Putusan PTA PEKANBARU
51/Pdt.G/2019/PTA.Pbr

Putusan PTA PEKANBARU Nomor 51/Pdt.G/2019/PTA.Pbr
Tanggal 10 Juli 2019 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggat waktu banding (hari kelima setelah putusan diucapkan), serta diajukan menurut tata cara dan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, lagi pula permohonan banding a quo telah diberitahukan kepada pihak lawan (Terbanding) secara sah sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tersebut, maka permohonan banding Pembanding a quo secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang juga sebagai judex factie dapat memberikan putusan yang adil dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang kemudian akan diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara a quo secara cermat dan seksama, mulai dari gugatan yang diajukan Penggugat (sekarang Terbanding), bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan saksi, serta setelah menelaah putusan yang dimohonkan banding a quo, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut di bawah ini:

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan pihak-pihak pada setiap persidangan dan dengan jalan mediasi dengan bantuan seorang mediator bernama Eri Syahrial, S.Pd.,M.Pd.I (Mediator Bersertifikat/Non Hakim), akan tetapi usaha mediator memediasi kedua belah pihak tersebut berdasarkan laporannya tertanggal 6 Februari 2019 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa upaya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mendamaikan pihak-pihak dan upaya mediator dalam memediasi para pihak telah cukup memadai sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg, Pasal 3 ayat (1) dan (2), serta Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah Penggugat menggugat Tergugat atas seorang anak laki-laki, nama Muhammad Dedi Putra Pratama, Penggugat memohon agar anak tersebut berada dan diletakkan di bawah asuhan/Hadhonah Penggugat (ibunya) dengan dalil-dalil secara ringkas (dalam gugatan, replik, dan rereplik) sebagai berikut :

-Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah mantan suami-isteri yang menikah pada tanggal 26 September 2016, kemudian bercerai pada tanggal 25 Juli 2018, sedangkan anak ( Muhammad Dedi Putra Pratama) lahir pada tanggal 22 April 2016 ( lima bulan sebelum akad nikah), tetapi setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tidak memperoleh anak lagi;

- Bahwa sejak anak tersebut berada dalam kandungan sampai lahir dan berumur 1 tahun 6 bulan, Penggugatlah (selaku ibu) yang memelihara, mengasuh dan mendidiknya, tetapi tiba-tiba Tergugat mengambilnya (ketika Penggugat sedang kerja) dan dibawanya ke Jember, Jawa Timur, lalu anak itu diserahkan Tergugat kepada orang tuanya dan ditinggalkannya di sana sejak bulan Oktober 2017 sampai dengan sekarang;

- Bahwa pada saat ini anak tersebut berada ditangan orang tua Tergugat di Jember, Jawa Timur atas pengawasan Tergugat, padahal selama ini belum ada penetapan Pengadilan tentang status Hak Asuh Anak (Hadhonah) atas anak tersebut, apakah kepada Penggugat atau kepada Tergugat;

- Bahwa Penggugat memohon kepada Pengadilan agar anak tersebut diletakkan dibawah asuhan (hadhonah) Penggugat atau menetapkan Penggugat selaku ibu sebagai pemegang hak hadhonah atas seorang anak laki-laki nama Muhammad Dedi Putra Pratama tersebut;

- Bahwa Penggugat sangat memerlukan putusan tentang penetapan hak hadhonah seorang anak, nama Muhammad Dedi Putra Pratama tersebut dibawah asuhan Penggugat, selaku ibunya untuk keperluan syarat-syarat pembuatan paspor anak tersebut dan dokumen-dokumen lainnya;

- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Penggugat memohon agar Pengadilan dapat mengeluarkan putusan yang menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah atas anak tersebut;

- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban (dan dalam dupliknya) yang secara ringkas sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat membenarkan tentang status Penggugat dengan Tergugat sebagai mantan suami-isteri yang menikah pada tanggal 26 September 2016 dan bercerai pada tanggal 25 Juli 2018, setelah akad nikah tidak memperolah anak, tetapi sebelum menikah Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Dedi Putra Pratama;

- Bahwa anak tersebut lahir pada tanggal 22 April 2016, sekitar 5 bulan sebelum Penggugat dengan Tergugat menikah, setelah anak itu lahir benar Penggugat yang memeliharanya, tetapi sejak bulan Oktober 2017, anak itu Tergugat ambil dan dititipkan pada orang tua Tergugat (di Jember, Jawa Timur) karena Penggugat kurang peduli terhadap anak tersebut;

- Bahwa Tergugat membenarkan anak tersebut saat ini berada di Jember, Jawa Timur bersama kedua orang tua Tergugat sejak bulan Oktober 2017 dan sampai saat ini belum ada putusan Pengadilan tentang siapa yang berhak atas hadhonah anak tersebut;

- Bahwa Tergugat merasa keberatan apabila anak tersebut berada di bawah hadhonah Penggugat, karena selama ini Penggugat tidak peduli terhadap anak tersebut, karenanya Tergugat bermohon kiranya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dari kedua belah pihak sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang di Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan, bahwa seorang anak laki-laki nama Muhammad Dedi Putra Pratamadengan berdasarkan pada bukti Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam tertanggal 1 Februari 2018 (bukti P.3), adalah anak yang dilahirkan Penggugat pada tanggal 22 April 2016 tanpa menyebutkan siapa ayahnya, akan tetapi berdasarkan tindakan-tindakan dan ucapan-ucapan Tergugat serta keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim Tingkat

Banding mempunyai dugaan berat bahwa Tergugat adalah ayah biologis anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut dilahirkan sebelum kedua orang tuanya menikah, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa anak tersebut adalah anak diluar nikah, meskipun Tergugat mengakui bahwa ia sebagai penyebab lahirnya anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan, bahwa ?anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya?, demikian juga berdasarkan ketentuan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, ? bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya?, oleh karenanya Tergugat tidak mempunyai hubungan keperdataan ataupun hubungan nasab dengan anak yang dilahirkan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak ada hubungan keperdataan dan tidak ada hubungan nasab dengan anak, nama Muhammad Dedi Putra Pratama tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Tergugat tidak berhak atas hadhonah anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak, nama Muhammad Dedi Putra Pratama tersebut hanya mempunyai hubungan keperdataan dan hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Penggugat (selaku ibu) dan keluarga Penggugat/Terbanding berhak atas hadhonah anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding selaku ibu dari anak tersebut masih ada, sehat dan berkelakuan baik, serta mempunyai penghasilan yang cukup untuk menghidupi dirinya sendiri dan seorang anaknya tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa Penggugat/ Terbanding lebih berhak atas hadhonah anak tersebut dibandingkan keluarga lainnya dan ataupun dibandingkan dengan Tergugat/Pembanding selaku bapak biologisnya;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini anak tersebut berada dibawah penguasaan Tergugat/Pembanding (dengan dititipkan kepada kedua orang tuanya di Jember, Jawa Timur), maka Tergugat/Pembanding harus dihukum untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat/Terbanding selaku ibu yang berhak atas hadhonah anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk ke dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka mengenai biaya perkara pada tingkat pertama harus dibebankan kepada Penggugat, sedangkan biaya perkara pada Tingkat Banding harus dibebankan kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 141/Pdt.G/2019/PA.Btm, tanggal 10 April 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 4 Sya?ban 1440 Hijriyah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Mengingat segala ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 100 dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalil-dalil hukum syara? yang berkaitan;