1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN MAMUJU
  4. Pidana Khusus
  5. Korupsi

Putusan PN MAMUJU
- 17/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Mam

    Putusan PN MAMUJU Nomor - 17/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Mam
    Tanggal 12 Januari 2017 — - MUFTY INTY PRIYANTO
    Nomor - 17/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Mam
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Khusus Korupsi
    Kata Kunci korupsi
    Tahun 2017
    Tanggal Register 6 Oktober 2016
    Lembaga Peradilan PN MAMUJU
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua - Beslin Sihombing
    Hakim Anggota - John Dista, -erizal
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya - HUKUM
    Catatan Amar M E N G A D I L I1. Menyatakan terdakwa MUFTY INTY PRIYANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;3. Menyatakan terdakwa MUFTY INTY PRIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana: KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA;4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu ) tahun dan 6 {enam} Bulan ;5. Menjatuhkan pula Pidana Denda kepada terdakwa sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta Rupiah} dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua ) bulan;6. Menetapkan barang bukti berupa: 1. 1 (satu) exp. Keputusan Menteri Negara pembangunan daerah tertinggal nomor : 001/KEP/M-PDT/I/2009 tanggal 07 Januari 2009 tentang penunjukkan pejabat kuasa pengguna anggaran (KPA), pejabat penandatanganan suarat perintah membayar (SPM), pejabat pembuat komitmen (PPK) dan bendahara pengeluaran TA. 2009; 2. 1 (satu) lembar nota dinas dari asisten deputi urusan infrastruktur energi kepada kuasa pengguna anggaran satuan kinerja peningkatan infrastruktur nomor: ND.08/ASDEP.5/II-PDT-VI/2009 tanggal 09 Juni 2009 perihal permohonan lelang pekerjaan bantuan peningkatan infrastruktur pembangkit listrik tenaga mikro hidro / PLTMH. 3. 1 (satu) bundel dokumen kontrak / surat perjanjian kerja pekerjaan pengadaan bantuan peningkatan infrastruktur listrik PLTMH wilayah Sulawesi Barat (Paket 6) antara kementerian Negara Pembangunan daerah tertinggal RI dengan pelaksanan konsorsium PT. Abaditra Buana Suprindo ? PT. Yudha Nusantara Indah ? PT. Pupli; 4. 1 (satu) exp. Laporan perjalanan dinas kabupaten mamuju utara prov. Sulawesi selatan berdasar surat perintah tugas (SPT) deputi bidang peningkatan infrastruktur no. : 163B/SPT/DEP.II-PDT/IX/2012. 5. 1 (satu) lembar surat perintah membayar SPM Nomor : 00232/SPI-P3SP.A/ DEP.II/IX/2009 tanggal 11-09-2009. 6. 1 (satu lembar surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 99/SPP/P2IP-DEP.II/PDT/IX/2009 tanggal 7 September 2009. 7. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggungjawab belanja untuk pembayaran pekerjaan 100% sebesar 100% dari nilai SPK di kurangi 100% dari nilai Uang Muka Pekerjaan Pengadaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH Wilayah Sulawesi Barat (paket 6); 8. 1 (satu) bundel fotocopy dokumne surat perjanjian kerja Pekerjaan pengadaan Bantuan Infrastruktur listrik PLTMH Wilayah Sulawesi Barat (paket 6 ) nomor : 12/SPK-ENG/P21p.Dep.II/PDT/IX/2009 tanggal 07 September 2009 pada Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur TA 2009 bersama dokumen pelelelangan. 9. 1 (satu) lembar fotocopy surat Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : B-09/DEP.II/PDT/I/2009 tanggal 28 Januari 2009; 10. 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Bupati Mamuju Utara Nomor : 671.1/190/2009 tanggal 23 Februari 2009 tentang Pembentukan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) sebagai Pengelola Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH); 11. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Mamuju Utara Nomor : 671.1/186/2009 tanggal 23 Februari 2009 tentang Penetapan Nama Desa dan Calon Penerima Bantuan Penyaluran Sistim Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) pada Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Mamuju Utara TA. 2009. 12. 1 (satu) lembar fotocopy surat Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Nomor : 540/32/II/DKPP TAMBEN/2009 tanggal 10 Februari 2009. 13. 1 (satu) lembar fotocopy surat Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Nomor : 540/32/II/DKPP TAMBEN/2009 tanggal 10 Februari 2009. 14. 1 (satu) lembar fotocopy surat Bupati Mamuju Utara Nomor : 671/003/V/ DESDM/2010 tanggal 18 Mei 2010. 15. 1 (satu) rangkap fotocopy surat Bupati Mamuju Utara Nomor : 671.1/1320/ IX/2011/ UMUM tanggal 27 September 2011. 16. 1(satu) rangkap fotocopy surat Bupati Mamuju Utara Nomor : 671/97/IX/ 2012 / DESDM tanggal 28 September 2012. 17. 2 (dua) rangkap fotocopy Berita Acara Kesepakatan Rapat Penyelesaian Pembangunan PLTMH Desa BuluBonggu Kec. Dapurang Antara Pemda Kab. Mamuju Utara Dengan Kontraktor Pelaksana, di Kab. Mamuju Utara. 18. 1 (satu) lembar surat Cihanjuang Inti Teknik Nomor : 350/PNW/CIT/VII/09; 19. 1 (satu ) lembar Surat Rev. Penawaran Harga Nomor : 457/PNW/CIT/XII/09; 20. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat PT. ABADITRA BUANA SUPRINDO Nomor : 279/AG-ABS/K.3/VII/2010. 21. 1 (satu) lembar Kwitansi Bank BPD SULSEL tanggal 27 Mei 2011. 22. 1 (satu) lembar Kwitansi Bank BPD SULSEL tanggal 25 November 2011.Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah —
    Tanggal Dibacakan 12 Januari 2017
    Kaidah —
    Abstrak

  • Putusan terkait tidak ada

138
48