Putusan PN METRO
5/Pdt.G.S/2020/PN Met

Putusan PN METRO Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Met
Tanggal 5 Nopember 2020 —Penggugat:
Rubi Salam Jabatan Kepala Cabang Mikro pada Cabang Bisnis Mikro PT Pegadaian (Persero)
Tergugat:
Suparjo

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat menggunakan Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani oleh Kuasa Hukumnya yaitu Nitaria Angkasa, SH, Dwi Putri Melati, SH, Hendra Saputra, SH dan Dedi Wijaya, SH., Advokat/Konsultan pada Lembaga Advokasi Rakyat (LASKAR) yang beralamat di RA Basid, Gg. Kemuning 8 No. 53 Kelurahan Labuhan Dalam Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung (tanpa ada tandatangan dari Penggugat Prinsipalnya).
Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI, No 2 tahun 2015 yang telah di rubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung RI, No 4 tahun 2019, yaitu Pasal 4 ayat (3) : ? Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di wilayah hukum Pengadilan yang sama?.
Dan Pasal 4 ayat (3a) : ?Dalam hal Penggugat berada diluar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, Penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat diwilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat.
Menimbang bahwa dengan dibuatnya surat kuasa khusus oleh prinsipal kepada kuasa hukumnya maka secara hukum kedudukan penggugat berada pada Penasehat Hukumnya.
Menimbang bahwa Kuasa Hukum Penggugat memilih tempat kediaman hukum (berdomisili) pada Lembaga Advokasi Rakyat yang yang beralamat di RA Basid, Gg. Kemuning 8 No. 53 Kelurahan Labuhan Dalam Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung, maka secara Formil pihak Penggugat / Kuasa Hukum Penggugat tidak memenuhi syarat dalam mengajukan gugatan sederhana.
Menimbang bahwa dalam buku ? GUGATAN SEDERHANA teori, Praktik dan Permasalahannya karangan Ridwan Mansyur dan D.Y. Witanto Penerbit Pustaka Dunia halaman 83 ? Meskipun Perma tidak menentukan bahwa kuasa Hukum tidak boleh mewakili penggugat untuk mendaftarkan gugatannya di Pengadilan namun karena perinsif yang di anut oleh Perma adalah keterlibatan langsung para prinsipalnya, maka pihak pengadilan berhak untuk meminta pihak prinsipalnya langsung yang datang ke Pengadilan untuk menandatangani surat gugatannya?.
Menimbang Bahwa dalam gugatan sederhana yang di ajukan Kuasa Hukum Penggugat, Pihak Prinsipal tidak membubuhkan tandatangan dalam gugatan, sehingga hakim berpendapat terhadap syarat syahnya gugatan sederhana Penggugat cacat formil.
Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan a quo, hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam dalam gugatan sederhana; .
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan.
Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana.

MENETAPKAN:
1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Met dalam register perkara;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengembalikan sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp86.000,00 (delapan puluh enam ribu rupiah).