Putusan PT BANDUNG
351/PID.SUS/2017/PT BDG

Putusan PT BANDUNG Nomor 351/PID.SUS/2017/PT BDG
Tanggal 11 Januari 2018 — Pembanding/Terdakwa II : SURNANTO Bin Alm. TAMING Diwakili Oleh : SURNANTO Bin Alm. TAMING
Terbanding/Penyidik Atas Kuasa PU : FEBBY TIWA, SH

MENIMBANG, BAHWA MEMORI BANDING YANG DIAJUKAN OLEH PENASIHAT HUKUM PARA TERDAKWA TERTANGGAL 14 AGUSTUS 2017, DAN DITERIMA DI KEPANITERAAN PENGADILAN NEGERI KARAWANG TANGGAL 14 AGUSTUS 2017, PADA POKOKNYA SEBAGAI BERIKUT :

1. BAHWA MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI KARAWANG, PEMERIKSA PERKARA PIDANA NOMOR 9/PID.R/2017/PN KWG., TERSEBUT ADALAH TIDAK CUKUP MEMPERTIMBANGKAN (ONVOIDONDLE GEMOTIVEERD) SECARA LENGKAP (VOLLEDIG) TERHADAP FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN, BUKTI-BUKTI SERTA SAKSI-SAKSI YANG DIAJUKAN OLEH PENYIDIK/PENUNTUT UMUM, SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN ADALAH SUATU PUTUSAN YANG KURANG CUKUP DIPERTIMBANGKAN HARUSLAH DIBATALKAN (VAN RECHTSWEGE NIETIG);
2. MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TIDAK CUKUP MEMPERTIMBANGKAN (ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD) SECARA LENGKAP (VILLEDIG);
3. MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TELAH MELAKUKAN KEKELIRUAN YANG NYATA, KARENA PERTIMBANGAN JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA SEHUBUNGAN DENGAN KETERANGAN SAKSI-SAKSI, TAMPAK SERAGAM (SAMA) DENGAN KETERANGAN SAKSI-SAKSI YANG TERDAPAT DALAM RISALAH BAP (BERITA ACARA PEMERIKSAAN PENYIDIK/PENUNTUT UMUM, KEPOLISIAN DAERAH JABAR, PADAHAL KETERANGAN SAKSI YANG MEMILIKI KUALITAS PEMBUKTIAN ADALAH KETERANGANNYA YANG DISAMPAIKAN SAAT PERSIDANGAN;
4. MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TIDAK CUKUP MEMPERTIMBANGKAN SECARA LENGKAP TERHADAP FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP DIPERSIDANGAN, BAHWA SEBAGAIMANA KETERANGAN SAKSI DRS. ARDY SUBARDY, M.SI., YANG MENERANGKAN PROSES JUAL BELI ANTARA TAMING DENGAN H. IMAM MULYANI DAN HJ. SOPIAH BINTI ALM. H. TOYIB SEBAGAIMANA AKTA JUAL BELI NOMOR : 1110/1999 ATAS NAMA HJ. SOPIAH BINTI ALM. H. TOYIB DAN AKTA JUAL BELI NOMOR : 111/99 ATAS NAMA H. IMAM MULYANI YANG DIBUAT OLEH DAN DIHADAPAN SAKSI TERSEBUT PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH KEC. CILAMAYA ADALAH SAH SECARA HUKUM MESKIPUN PARA PIHAK BAIK PEMBELI MAUPUN PENJUAL TIDAK HADIR DIHADAPANNYA TELAH TIDAK SESUAI DENGAN PP.24/1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH, BEGITU MAJELIS HAKIM TIDAK CERMAT MEMPERHATIKAN SECARA LENGKAP AKTA JUAL BELI AQUO YANG DIBUAT OLEH SAKSI ARDY TIDAK MELENGKAPI DAN ATAU BELUM MEMPUNYAI SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN DARI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARAWANG BERUPA PERINTAH KERJA SELAKU PPATS (PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA) SEBAGAIMANA MENJALANKAN PP NOMOR : 24/1997 JO. PP NOMOR : 37/1998, SEHINGGA AKTA JUAL BELI AQUO YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH SDR. SAKSI ARDY SUBARDY, M.SI., SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH KEC. CIMALAYA TIDAK SAH SECARA HUKUM, SEHINGGA KONTRUKSI HUKUMNYA PARA TERDAKWA MASIH PEMILIK ASLI DARI TANAH SAWAH SELUAS 22.290 M² (DUA PULUH DUA RIBU DUA RATUS SEMBILAN PULUH METER PERSEGI) SEBAGAIMANA SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR : 22/CILAMAYA ATAS NAMA TAMIN BIN H. MASYUR.
5. MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TELAH MELAKUKAN KEKELIRUAN YANG NYATA KARENA JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA HANYA MEMPERTIMBANGKAN BERDASARKAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI YANG DIBACAKAN DIPERSIDANGAN, YANG DIRAGUKAN KEBENARANNYA KARENA TIDAK MEMPUNYAI KESESUAIAN DENGAN BARANG BUKTI YANG DIAJUKAN DIDEPAN PERSIDANGAN.
6. MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA MELAKUKAN KEKELIRUAN YANG NYATA, KARENA PERKARA YANG DIDAKWAKAN KEPADA PARA TERDAKWA ADALAH PERKARA PERDATA BUKAN PIDANA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL YANG DIDAKWAKAN KEPADA PARA TERDAKWA YAITU PASAL 6 AYAT (1) HURUF A DAN B PERPU NOMOR 51 TAHUN 1960 TENTANG LARANGAN PEMAKAIAN TANAH TANPA IJIN YANG BERHAK ATAU KUASANYA, MENGINGAT KETEANGAN SAKSI-SAKSI MAUPUN ALAT BUKTI DIAJUKAN PARA TERDAKWA.
7. BAHWA PARA TERDAKWA SANGAT KEBERATAN DAN TIDAK SEPENDAPAT DENGAN JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA, YANG DALAM AMAR PUTUSANNYA ANGKA (1) MENYEBUTKAN MENYATAKAN TERDAKWA AKEM BINTI H. TARWAN DAN TERDAKWA SURNANTO BIN ALM. TAMING TERBUKTI SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA MEMAKAI TANAH TANPA IJIN YANG BERHAK ATAU KUASANYA YANG SYAH BAHWA AMAR PUTUSANNYA JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA TERSEBUT TIDAK BENAR DAN MENGADA-ADA BAHKAN BILA DIBANDINGKAN DENGAN PERTIMBANGAN HAKIM PADA HALAMAN (4) YANG MENYATAKAN PARA TERDAKWA TIDAK MENGETAHUI ADANYA AKTA JUAL BELI NOMOR : 1110/1999 DAN NOMOR : 1111/1999 TERTANGGAL 04 AGUSTUS 1999, ATAS NAMA H. IMAM MULYANI CS. YANG PARA TERDAKWA KETAHUI HANYA DIJADIKAN JAMINAN HUTANG KARENA TAMING SUAMI DARI TERDAKWA I MEMILIKI HUTANG KEPADA H. IMAM MULYANI DAN BARU MENGETAHUINYA BAHWA TANAH TERSEBUT MILIK H. IMAM MULYANI PADA SAAT MEDIASI DI KANTOR PERTANAHAN KARAWANG PADA BULAN MEI 2015;
8. BAHWA DALAM MEMUTUS SUATU PERKARA PERLU DIPERHATIKAN UNSUR-UNSUR ASAS KEPATUTAN, ASAS KEMANUASIAAN, DAN ASAS KEADILAN JANGAN SAMPAI PUTUSAN ITU AKAN MENGHUKUM ORANG TIDAK BERSALAH, APALAGI PARA TERDAKWA YANG HANYA SEBAGAI PIHAK YANG HENDAK MEMPERTAHANKAN KEPEMILIKAN TERHADAP TANAH TERSEBUT,

