Putusan PN BUNTOK
91/Pid.Sus/2018/PN BNT

Putusan PN BUNTOK Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN BNT
Tanggal 11 Maret 2019 — Penuntut Umum:
RAKHMAT BAIHAKI, S.H.,M.H.
Terdakwa:
H. SYAHRUNI bin H. RAHMAT Alm

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa H. Syahruni bin H. Rahmat (alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?turut serta mengganggu kegiatan usaha pertambangan? sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 5 (lima) buah tungku warna cokelat yang terbuat dari tanah liat;
2. 1 (satu) buah tikar warna cokelat;
3. 1 (satu) buah piring stainless;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

1. 1 (satu) eksemplar foto copy dokumen atau surat yang sudah dilegalisir oleh Notaris Kab. Tabalong Enmudyahayu Tetriana, S.H., M.Kn. berupa:

1. Akta Notaris Warda Sungkar Alurmei, S.H. Nomor: 77 tanggal 11 November 1982 tentang Akta Perseroan Terbatas PT. Adaro Indonesia;
2. Akta Notaris Humberg Lei, S.H., S.E., M.Kn. Nomor 25 tanggal 11 Mei 2016 tentang Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Adaro Indonesia;
3. Berita Acara Pelepasan Hak Nomor: 200.500.580.1.42 tanggal 24 Juni 1992 beserta Daftar lampiran Berita Acara Pelepasan Hak atas tanah lokasi Beje yang terkena dampak pelabuhan PT. Adaro Indonesia yang terletak di Desa Kenalis Kec. Dusun Hilir Kab. Barsel Nomor: 200.500.580.1.42 tanggal 24 juni 1992;
4. Kwitansi no. 1 Biaya ganti rugi beje di desa kanalis atas nama Sahran tanggal 24 Juni 1992;
5. Kwitansi no. 2 Biaya ganti rugi beje di desa kanalis atas nama Kadri tanggal 24 Juni 1992;
6. Kwitansi no. 3 Biaya ganti rugi beje di desa kanalis atas nama Basran tanggal 24 Juni 1992;
7. Kwitansi no. 4 Biaya ganti rugi beje di desa kanalis atas nama Amri tanggal 24 Juni 1992;
8. Kwitansi no. 5 Biaya ganti rugi beje di desa kanalis atas nama Idris tanggal 24 Juni 1992;
9. Kwitansi no. 6 Biaya ganti rugi beje di desa kanalis atas nama Tarsat tanggal 24 Juni 1992;
10. Kwitansi no. 7 Biaya ganti rugi beje di desa kanalis atas nama Sugian tanggal 24 Juni 1992;
11. Kwitansi no. 8 Biaya ganti rugi beje di desa kanalis atas nama Rusdiman tanggal 24 Juni 1992;
12. Kwitansi no. 12 Biaya ganti rugi beje di desa kanalis atas nama Abidin tanggal 24 Juni 1992;
13. Kwitansi no. 22 Biaya ganti rugi beje di desa kanalis atas nama Ijit tanggal 24 Juni 1992;
14. Surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17/1/IPPHK/PMA/2017 tanggal 02 Agustus 2017 tentang ijin pinjam pakai kawasan hutan untuk jalan produksi dan sarana pendukungnya pada kawasan hutan produksi tetap, dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi atas nama PT. Adaro Indonesia di Kab. Bartim dan Barsel Prov. Kalteng seluas 381,69 Hektar;

1. 6 (enam) lembar dokumentasi foto aksi unjuk rasa penutupan jalan hauling PT. Adaro Indonesia KM. 3 pada tanggal 08 Januari 2018;
2. 5 (lima) lembar dokumentasi foto aksi unjuk rasa penutupan jalan hauling PT. Adaro Indonesia KM. 3 pada tanggal 09 Januari 2018;
3. Foto Copy dokumen atau surat yang sudah dilegalisir oleh notaris kab. Tabalong Enmudyahayu Tetriana, S.H., M.Kn. berupa :

1. 1 (satu) eksemlar perjanjian atara perusahaan Negara Tambang Batubara dan PT. Adaro Indonesia kontrak No. J2/Ji.DU/52/82 tanggal 16 November 1982;
2. 1 (satu) lembar Amendment to contract No. J2/Ji.DU/52/82 between PT. Tambang Batubara Bukit Asam (persero) and PT. Adaro Indonesia (Hereinafter referred to as the ?Amendment?) tanggal 7 Oktober 1997;

