1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN BANYUWANGI
  4. Pidana Umum
  5. Penghinaan

Putusan PN BANYUWANGI
924/Pid.B/2013/PN.BWI

    Putusan PN BANYUWANGI Nomor 924/Pid.B/2013/PN.BWI
    Tanggal 22 Januari 2014 — MUHAMMAD ROBAHAMKA Bin ASMUNI

    Nomor 924/Pid.B/2013/PN.BWI
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Umum Penghinaan
    Kata Kunci KesehatanFarmasi
    Tahun 2014
    Tanggal Register 9 Desember 2013
    Lembaga Peradilan PN BANYUWANGI
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Achmad Rasjid
    Panitera Hafid Hariyanto
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya HUKUM
    Catatan Amar M E N G A D I L I :1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ROBAHAMKA BIN ASMUNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: ?memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)?;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan pidana denda sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);3. Menetapkan apabila terdakwa tidak membayar pidana denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; 4. Menetapkan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;5. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;6. Menetapkan barang bukti berupa:- 10 (sepuluh) butir obat jenis Trihexiphenidyl - 1 (satu) buah Hp Gemini Warna putih- 3 (tiga) butir obat jenis Trihexiphenidyl- 5 (lima) bungkus klip bekas bungkus Trihexiphenidyl- 1 (satu) buah Hp Cross- 1 (satu) buah Dompet warna HitamDirampas untuk dimusnahkan- Uang Tunai Rp 59.000 (lima Puluh Sembilan ribu rupiah)Dirampas untuk Negara 7. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah 22 Januari 2014
    Tanggal Dibacakan 22 Januari 2014
    Kaidah —
    Abstrak
  • Download Zip
  • —
  • Download PDF
  • —

  • Putusan terkait tidak ada

16
2