MENIMBANG, BAHWA TERHADAP MEMORI BANDING YANG DIAJUKAN OLEH PENASIHAT HUKUM PARA TERDAKWA, KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT TIDAK MENGAJUKAN KONTRA MEMORI BANDING:

MENIMBANG, BAHWA UNTUK MEMPERSINGKAT URAIAN PUTUSAN DALAM PERKARA INI SELURUH ISI MEMORI BANDING DARI PENASIHAT HUKUM PARA TERDAKWA TELAH DIANGGAP TERMAKTUB DALAM PUTUSAN INI;

MENIMBANG, BAHWA SETELAH MEMPELAJARI BERKAS PERKARA DAN PUTUSAN RESMI PENGADILAN NEGERI KARAWANG TANGGAL 27 JULI 2017 NOMOR 9/PID.R/ 2017/PN KWG., PENGADILAN TINGGI MEMPERTIMBANGKAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA SUDAH TEPAT DAN BENAR MENURUT HUKUM, SEHINGGA PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TERSEBUT DIAMBIL ALIH DAN DIJADIKAN PERTIMBANGAN SENDIRI OLEH PENGADILAN TINGGI DIDALAM MEMUTUS PERKARA INI DI TINGKAT BANDING;

MENIMBANG, BAHWA MEMORI BANDING YANG DIAJUKAN OLEH PENASIHAT HUKUM PARA TERDAKWA TERNYATA TIDAK ADA HAL-HAL BARU DAN PADA HAKEKATNYA HANYALAH MERUPAKAN PENGULANGAN DARI APA YANG TELAH DIKEMUKAKAN DAN TELAH DIPERTIMBANGKAN DALAM PUTUSAN TERSEBUT, KARENANYA MEMORI BANDING TERSEBUT HARUS DIKESAMPINGKAN;

MENIMBANG, BAHWA BERDASARKAN PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN TERSEBUT DIATAS, MAKA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KARAWANG TANGGAL 27 JULI 2017 NOMOR 9/PID.R/2017/PN KWG., YANG DIMINTAKAN BANDING TERSEBUT HARUS DIKUATKAN;

