1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN SINGARAJA
  4. Perdata Agama
  5. Perceraian

Putusan PN SINGARAJA
60/Pdt.G/2018/PN Sgr.

    Putusan PN SINGARAJA Nomor 60/Pdt.G/2018/PN Sgr.
    Tanggal 21 Februari 2018 —PENGGUGAT melawan TERGUGAT

    Nomor 60/Pdt.G/2018/PN Sgr.
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Perdata Agama Perceraian
    Kata Kunci Perceraian
    Tahun 2018
    Tanggal Register 23 Januari 2018
    Lembaga Peradilan PN SINGARAJA
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Mayasari Oktavia
    Hakim Anggota Ni Made Dewi Sukrani, I Nyoman Dipa Rudiana
    Panitera Kadek Hendra Palgunadi
    Amar Kabul
    Catatan Amar MENGADILI :1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kabupaten Buleleng di hadapan pemuka Agama Hindu pada tanggal 18 Maret 2013, sesuai dengan kutipan akta perkawinan Nomor : 342/WNI/Srt/2013 tertanggal 04 Juni 2013, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;4. Menetapkan hak pengasuhan atas anak yang bernama ANAK 1 , Perempuan, lahir di Buleleng tanggal 21 Juli 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1273/Disp/Srt/2013 tanggal 12 September 2013 dan ANAK 2 , Perempuan, lahir di Buleleng, tanggal 24 Juli 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-02022016-0032 tanggal 2 Februari 2016, dalam asuhan bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat ;5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan Putusan perceraian ini tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk kemudian dilakukan pencatatan terhadap perceraian tersebut diatas dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu ;6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah) ;
    Tanggal Musyawarah 19 Februari 2018
    Tanggal Dibacakan 21 Februari 2018
    Kaidah —
    Abstrak

  • Putusan terkait tidak ada

21
17