1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PTUN MATARAM
  4. TUN

Putusan PTUN MATARAM
48/G/2020/PTUN.MTR

    Putusan PTUN MATARAM Nomor 48/G/2020/PTUN.MTR
    Tanggal 6 Oktober 2020 — Penggugat:
    1.MAMAN SANTRA
    2.SAMSUDDIN M. SALEH
    Tergugat:
    2.1. Presiden Republik Indonesia (RI) Jakarta di - Jakarta, Cq. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jln. Gatot Subroto No. 2, RT. 1/RW 3, Senayan,Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta di – Jakarta Cq, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB di Mataram, Cq. Kepala Dinas Lingkungan hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa tenggara barat (NTB) di jl. Majapahit No. 54, Kekalik Jaya, Sukarbele, Kota Mataram NTB di - Mataram
    3.2. Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII di Jln. Tantular No. 1, Komplek Niti Mandala Renon, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar Bali di – Denpasar
    4.3. Presiden Republik Indonesia (RI) Jakarta, Cq. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transigrasi RI. Cq. Dinas tenaga Kerja Dan Transmigrasi NTB Jl. Majapahit No. 29A Dasan Agung Baru Kecamatan Selaparang, Kota mataram NTB di – Mataram Cq. Dinas tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab. Dompu Jl. Udang Kelurahan Bali I Kecamatan Dompu Kabupat
    Nomor 48/G/2020/PTUN.MTR
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi TUN
    TUN Lain lain termasuk Piutang
    Kata Kunci Lain-Lain
    Tahun 2020
    Tanggal Register 7 September 2020
    Lembaga Peradilan PTUN MATARAM
    Jenis Lembaga Peradilan PTUN
    Hakim Ketua Hakim Ketua Darmawi
    Hakim Anggota Hakim Anggota Reza Adyatama, Br Hakim Anggota Anita Linda Sugiarto
    Panitera Panitera Pengganti: Mi'rajul Leusil Arisandi
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya DICABUT
    Catatan Amar M E N E T A P K A N:
    1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Para Penggugat;
    2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk mencoret Perkara Nomor : 48/G/2020/PTUN.Mtr, dari Buku Register Perkara;
    3. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 666.000,- (Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah);
    Tanggal Musyawarah 6 Oktober 2020
    Tanggal Dibacakan 6 Oktober 2020
    Kaidah —
    Abstrak

  • Putusan terkait tidak ada

217
89