1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PTUN BANDUNG
  4. TUN
  5. Lain lain termasuk Piutang

Putusan PTUN BANDUNG
7/P/FP/2016/PTUN-BDG

    Putusan PTUN BANDUNG Nomor 7/P/FP/2016/PTUN-BDG
    Tanggal 5 Oktober 2016 — HERMAN HARTANTO VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI
    Nomor 7/P/FP/2016/PTUN-BDG
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi TUN Lain lain termasuk Piutang
    Kata Kunci 7/P/FP/2016/PTUN-BDG
    Tahun 2016
    Tanggal Register 9 September 2016
    Lembaga Peradilan PTUN BANDUNG
    Jenis Lembaga Peradilan PTUN
    Hakim Ketua Jusak Sindar
    Hakim Anggota Indah Tri Haryanti, Indah Mayangsari
    Amar Kabul
    Catatan Amar M E N G A D I L I1. Menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----------2. Memerintahkan dan Mewajibkan kepada Termohon untuk memproses permohonan Pemohon yang telah diajukan berdasarkan Surat Pemohon tanggal 11 Agustus 2016, No.129/STP/VIII/2016, Hal: Mohon Segera Melaksanakan Proses Balik Nama Sertifikat Hak Milik No.2372/Segaramakmur, Surat Ukur No.593/Segaramakmur/2012 Menjadi Atas Nama Herman Hartanto, sesuai Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 41628/2014, yaitu dengan cara menandatangani dan melanjutkankan proses pencatatan peralihan hak dalam buku tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 2372/Segaramakmur, Surat Ukur Nomor 593/Sagaramakmur/2012, Luas 20.895 M2 (dua puluh ribu delapan ratus sembilan puluh lima meter persegi), tertanggal 27 Februari 2013, atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Marunda Makmur Rt. 009/ Rw. 003, Desa Segaramakmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi dari nama Badriah menjadi nama Herman Hartanto (ic. Pemohon), selaku pemilik sah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 204/2013 yang dibuat dihadapan Erlina,SH, PPAT/Notaris di Kabupaten Bekasi ;----------------------------------------3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 199.000,- (Seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;----------------------------------------
    Tanggal Musyawarah —
    Tanggal Dibacakan 5 Oktober 2016
    Kaidah —
    Abstrak

  • Putusan terkait tidak ada

114
33