1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PA MAKASSAR
  4. Perdata Agama
  5. Perceraian

Putusan PA MAKASSAR
1246/Pdt.G/2014/PA.Mks

    Putusan PA MAKASSAR Nomor 1246/Pdt.G/2014/PA.Mks
    Tanggal 7 Agustus 2014 —Asnida Samad., SE binti Drs.H. Abd. Samad Risa Melawan Moris., SE bin H. Abbas
    Nomor 1246/Pdt.G/2014/PA.Mks
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Perdata Agama Perceraian
    Kata Kunci
    Tahun 2014
    Tanggal Register 7 Agustus 2014
    Lembaga Peradilan PA MAKASSAR
    Jenis Lembaga Peradilan PA
    Hakim Ketua Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti
    Hakim Anggota H. Abdul Hanan, H. Sukri Hc
    Panitera Hj. Fatimah Ad.
    Amar Kabul
    Catatan Amar M E N G A D I L I DALAM KONVENSI 1. Mengabulkan permohonan pemohon; 2. Memberi izin kepada pemohon (Moris, SE bin H. Abbas) untuk menjatuhkan talak satu raj?i terhadap termohon (Asnida Samad, SE binti Drs. H. Abd. Samad Risa) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar; 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kotamadya Pare-Pare untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; DALAM REKONVENSI Dalam Eksepsi - Menyatakan eksepsi tergugat tidak dapat diterima. Dalam Pokok Perkara 1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian; 2. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan kepada penggugat sejumlah Rp. 3.000.000- (tiga juta rupiah); 3. Menghukum tergugat untuk memberi mut?ah berupa uang kepada penggugat sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); 4. Menetapkan anak yang bernama Irman Irawan Risan berada di bawah hadhanah penggugat; 5. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut, minimal sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sejak talak dijatuhkan sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa); 6. Menyatakan obyek sengketa sebagaimana tersebut di bawah ini adalah harta bersama penggugat dan tergugat : 61. Tanah dan bangunan berupa 3 unit Ruko (tanah seluas 17 M x14 M) dan bangunan seluas (13 M x 14 M) berlantai 2 yang terletak di Jalan Poros Perumnas Sudiang Blok D, No. 372, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar terdiri dari : - Ruko I, SHM No. 28484 dengan luas 5 M X 14 M; - Ruko II, SHM No. 28485 dengan luas 4.30 M X 14 M; - Ruko I, SHM No. 28486 dengan luas 4.70 M X 14 M; Dengan batas-batas sebagai berikut : Utara : Tanah/Rumah milik Dg. Kebo; Timur : Jalan Barru Raya; Selatan : Jalan Poros Perumnas; Barat : Tanah/rumah milik Drs. Husein Abdullah; 6.2 . 1 (satu) Unit Motor Merek Honda Kharisma tahun 2005 dengan No. Polisi DD 2938 JN an. Moris; 6.3 . 1 (satu) Unit Motor Merek Yamaha Jupiter tahun 2014 No. Polisi DD 6325 VH an. Moris; 7. Menghukum masing-masing atas harta bersama tersebut yakni bagian untuk penggugat dan bagian untuk tergugat; 8. Menyatakan hutang sebagaimana tersebut di bawah ini adalah hutang bersama penggugat dan tergugat : 8.1. Hutang dengan PT. Bank Danamon Indonesia Cabang PS. Sentral Daya sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan angsuran sejumlah Rp. 8.599.995,83,- (delapan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima koma delapan puluh tiga rupiah) perbulan selama 60 bulan terhitung sejak tanggal 23 November 2013 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018; 8.2. Hutang dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Makassar, sejumlah Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan angsuran sejumlah Rp. 3.738.080,00,- (tiga juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu delapan puluh rupiah) setiap bulan selama 84 bulan sejak tanggal 18 Nopember 2013; 8.3. Hutang kepada Syarifuddin sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sejak tanggal 7 Oktober 2012 dengan pembayaran bunga 1 % perbulan sejumlah Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai jumlah hutang tersebut dilunaskan; 9. Menghukum penggugat dan tergugat untuk melunasi hutang bersama tersebut hutang penggugat dan hutang tergugat; 10. Menyatakan pembagian dan pemisahan harta bersama tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila penggugat dan tergugat telah melunasi hutang bersama pada angka 8 tersebut di atas; 11. Menyatakan apabila harta bersama tersebut tidak memungkinkan dibagi secara natura, maka akan dijual lelang dihadapan Pejabat yang berwenang; 12. Menyatakan gugatan penggugat untuk selebihnya tidak dapat diterima; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI Membebankan kepada pemohon konvesi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.601.000,- (satu juta enam ratus satu ribu rupiah).
    Tanggal Musyawarah 7 Agustus 2014
    Tanggal Dibacakan 7 Agustus 2014
    Kaidah —
    Abstrak


69
20