MENIMBANG, BAHWA OLEH KARENA PARA TERDAKWA DINYATAKAN BERSALAH DAN DIJATUHI PIDANA, MAKA KEPADANYA HARUS DIBEBANI UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA DALAM KEDUA TINGKAT PERADILAN YANG PADA TINGKAT BANDING YANG BESARNYA AKAN DITETAPKAN DALAM AMAR PUTUSAN INI;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa tertanggal 14 Agustus 2017, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 14 Agustus 2017, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pemeriksa perkara pidana Nomor 9/Pid.R/2017/PN Kwg., tersebut adalah tidak cukup mempertimbangkan (onvoidondle gemotiveerd) secara lengkap (volledig) terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik/Penuntut Umum, sehingga dengan demikian adalah suatu putusan yang kurang cukup dipertimbangkan haruslah dibatalkan (van rechtswege nietig);
2. Majelis Hakim tingkat pertama tidak cukup mempertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) secara lengkap (villedig);
3. Majelis Hakim tingkat pertama telah melakukan kekeliruan yang nyata, karena pertimbangan Judex Facti tingkat pertama sehubungan dengan keterangan saksi-saksi, tampak seragam (sama) dengan keterangan saksi-saksi yang terdapat dalam risalah BAP (Berita Acara Pemeriksaan Penyidik/Penuntut Umum, Kepolisian Daerah Jabar, padahal keterangan saksi yang memiliki kualitas pembuktian adalah keterangannya yang disampaikan saat persidangan;
4. Majelis Hakim tingkat pertama tidak cukup mempertimbangkan secara lengkap terhadap fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa sebagaimana keterangan saksi Drs. ARDY SUBARDY, M.Si., yang menerangkan proses jual beli antara TAMING dengan H. IMAM MULYANI dan Hj. SOPIAH Binti Alm. H. TOYIB sebagaimana Akta Jual Beli Nomor : 1110/1999 atas nama Hj. SOPIAH Binti Alm. H. TOYIB dan Akta Jual Beli Nomor : 111/99 atas nama H. IMAM MULYANI yang dibuat oleh dan dihadapan saksi tersebut Pejabat Pembuat Akta Tanah Kec. Cilamaya adalah sah secara hukum meskipun para pihak baik pembeli maupun penjual tidak hadir dihadapannya telah tidak sesuai dengan PP.24/1997 tentang Pendaftaran Tanah, begitu Majelis Hakim tidak cermat memperhatikan secara lengkap Akta Jual Beli aquo yang dibuat oleh saksi ARDY tidak melengkapi dan atau belum mempunyai Surat Keputusan Pengangkatan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang berupa Perintah Kerja selaku PPATS (Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara) sebagaimana menjalankan PP Nomor : 24/1997 Jo. PP Nomor : 37/1998, sehingga Akta Jual Beli aquo yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Saksi ARDY SUBARDY, M.Si., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kec. Cimalaya tidak sah secara hukum, sehingga kontruksi hukumnya Para Terdakwa masih pemilik asli dari tanah sawah seluas 22.290 M² (dua puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh meter persegi) sebagaimana sertipikat hak milik Nomor : 22/Cilamaya atas nama TAMIN Bin H. MASYUR.
5. Majelis Hakim tingkat pertama telah melakukan kekeliruan yang nyata karena Judex Facti tingkat pertama hanya mempertimbangkan berdasarkan berita acara pemeriksaan saksi yang dibacakan dipersidangan, yang diragukan kebenarannya karena tidak mempunyai kesesuaian dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.
6. Majelis Hakim tingkat pertama melakukan kekeliruan yang nyata, karena perkara yang didakwakan kepada Para Terdakwa adalah perkara perdata bukan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa yaitu Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b Perpu Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya, mengingat keteangan saksi-saksi maupun alat bukti diajukan Para Terdakwa.
7. Bahwa Para Terdakwa sangat keberatan dan tidak sependapat dengan Judex Facti tingkat pertama, yang dalam amar putusannya angka (1) menyebutkan ?Menyatakan Terdakwa AKEM Binti H. TARWAN dan Terdakwa SURNANTO Bin Alm. TAMING terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memakai Tanah Tanpa Ijin yang Berhak atau Kuasanya yang Syah? bahwa amar putusannya Judex Facti tingkat pertama tersebut tidak benar dan mengada-ada bahkan bila dibandingkan dengan pertimbangan hakim pada halaman (4) yang menyatakan Para Terdakwa tidak mengetahui adanya Akta Jual beli Nomor : 1110/1999 dan Nomor : 1111/1999 tertanggal 04 Agustus 1999, atas nama H. IMAM MULYANI Cs. Yang Para Terdakwa ketahui hanya dijadikan jaminan hutang karena TAMING suami dari Terdakwa I memiliki hutang kepada H. IMAM MULYANI dan baru mengetahuinya bahwa tanah tersebut milik H. IMAM MULYANI pada saat mediasi di Kantor Pertanahan Karawang pada bulan Mei 2015;
8. Bahwa dalam memutus suatu perkara perlu diperhatikan unsur-unsur asas kepatutan, asas kemanuasiaan, dan asas keadilan jangan sampai putusan itu akan menghukum orang tidak bersalah, apalagi Para Terdakwa yang hanya sebagai pihak yang hendak mempertahankan kepemilikan terhadap tanah tersebut,

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat tidak mengajukan kontra memori banding:

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini seluruh isi memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan putusan resmi Pengadilan Negeri Karawang tanggal 27 Juli 2017 Nomor 9/Pid.R/ 2017/PN Kwg., Pengadilan Tinggi mempertimbangkan pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi didalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa ternyata tidak ada hal-hal baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan dan telah dipertimbangkan dalam putusan tersebut, karenanya memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 27 Juli 2017 Nomor 9/Pid.R/2017/PN Kwg., yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;