Putusan PN MEDAN
4/Pid.Sus-PRK/2020/PN Mdn

Putusan PN MEDAN Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2020/PN Mdn
Tanggal 13 April 2020 —Penuntut Umum:
NUR HENDAYANI NASUTION, SH
Terdakwa:
WALDEMAR LUMBAN SIANTAR

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Waldemar Lumban Siantar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang tidak memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan)?;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Waldemar Lumban Siantar dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa; 1 (satu) set jaring trawl, alat tangkap pukat trawl dilarang digunakan, yang dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan, yang telah digunakan Terdakwa untuk melakukan pidana perikanan, serta dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana perikanan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan; 1 (satu) KM. Subur Rezeki 53 GT, terbuat dari kayu; 50 (lima puluh) buah drum; 6 (enam) buah fiber tandon air; 1 (satu) mesin induk mitsubishi 400 PK 8 Piston; 1 (satu) unit jangkar; 1 (satu) buah radio; 1 (satu) buah adaptor/charger; 1 (satu) buah GPS; 1 (satu) unit komputer; 1 (satu) buah acosonder; 4 (empat) buah accu; Surat-surat kapal yang terdiri atas: 1 (satu) buah Pas Besar; 1 (satu) Data peralatan dan kontruksi pencegahan pencemaran minyak; Adalah KM. Subur Rezeki 53 GT kapal penangkap ikan, peralatan pendukung dalam kapal penangkap ikan dan surat-surat kapal penangkapan ikan, yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana perikanan, masih bernilai ekonomis, serta dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana perikanan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara; 1 (satu) Surat Keterangan Kecakapan Kapal sebagai termaktub dalam pasal III (4) Peraturan Kapal tahun 1935; 1 (satu) sertifikat nautika kapal penangkap ikan tingkat III; 1 (satu) data perlengkapan untuk sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan; Adalah surat-surat kelayakan milik pribadi sebagai kelaikan profesi nelayan, diperlukan untuk melakukan profesi sebagai nelayan, dikembalikan kepada pemiliknya; 400 kg ikan campuran hasil tangkapan ikan, karena kondisi sudah busuk, tidak bernilai ekonomis, dapat menyebabkan penyakit, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);