKAN TERHADAP TERDAKWA YUSRANSYAH ALS IYUS BIN TURI TIDAK MEMENUHI RASA KEADILAN YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT TERLALU RINGAN SEHINGGA TIDAK MENIMBULKAN EFEK JERA BAGI TERDAKWA DAN BELUM MEMENUHI UNSUR KEADILAN DALAM PENEGAKAN HUKUM .HAL INI DITINJAU DARI BEBERAPA SEGI:
4. PUTUSAN YANG DIJATUHKAN MENURUT HEMAT KAMI TIDAK MEMPUNYAI DASAR PERTIMBANGANNYA, TIDAK MEMADAI BAIK DILIHAT DARI SEGI EDUKATIF, PREVENTIF MAUPUN REPRESIF KARENA KEJAHATAN YANG DILAKUKAN TERDAKWA TELAH MENGABAIKAN KEPENTINGAN ORANG BANYAK, SEHINGGA PERLU MENDAPAT PEMIDANAAN YANG SETIMPAL SEHINGGA TUJUAN PEMIDANAAN ITU SENDIRI DAPAT TERCAPAI YAITU UNTUK MEMBUAT JERA SIPELAKU DAN MENJADI ALAT BAGI NEGARA UNTUK MENCEGAH TERJADINYA TINDAK PIDANA.

MENIMBANG, BAHWA SETELAH PENGADILAN TINGGI MEMPELAJARI DENGAN SEKSAMA BERKAS PERKARA DAN TURUNAN RESMI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN TANGGAL 2 DESEMBER 2019 NOMOR 263/PID.B/2019/PN PBU DAN MEMORI BANDING JAKSA PENUNTUT UMUM , PENGADILAN TINGGI SEPENDAPAT DENGAN PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TINGKAT PERTAMA DALAM PUTUSANNYA BAHWA TERDAKWA TERBUKTI DENGAN SYAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA DALAM DAKWAAN ALTERNATIF KE-1(SATU) SEBAGAIMANA DIDAKWAKAN KEPADANYA DAN PERTIMBANGAN HAKIM TINGKAT PERTAMA TERSEBUT DIAMBIL ALIH DAN DIJADIKAN SEBAGAI PERTIMBANGAN PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA SENDIRI DALAM MEMUTUS PERKARA INI DALAM TINGKAT BANDING, DAN PENJATUHAN PIDANA YANG TELAH DIJATUHKAN OLEH HAKIM TINGKAT PERTAMA, MENURUT PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA SUDAH TEPAT DAN SUDAH MEMENUHI RASA KEADILAN DALAM MASYARAKAT ;

MENIMBANG BAHWA TERHADAP ALASAN MEMORI BANDING JAKSA PENUNTUT UMUM TENTANG PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN TERHADAP PENJATUHAN PIDANANYA TERLALU RINGAN HANYA DIDASARKAN ATAS ASUMSI JAKSA PENUNTUT UMUM YANG MANA PUTUSAN HAKIM TINGKAT PERTAMA DALAM MENJATUHKAN PIDANANYA TIDAK SAMA ATAU TIDAK SESUAI DENGAN TUNTUTANNYA OLEH KARENA ITU ALASAN MEMORI JAKSA PENUNTUT UMUM HARUS DIKESAMPINGKAN ;

MENIMBANG, BAHWA BERDASARKAN PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN TERSEBUT DI ATAS, PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN TANGGAL 2 DESEMBER 2019 NOMOR 263/PID.B/2019/PN PBU TERSEBUT HARUSLAH DIKUATKAN ;

MENIMBANG, BAHWA TERDAKWA BERADA DALAM TAHANAN RUTAN, MAKA LAMANYA TERDAKWA BERADA DALAM TAHANAN, SESUAI DENGAN PASAL 22 AYAT (4) KUHAP MAKA LAMANYA TERDAKWA BERADA DALAM TAHANAN DIKURANGKAN SEPENUHNYA DARI PIDANA YANG DIJATUHKAN TERSEBUT;

MENIMBANG, BAHWA CUKUP ALASAN AGAR TERDAKWA TETAP BERADA DALAM TAHANAN SEBAGAIMANA PASAL 193 AYAT (2) HURUF B KUHAP;

MENIMBANG, BAHWA TERDAKWA DIJATUHI PIDANA, MAKA SESUAI DENGAN PASAL 222 AYAT (1) KUHAP KEPADA TERDAKWA DIBEBANI MEMBAYAR BIAYA PERKARA DALAM KEDUA TINGKAT PERADILAN;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum terhadap permohonan pemeriksaan Banding telah mengajukan memori banding pada pokoknya putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sebatas hanya pada Barang Bukti dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa YUSRANSYAH Als IYUS Bin TURI yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 263/Pid.B/2019/PN Pbu tanggal 2 Desember 2019 menjatuhkan pidana kepada terdakwa YUSRANSYAH Als IYUS Bin TURI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
2. Adapun pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun menjatuhkan pidana kepada terdakwa YUSRANSYAH Als IYUS Bin TURI pada paragraf ke sepuluh halaman 13 (tiga belas) adalah ?bahwa terdakwa dan saksi ahmad sudiman als diman bin jahrani telah sepakat untuk membuka penjualan togel dimana saksi ahmad sudiman als diman bin jahrani menjual togel sedangkan terdakwa menerima setoran dari saksi ahmad sudiman als diman bin jahrani dengan kesepakatan, setiap penyetoran terdakwa diberikan komisi kepada saksi ahmad sudiman als diman bin jahrani sejumlah 10% )sepuluh persen dari setoran.?Bahwa pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tersebut terdakwa telah memberikan kesempatan kepada masyarakat sukamara untuk berbuat perjudian dalam bentuk tebak angka (togel) yang patut diketahui perbuatan terdakwa bertentangan pada norma agama norma hukum yang berlaku.
3. Bahwa Strafmaat (lamanya pidana) yang dijatuhkan terhadap terdakwa YUSRANSYAH Als IYUS Bin TURI tidak memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa dan belum memenuhi unsur keadilan dalam penegakan hukum .hal ini ditinjau dari beberapa segi:
4. Putusan yang dijatuhkan menurut hemat kami tidak mempunyai dasar pertimbangannya, tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif maupun represif karena kejahatan yang dilakukan terdakwa telah mengabaikan kepentingan orang banyak, sehingga perlu mendapat pemidanaan yang setimpal sehingga tujuan pemidanaan itu sendiri dapat tercapai yaitu untuk membuat jera sipelaku dan menjadi alat bagi Negara untuk mencegah terjadinya tindak pidana.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 2 Desember 2019 Nomor 263/Pid.B/2019/PN Pbu dan memori banding Jaksa Penuntut Umum , Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1(satu) sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Palangka Raya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dan penjatuhan pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama, menurut Pengadilan Tinggi Palangka Raya sudah tepat dan sudah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang bahwa terhadap alasan memori banding jaksa Penuntut Umum tentang putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun terhadap penjatuhan pidananya terlalu ringan hanya didasarkan atas asumsi Jaksa Penuntut Umum yang mana Putusan Hakim Tingkat pertama dalam menjatuhkan pidananya tidak sama atau tidak sesuai dengan tuntutannya oleh karena itu alasan memori Jaksa Penuntut Umum harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 2 Desember 2019 Nomor 263/Pid.B/2019/PN Pbu tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan RUTAN, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan, sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa cukup alasan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;