1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PA BIMA
  4. Perdata
  5. Perceraian

Putusan PA BIMA
191/Pdt.G/2017/PA.Bm

    Putusan PA BIMA Nomor 191/Pdt.G/2017/PA.Bm
    Tanggal 6 Maret 2017 — Pemohon melawan Termohon
    Nomor 191/Pdt.G/2017/PA.Bm
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Perdata Perceraian
    Kata Kunci
    Tahun 2017
    Tanggal Register 6 Februari 2017
    Lembaga Peradilan PA BIMA
    Jenis Lembaga Peradilan PA
    Hakim Ketua Mulyadi, S.ag.
    Hakim Anggota Mohammad Agus Sofwan Hadi, Muhamad Isna Wahyudi
    Amar Kabul
    Catatan Amar M E N G A D I L IDALAM KONVENSI1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;3.Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan Salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;DALAM REKONVENSI1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa : 2.1. Mahar terhutang sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah); 2.2. Mut?ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah);3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan secara suka rela aman dan tanpa syarat kepada Penggugat Rekonvensi berupa kewajiban sebagaimana tersebut dalam diktum Nomor 2 angka 2.1,2.2 putusan ini dan apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara sukarela, aman dan tanpa syarat, maka akan dilaksanakan upaya paksa dengan bantuan aparat kepolisian atau aparat keamanan lain yang terkait;4. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk selain dan selebihnya;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- ( Tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah),-
    Tanggal Musyawarah —
    Tanggal Dibacakan 6 Maret 2017
    Kaidah —
    Abstrak

  • Putusan terkait tidak ada

60
14