Putusan PT JAYAPURA
68/PID/2015/PT JAP

Putusan PT JAYAPURA Nomor 68/PID/2015/PT JAP
Tanggal 4 Nopember 2015 —Pembanding/Terbanding/Terdakwa : ZHUANG DEWEN Diwakili Oleh : EFREM FANGOHOY, SH
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : CARLES APRIANTO, SH.

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut.

- Mengubah putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Merauke Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2014/PN Mrk, tanggal 6 Juli 2015 yang dimohonkan banding,, mengenai pidana dan denda yang dijatuhkan serta menghapus amar putusan pada angka 3 sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ZHUANG DEWEN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Secara bersama-sama mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang tidak memiliki SIPI dan melakukan kegiatan pengelolaan perikanan tidak mematuhi ketentuan mengenai persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah ), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana perjara selama 6 (enam) bulan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa

• 1 (satu) unit Kapal KM.Sino 18, beserta alat-alat Navigasi kapal berupa:
  1. 1 (satu) unit radar merk Furuno.
  2. 3 (tiga) unit radio VHF;
  3. 1 (satu) unit kompas;
  4. 1 (satu) unit Fish Fender merk Hondex;
  5. 1 (satu) unit GPS Map 580 merk Garmin;
  6. 1 (satu) unit teropong;
• 1 (satu) bundel surat-surat / dokumen kapal;

• 1 (satu) unit alat tangkap ikan (pukat ikan);

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

• Hasil tangkapan ikan 90.000 Kg yang sudah dilelang dengan hasil bersih lelang sebesar Rp. 1.472.940.000,- (satu miliar empat ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
• Ikan 15 Kg yang telah disisihkan untuk proses persidangan;

Dirampas untuk Negara;

1. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam pengadilan tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).