Putusan PN MATARAM
1/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

Putusan PN MATARAM Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr
Tanggal 6 April 2017 — Penuntut Umum:
DEDDI DILIYANTO, SH
Terdakwa:
HAFID YUSUF

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa HAFID YUSUF tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa HAFID YUSUF dari Dakwaan Primair Penuntut Umum.
3. Menyatakan Terdakwa HAFID YUSUF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ? KORUPSI SECARA BERLANJUT ? sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan Pidana terhadap diri Terdakwa HAFID YUSUF, berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan membayar uang denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan Penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan
6. Menghukum terdakwa HAFID YUSUF untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.68.980.225,- (enam puluh delapan juta Sembilan ratus delapan puluh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah ), dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk menutupi uang pengganti tersebut, maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun
7. Menyatakan barang bukti berupa ;

• 1 (satu) bendel usulan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Rababaka tahun 2015.

• 1 (Satu) bendel Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Review Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) TA 2015.
• Berita Acara Rapat beserta Daftar Hadir Rapat tanggal 5 Mei 2016.
• Draf Analisa Kerugian Negara dan Daerah Tahun 2015 di Desa Rababaka tanggal 7 Mei 2015.
• Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi kegiatan ADD dan DD TA 2015.
• Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) No : /SKTJM/TPKD/2016 tanggal 2 Mei 2015 beserta lampiran-lampirannya.
• 1 (satu) buah buku Rekening No. 007.22.03275.01-0 an. Kas Umum Desa Rababaka.
• 1 (satu) bendel Rekening Koran an. Kas Umum Desa Rababaka.
• 1 (satu) bendel kwitansi Laporan Tahap I ADD/DD Desa Rababaka Tahun 2015.
• 1 (satu) bendel usulan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahap II Desa Rababaka tahun 2015.
• 1 (satu) bendel kwitansi belanja Tahap II.
• 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahap III tahun 2015.
• 1 (satu) bendel Buku Kas Umum Desa Rababaka.
• 1 (satu) bendel kwitansi penghasilan Kepala Desa dan Aparat Desa.

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Rababaka, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu melalui saksi ILHAM selaku PLT. Kepala Desa Rababaka

• 1 (lembar) Rekomendasi Kepala BPMPD Kab. Dompu No : 900/365/BPMPD tanggal 21 April 2015.
• 1 (satu) lembar Rekomendasi Kepala BPMPD Kab. Dompu No : 900/863/BPMPD tanggal 15 Desember 2015.
• 1 (satu) lembar Rekomendasi Kepala BPMPD Kab. Dompu No : 900/402/BPMPD tanggal 13 Juli 2015.
• 1 (satu) lembar Rekomendasi Kepala BPMPD Kab. Dompu No : 900/688/BPMPD tanggal 6 Oktober 2015.
• 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) No : ....../SKTJM/TPKD/2016 tanggal 2 Mei 2015 beserta Berita Acara Serah Terima jaminan tanggal 2 Mei 2015 dan Surat Pernyataan tanggal 2 Mei 2015.
• 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Dompu Nomor : 17 tahun 2016 tanggal 1 September 2016.
• 1 (satu) bendel foto copy SOP dalam rangka tertip pengelolaan administrasi alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD) pada desa-desa di Kab. Dompu tahun 2016.
• 1 (satu) bendel laporan realisasi penggunaan alokasi dana desa tahap pertama TA 2015 desa Rababaka, Kec. Woka, Kab. Dompu.
• 1 (satu) bendel laporan realisasi penggunaan alokasi dana desa tahap kedua TA 2015 Desa Rababaka, Kec. Woka, Kab. Dompu.
• 1 (satu) bendel Peraturan Desa Rababaka Nomor : 01 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2015.
• 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Dompu Nomor : 01.a Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Pengalokasian Alokasi Dana Desa Setiap Desa.
• 1 (satu) bendel Usulan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Rababaka.
• 1 (satu) lembar SP2D No. 658/BUD/LS/2015 tanggal 24 April 2015.
• 1 (satu) lembar SP2D No. 2196/BUD/LS/2015 tanggal 15 Juli 2015 beserta SPM TA 2015.
• 1 (satu) lembar SP2D No. 3387/BUD/LS/2015 tanggal 12 Oktober 2015.
• 1 (satu) lembar SP2D No. 5542/BUD/LS/2015 tanggal 29 Desember 2015.
• Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/08/BPMPD tentang Pembentukan Tim Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pembagian dan Penetapan Dana Transfer Desa yang bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa serta Penetapan Perhitungan Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Dompu TA 2015.
• Salinan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 900/5356/SJ, Nomor : 959/KMK.07/2015, Nomor : 49 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyaluaran, Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.
• Peraturan Bupati Dompu Nomor : 29 Tahun 2015 tanggal 17 Oktober 2015 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Desa.
• Keputusan Bupati Dompu Nomor 262 Tahun 2010 tanggal 25 Oktober 2010 Oktober 2010 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Raba Baka, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu

Dikembalikan kepada Dinas Pemberdayaaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melalui saksi H. SUPARDI, S.Sos.M.Si selaku Kepala Dinas Pemberdayaaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD).

8. Menghukum Terdakwa membayar baiya perkara sebesar Rp. 5.000,-( lima ribu rupiah );