1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT
  4. Pidana Khusus
  5. Anak

Putusan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT
4/Pid.Sus-Anak/2015/PN Liw

    Putusan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN Liw
    Tanggal 10 Juni 2015 — BOBBY SAPUTRA Bin APRILLIZAR
    Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN Liw
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Khusus Anak
    Kata Kunci
    Tahun 2015
    Tanggal Register 3 Juni 2015
    Lembaga Peradilan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Achmad Iyud Nugraha
    Panitera Ferli Rosan
    Amar Bebas
    Catatan Amar Pasal 1 Pihak pertama (Anak) dengan ini mengakui telah menyetubuhi pihak kedua (Anak Korban), perbuatan mana patut diduga merupakan suatu tindak pidana persetubuhan terhadap anak;Pasal 2 Atas perbuatan pihak pertama (Anak) tersebut, pihak kedua (Anak Korban) telah melaporkan pihak pertama (Anak) kepada Kepolisian Sektor Pesisir Tengah dasar laporan polisi Nomor : LP/09/IV/2014/LPG/RESLAMBAR/SEKPETENG tanggal 23 April 2014 dan setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan, kemudian oleh Kepolisian Sektor Pesisir Tengah dilimpahkan ke Cabang Kejaksaan Negeri Liwa di Krui yang selanjutnya oleh Cabang Kejaksaan Negeri Liwa di Krui dilimpahkan ke Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Liwa berdasarkan surat pelimpahan perkara anak acara pemeriksaan Pengadilan Anak Nomor : B-12/N.8.14.7/Euh:-06-2015;Pasal 3 Pihak pertama (Orang tua Anak dan Anak) menyatakan permintaan maafnya kepada pihak kedua dalam proses Diversi dalam Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Liwa dan untuk itu kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan perkara ini secara damai, kekeluargaan serta saling memaafkan (sebagaimana surat perjanjian damai tertanggal 06 April 2015);Pasal 4 Pihak kedua (Orang tua Anak Korban) telah diberikan dengan kemampuan pihak pertama (Orang tua Anak) atas perbuatan anak kepada pihak kedua (Orang tua Anak Korban dan Anak Korban) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tunai sebagai bentuk rasa penyesalan Anak atas perbuatannya;Pasal 5 Pihak Kedua (Orang tua Anak Korban dan Anak Korban) tidak akan menuntut untuk dinikahkan atau ada unsur dendam dengan pihak pertama (Orang tua Anak dan Anak) dikemudian hari;Pasal 6Apabila kesepakatan ini tidak dipenuhi para Pihak maka proses pemeriksaan dilanjutkan dalam proses persidangan;Pasal 7Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan dan penipuan dari pihak manapun; Menimbang bahwa kesepakatan Diversi tersebut telah memenuhi dan tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan, sehingga beralasan untuk dikabulkan;Memperhatikan Pasal 12, Pasal 52 Ayat (5) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;M E N E T A P K A N1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Hakim;2. Memerintahkan Para Pihak untuk melaksanakan kesepakatan Diversi;3. Memerintahkan Hakim untuk mengeluarkan penetapan penghentian pemeriksaan setelah kesepakatan Diversi dilaksanakan seluruhnya / Sepenuhnya;Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada Penyidik Anak / Penuntut Umum / Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Anak / Orang tua Anak, Anak Korban / Orang tua Anak Korban dan Para Saksi
    Tanggal Musyawarah 8 Juni 2015
    Tanggal Dibacakan 10 Juni 2015
    Kaidah —
    Abstrak

  • Putusan terkait tidak ada

78
41