1. Foto Copy surat yang telah dilegalisir oleh notaris Kab. Balangan Nugroho Adi Wicaksono, S.H., M.Kn. berupa Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkai I Kalimantan Tengah Nomor: 593.82/295/Pem.Um tanggal 07 Desember 1990 tentang ijin lokasi dan pembebasan tanah/pembelian tanah untuk pembangunan jalan dan tapak pelabuhan oleh Perum Tambang Batubara di Kec. Benua Lima, Kec. Dusun Timur dan Kec. Dusun Hilir Kabupaten Tingkat II Barito Selatan;
2. Foto Copy dilegalisir Surat Perintah Kerja Bupati Kepala Daerah Tingkat II Barito selatan Nomor: 1040.500.580.1.42 tanggal 5 Januari 1991;
3. Foto Copy dilegalisir Berita Acara Pelepasan Hak nomor: 200.500.580.1.42 tanggal 24 juni 1992 beserta Daftar Lampiran Berita Acara Pelepasan Hak atas Tanah Lokasi Beje yang terkena Tapak Pelabuhan PT. Adaro Indonesia yang terletak di Desa Kenalis, Kec. Dusun Hilir, Kab. Barsel Nomor: 200.500.580.1.42 tanggal 24 juni 1992;
4. Foto Copy Peta Ipentarisasi lokasi Beje areal pelabuhan dan jalur jalan tambang batubara tanggal 07 Oktober 1991;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

• Surat Pernyataan Lokasi Kerbau atas nama Janjam Nasri dan Syahruni yang diterbitkan oleh Kepala Desa Rangga Ilung pada tanggal 30 September 1983
• Surat keterangan Nomor : 03/DKA-JNS/2010 yang diterbitkan oleh Damang Kepala Adat Kecamatan Jenamas pada Tanggal 05 Januari 2010.
• Surat PT. Adaro Indonesia Nomor : 6226/AI-ERD/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013 Permintaan Mediasi di tujukan kepda Bupati Barito Selatan.
• Surat Pemerintah Kabupaten Barito Selatan melalui Sekretaris Daerah Buntok Nomor : 500/1481/Ek tanggal 4 Desember 2013.
• Notulen rapat menindaklanjuti surat general manager eksternal relation PT. Adaro Indonesia Nomor : 6226/AL-ERD/XII/2013 Perihal Permohonan Mediasi Kelompok 66 Dengan PT. Adaro Indonesia tanggal 5 Desember 2013, dan Lampiran Daftar Hadir.
• Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 20 Tahun 2014, tanggal 24 Januari 2014, Tentang ?Pembentukan Satuan tugas mediasi sengketa jalan houling PT. Adaro Indonesia dengan Kelompok Ternak Kerbau Rawa (Kelompok 66) Desa Rangga Ilung, beserta lampiranya.
• Notulen Rapat Tim Mediasi Sengketa Jalan Houling PT. Adaro Indonesia Dengan Kelompok 66 Desa Rangga Ilung Dalam Rangka Pengambilan Kesimpulan Terhadap Data Dari PT. Adaro Indonesia Yang Telah Disampaikan Kepada Tim Mediasi Kabupaten Barito Selatan Tanggal 9 Oktober 2014 dan Lampiran Daftar Hadir.
• Surat Perintah Jalan Nomor : B-275/SETDA/AS.III-BU/094/3/2018 tanggal 1 Maret 2018 yang diterbitkan Bupati Barito Selatan Melalui Sekretaris Dearah Kepada Kristy Briantomy, SSTP.
• Laporan Perjalanan Dinas tanggal 5 Maret 2018 Perihal Laporan Peninjauan Lapangan Penataan Batas Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan a.n PT. Adaro Indonesia.
• Surat Perintah Tugas Nomor : B-293/SETDA/AS.III-BU/094/3/2018 tanggal 1 Maret 2018 yang diterbitkan Bupati Barito Selatan Melalui Sekretaris Daerah Kepada Kristy Briantomy, SSTP.
• Nota Perimbangan Perihal Bantuan Tenaga Peninjau Lapangan Penataan Batas Kawasan Hutan PT. Adaro Indonesia tanggal 1 Maret 2018.
• Surat Nomor S.05/BPKH.XXI/PKH/TBT.2/02/2018 Tanggal 28 Februari 2018 Hal Bantuan Tenaga yang diterbitkan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI.
• Surat Nomor UN.15/BPKH.XXI/PKH/TBT.2/03/2018 Tanggal 26 Maret 2018 Hal Undangan Rapat PTB Kabupaten Barito Selatan yang diterbitkan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);