Putusan PTUN AMBON
10/G/2018/PTUN.ABN

Putusan PTUN AMBON Nomor 10/G/2018/PTUN.ABN
Tanggal 13 Maret 2019 —1. FREDEK Y. KORMPAULUN, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat periode 2014-2019, asal Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) beralamat di Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat USW Desa Sitnana, Propinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I; 2. YAFLAUN PETRUS CANISIUS, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat, asal Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), beralamat di Desa Ritabel, RT/RW. 008/004, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, USW Desa Olilit Timur samping Panti Asuhan Bakti Luhur, Propinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II; Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : 1. JUNUS WERMASAUBUN, S.H.; 2. JOHANIS KUWAY, S.H..M.MP.; Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Junus Wermasaubun, S.H.dan Rekan beralamat di Jl. Cidurian II No. 138 Depok Timur, Propinsi Jawa Barat- Indonesia, memilih beralamat di Kantor di Jalan Mathilda Batlajery,RT/RW. 004/002, Kelurahan Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Propinsi Maluku, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 September 2018, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat. M E LAWAN GUBERNUR MALUKU,tempat kedudukan di JL. Raya Pattimura No. 1 Ambon, Propinsi Maluku; Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : 1. HENRY MORTON FAR FAR, S.H., Kepala Biro Hukum danHAM pada Kantor Gubernur Maluku; 2. HENDRIK R. HERMAWAN, S.H. M.H., Kabag BantuanHukum pada Kantor Gubernur Maluku.; 3. FRANKY SAPARDI, S.H., Kabid Penilaian Kinerja Aparaturdan Penghargaan pada Kantor Gubernur Maluku; 4. DAVID WATUTAMATA, S.H., Kasi Pengamanan Hutan danPenegakan Hukum pada Dinas Kehutanan Promal; 5. JERROLD I. D. LEASSA, S.H. M.H., Kasubag SengketaHukum pada Kantor Gubernur Maluku; 6. RESNA HUKOM, S.H., Staf Biro Hukum dan HAM padaKantor Gubernur Maluku.; Kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, beralamat pada Jalan Raya Pattimura Nomor: 1 Ambon, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :180-63Tahun 2018,tertanggal 9 Oktober 2018,selanjutnya disebut sebagai Tergugat.