1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. DILMILTI II JAKARTA
  4. Pidana Militer
  5. Disersi

Putusan DILMILTI II JAKARTA
19-K/PMT-II/AD/VII/2017

    Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 19-K/PMT-II/AD/VII/2017
    Tanggal 28 September 2017 —AHMAD HERU MAYOR INF
    Nomor 19-K/PMT-II/AD/VII/2017
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Militer Disersi
    Kata Kunci
    Tahun 2017
    Tanggal Register 26 Juli 2017
    Lembaga Peradilan DILMILTI II JAKARTA
    Jenis Lembaga Peradilan PTM
    Hakim Ketua Hulwani, Kolonel Chk
    Hakim Anggota Kolonel Chk, Priyo Mustiko, S. Kolonel Sus Apel Ginting
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya HUKUM
    Catatan Amar 1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu AHMAD HERU MAYOR INF NRP 544928 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ?Desersi di masa damai dengan pemberatan?2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :Pidana : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : a. 3 (tiga) lembar daftar absensi (pelanggaran desersi) tmt 20 September 2016 s.d. 14 Maret 2017 an. Terdakwa Mayor Inf Ahmad Heru NRP.544928 yang ditandatangani oleh Kasipers Pusdikif Kapten Inf Slamet Dwi Santoso, S.I.P. NRP 11050037250283.b. 1 (satu) lembar daftar pencarian orang (DPO) an. Terdakwa Nomor R/649/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Danpusdikif Pussenif Kodiklat TNI AD, Kolonel Inf Syafrial, Pcs M.Tr (Han) NRP.1900010160967.c. 2 (dua) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 06-K/PMT-II/AD/III/2016 tanggal 7 Juni 2016 dengan amar putusan memidana An. Mayor Inf Ahmad Heru NRP.544928 berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
    Tanggal Musyawarah —
    Tanggal Dibacakan 28 September 2017
    Kaidah —
    Abstrak

  • Putusan terkait tidak ada

102
42