Putusan PT BANDUNG
12/PID.TPK/2016/PT BDG

Putusan PT BANDUNG Nomor 12/PID.TPK/2016/PT BDG
Tanggal 30 Maret 2016 — Pembanding/Penuntut Umum : TOPO DASAWULAN, SH
Terbanding/Terdakwa : HUSNA SUJANA S.Pd

MENIMBANG, BAHWA PERMINTAAN BANDING DARI PENUNTUT UMUM TELAH DIAJUKAN DALAM TENGANG WAKTU DAN MENURUT TATA CARA SERTA SYARAT-SYARAT SEBAGAIMANA DITENTUKAN DALAM UNDANGUNDANG, OLEH KARENANYA PERMINTAAN BANDING TERSEBUT SECARA FORMAL DAPAT DITERIMA ;

MENIMBANG, BAHWA SETELAH PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TINGKAT BANDING PADA PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT DI BANDUNG MEMBACA, MENELITI SERTA MEMPELAJARI DENGAN SEKSAMA BERITA ACARA DAN SERTA TURUNAN RESMI PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI BANDUNG, TANGGAL 18 JANUARI 2016, NOMOR 158/PID.SUS-TPK/2015/PN.BDG YANG DIMINTAKAN BANDING, TERUTAMA KETERANGAN DIBAWAH SUMPAH DARI SAKSI-SAKSI YANG DIDENGAR KETERANGANNYA DIDALAM PERKARA INI SERTA KETERANGAN TERDAKWA SENDIRI DITINJAU DALAM HUBUNGANNYA SATU DENGAN YANG LAIN, MAKA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TINGKAT BANDING DAPAT MEMBENARKAN DAN MENYETUJUI PENDIRIAN HAKIM TINGKAT PERTAMA TINDAK PIDANA KORUPSI BANDUNG YANG BERDASARKAN ALASAN-ALASAN TERURAI DIDALAM PUTUSANNYA DENGAN BENAR TELAH MENYATAKAN TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BAHWA TERDAKWA BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT SEBAGAIMANA DIDAKWAKAN DALAM DAKWAAN SUBSIDAIR JAKSA PENUNTUT UMUM, YAKNI TINDAK PIDANA YANG DIATUR DAN DIANCAM PIDANA DALAM PASAL 3 JO. PASAL 18 AYAT (1), (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI JO. PASAL 64 AYAT (1) KUHP JO. PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUHP, SEHINGGA OLEH PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TINGKAT BANDING, DIAMBILI ALIH DAN DIJADIKAN SEBAGAI PENDAPAT DAN ALASANNYA SENDIRI DIDALAM MEMUTUS PERKARA INI DITINGKAT BANDING ;

MENIMBANG, BAHWA BERDASARKAN PERTIMBANGAN TERSEBUT DIATAS, MAKA PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI BANDUNG, TANGGAL 18 JANUARI 2016, NOMOR 158/PID.SUS-TPK/2015/PN.BDG., YANG DIMINTAKAN BANDING TERSEBUT DAPAT DIPERTAHANKAN DAN HARUSLAH DIKUATKAN ;

MEMIMBANG, BAHWA OLEH KARENA TERDAKWA BERADA DALAM TAHANAN BERDASARKAN SURAT PERINTAH / PENETAPAN PENAHANAN YANG SAH, MAKA CUKUP ALASAN UNTUK MEMERINTAHKAN SUPAYA TERDAKWA TETAP BERADA DALAM TAHANAN ;

MENIMBANG, BAHWA KARENA TERDAKWA TETAP DINYATAKAN BERSALAH DAN HARUS DIJATUHI DIPIDANA, MAKA TERDAKWA HARUS DIBEBANKAN PULA UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA INI DALAM KEDUA TINGKAT PERADILAN ;

MENGINGAT AKAN PASAL 3 JO. PASAL 18 AYAT (1), (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI JO. PASAL 64 AYAT (1) KUHP JO PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUHP, SERTA KETENTUAN-KETENTUAN HUKUM LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PERKARA INI ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tengang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Undang?undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung membaca, meneliti serta mempelajari dengan seksama berita acara dan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, tanggal 18 Januari 2016, Nomor 158/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg yang dimintakan banding, terutama keterangan dibawah sumpah dari saksi-saksi yang didengar keterangannya didalam perkara ini serta keterangan Terdakwa sendiri ditinjau dalam hubungannya satu dengan yang lain, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dapat membenarkan dan menyetujui pendirian Hakim Tingkat Pertama Tindak Pidana Korupsi Bandung yang berdasarkan alasan-alasan terurai didalam putusannya dengan benar telah menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana ? KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT ? sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum, yakni tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, diambili alih dan dijadikan sebagai pendapat dan alasannya sendiri didalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 18 Januari 2016, Nomor 158/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg., yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan ;

Memimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, maka cukup alasan untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi dipidana, maka Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat akan pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;